Anggaran Buncit Di Balik Genangan Banjir Surabaya

Langit Surabaya menumpahkan presipitasi yang pekat pada Minggu sore, 4 Januari 2026. Di kawasan Rungkut Menanggal Harapan, Acisah hanya bisa menatap nanar ketika air kecokelatan mulai merambat naik melewati teras dan menyusup masuk ke dalam ruang tamunya. Jam menunjukkan pukul lima sore, namun kegelapan sudah mulai menyelimuti seiring dengan mendung yang menggantung tebal. Hingga pukul setengah delapan malam, air tak kunjung surut.

Bagi Acisah dan para tetangganya, genangan air mungkin bukan hal yang benar-benar baru di Surabaya. Namun, banjir kali ini menyisakan sebuah tanda tanya besar. Di permukiman mereka, Pemerintah Kota Surabaya baru saja selesai membangun sebuah rumah pompa yang dielu-elukan sebagai tameng utama penangkal banjir.

“Kalau hujan deras biasanya memang cepat naik. Tapi kalau cuma gerimis dulu, malah cepat surut, apalagi sejak ada rumah pompa. Sejak ada rumah pompa, ini baru pertama kali banjir lagi dan lumayan tinggi. Kabarnya dari Pak RT, sungai pembuangan air itu meluap, makanya air tiba-tiba naik drastis,” tutur Acisah.

Malam itu, bukan hanya Rungkut yang dipaksa menyerah pada air. Laporan genangan dengan ketinggian bervariasi juga mengepung kawasan Simo hingga Pakis, melumpuhkan mobilitas warga dan memutus simpul-simpul aktivitas ekonomi skala rumah tangga. Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerjunkan armada tangki pendukung darurat sebelum Maghrib dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Hidayat Syah turun langsung ke lapangan memantau debit sungai, sebuah realitas pahit tak bisa dihindari: Surabaya masih gagap menghadapi luapan air, meski miliaran rupiah telah digelontorkan.

Paradoks Rp2 Triliun

Kisah Acisah di Rungkut menjadi cermin mikro dari narasi makro tata kelola air di Kota Pahlawan. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana investasi infrastruktur kota ini mampu menjawab tantangan iklim dan tata ruang?

Sebulan pasca-banjir awal tahun tersebut, isu ini meledak dalam ruang diskusi publik yang mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Fakta yang terungkap cukup mencengangkan: anggaran penanganan banjir Surabaya diproyeksikan menembus angka hampir Rp2 triliun hingga tahun 2027. Angka yang fantastis ini menjadikan sektor penanganan banjir sebagai salah satu porsi belanja terbesar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Achmad Nurdjayanto, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, memberikan pandangan yang kritis namun berimbang terkait hal ini. Dari kacamata pengawasan legislatif, ia menyoroti perlunya indikator keberhasilan yang jauh lebih komprehensif dari sekadar “proyek selesai dibangun”.

“Anggaran penanganan banjir ini sangat besar. Yang perlu dipastikan adalah apakah hasilnya benar-benar optimal dan berkelanjutan. Kalau kita bicara angka, nilainya luar biasa. Maka indikator keberhasilannya juga harus jelas, tidak hanya selesai secara fisik, tapi berfungsi jangka panjang,” tegas politisi tersebut.

Achmad secara obyektif mengakui bahwa ada progres nyata dari kerja keras Pemkot Surabaya. Durasi genangan kini jauh lebih singkat. Jika di masa lalu genangan bisa melumpuhkan sebuah kawasan hingga berhari-hari, kini air rata-rata bisa dipompa surut dalam hitungan jam.

Namun, ada satu paradoks yang patut menjadi alarm bagi tata kota: meskipun genangan lebih cepat surut, jumlah titik genangan yang muncul justru menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan. Air tampaknya hanya berpindah tempat, mencari celah di area-area resapan yang semakin terdesak oleh beton.

Menggeser Paradigma “Proyek” ke “Ekosistem”

Lalu, apa solusi ke depan agar anggaran Rp2 triliun ini tidak menguap bersama genangan yang surut?

Pertama, Riset Komprehensif dan Ketahanan Ekologis. Pendekatan konvensional yang mengandalkan peninggian jalan raya, peninggian tanggul, dan peninggian fondasi rumah dinilai sudah tidak lagi relevan secara jangka panjang. Achmad mengusulkan perlunya kajian serius mengenai masa ekonomis dan daya tahan (durability) dari sistem drainase yang dibangun. “Kita terus meninggikan saluran, jalan, dan rumah. Tapi berapa lama sistem itu akan bertahan? Kajian umur teknis infrastruktur ini belum pernah diteliti secara komprehensif,” jelasnya. Surabaya membutuhkan masterplan drainase yang berbasis pada daya dukung lingkungan, bukan sekadar proyek fisik sesaat.

Kedua, Desentralisasi Pengawasan di Tingkat Mikro. Infrastruktur raksasa bernilai triliunan rupiah seperti rumah pompa (seperti di daerah tempat tinggal Acisah) bisa lumpuh hanya karena sumbatan sampah atau saluran primer yang menyempit akibat bangunan liar. Di sinilah mitigasi harus ditarik ke akar rumput. Peran lurah dan camat menjadi sangat krusial. Aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan harus menjadi garda terdepan yang memastikan sistem drainase tidak ditutup beton secara ilegal atau dipenuhi sedimen. Deteksi dini terhadap saluran tersumbat harus menjadi indikator kinerja aparatur wilayah, bukan hanya tugas dinas terkait.

Ketiga, Keadilan Sosial dalam Mitigasi Bencana. Banjir membawa kerugian ekonomi yang sering kali tak tercatat (invisible cost) bagi warga. Banyak penduduk kelas menengah ke bawah di Surabaya yang harus merogoh kocek pribadi untuk meninggikan lantai rumah mereka agar tidak tenggelam saat jalan raya ditinggikan oleh proyek pemerintah. Jika dibiarkan, tata kota ini akan melahirkan ketimpangan spasial. Kebijakan tata air ke depan harus memastikan agar beban adaptasi lingkungan tidak dibebankan sendirian kepada pundak masyarakat, melainkan diimbangi oleh kebijakan tata ruang yang komprehensif dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, banjir awal 2026 di Rungkut, Simo, dan Pakis bukanlah sekadar bencana rutin, melainkan feedback (umpan balik) alam terhadap desain hidrologi kota. Dengan anggaran nyaris Rp2 triliun, Surabaya memiliki modal kekuatan finansial yang lebih dari cukup untuk berbenah. Harapannya, investasi besar ini tidak lagi berujung pada perdebatan, melainkan bertransformasi menjadi cetak biru tata kelola air yang berketahanan iklim, ekologis, dan adil bagi seluruh warganya. Agar kelak, ketika awan gelap kembali menggantung di langit Rungkut, warga seperti Acisah tak perlu lagi waswas melihat air mengetuk pintu rumah mereka.

Reportase Kolaboratif Ekuatorial dengan BeritaJatim.

Jurnalisme lingkungan Indonesia butuh dukungan Anda. Bantu Ekuatorial.com terus menyajikan laporan krusial tentang alam dan isu iklim.