Hawa panas menyengat sejak April 2026 menjadi bom waktu ekologis yang menyala di Indonesia. Datangnya Godzilla El Nino di negeri ini membawa anomali suhu permukaan laut di Pasifik, sekaligus memicu musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026.
Tetapi ancaman yang timbul bukan sekadar teriknya matahari. Kekeringan ekstrem berkepanjangan, dapat memperlebar retakan pada sistem tata kelola sampah dan air bersih yang sudah lama rapuh di berbagai kota besar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengingatkan, kondisi ini merupakan manifestasi dari krisis ganda yang menghantam kawasan urban. Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang selama ini hanya menyentuh hilir tanpa membenahi akar masalah di hulu.
Wahyu memaparkan, iklim yang ekstrem memperbesar risiko ledakan api yang sulit dipadamkan di tumpukan sampah. Ketika terjadi, asap yang timbul sangat membahayakan kesehatan warga dan kualitas udara.
“Berbagai kejadian kebakaran TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di kota besar menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini tidak hanya gagal, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. TPA telah berubah menjadi sumber krisis baru, baik dari sisi kesehatan, kualitas udara, maupun risiko bencana yang terus meningkat,” kata Wahyu.
Gunung Sampah yang Mulai Sekarat
Kondisi TPA di Indonesia, terutama di wilayah metropolitan, sudah mengkhawatirkan. Contohnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, saat ini sudah sangat kelebihan muatan. Total sampah di sana lebih dari 55 juta ton, dengan ketinggian tumpukan yang menyerupai gunung. Akibat gunungan sampah itu beberapa kejadian longsor pun tak terelakkan.
Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 menunjukkan, total timbulan sampah nasional mencapai 33,62 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 39,91% atau 13,41 juta ton sampah tidak terkelola dengan baik.
Artinya, jutaan ton limbah tersebut berakhir di lingkungan, mencemari sungai, atau menjadi bahan bakar bagi kebakaran lahan yang dipicu cuaca panas . Proporsi sampah plastik pun terus merangkak naik, dari 15,88% pada 2019 menjadi 19,65% pada 2024. Situasi ini memperumit masalah karena sifatnya yang sulit terurai dan mudah terbakar .
Di sisi lain, krisis sampah ini berinteraksi secara destruktif dengan krisis air. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, gas metana hasil dekomposisi sampah organik terperangkap di bawah lapisan sampah kering.
Suhu ekstrem Godzilla El Nino berkontribusi dalam mempercepat reaksi kimia ini, sehingga menciptakan potensi kebakaran spontan yang sulit dikendalikan. Sementara itu, debu dan asap dari kebakaran TPA pun memperburuk kualitas udara perkotaan yang sudah berada di level mengkhawatirkan.
“Bencana yang semakin masif di kawasan urban seperti Jakarta, Semarang, Surabaya hingga Palembang, merupakan bukti krisis, apalagi ekstraksi air tanah semakin masif, pencemaran semakin tak terbendung dan krisis ke depan adalah kita akan tertumpuk sampah dan kekurangan air bersih,” tegas Wahyu.
Dahaga di Bendungan yang Mengering
Saat gunung sampah membara, sumber air baku Indonesia justru menyusut drastis. Penurunan tinggi muka air sudah terjadi di berbagai waduk strategis. Semisal di Waduk Juanda Jatiluhur di Jawa Barat, dilaporkan mengalami penyusutan hingga 14 meter dari batas elevasi normal maksimalnya.
Dampak serupa terlihat di Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah. Pengelola terpaksa menutup pintu air atau spillway lebih awal sebagai langkah antisipasi. Teguh, salah satu pengelola bendungan tersebut, menyatakan tindakan ini merupakan langkah darurat.
“Ini bagian dari upaya mitigasi untuk menjaga ketersediaan air waduk menghadapi musim kemarau mendatang,” tuturnya.
Penutupan ini dilakukan agar cadangan air tetap tersedia untuk kebutuhan domestik dan pertanian, selama puncak kekeringan yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Tak berhenti sampai di situ, krisis air ini membawa dampak multidimensi pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat adanya lonjakan kasus penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, seperti diare dan infeksi kulit.
Angka penderita penyakit ini meningkat hingga 35% di daerah terdampak kekeringan. Masyarakat yang kehilangan akses air bersih terpaksa beralih ke sumber-sumber air yang terkontaminasi atau sumur dangkal yang kualitasnya meragukan.
Ketahanan Pangan Di Musim Kering
Di sektor agraria, pemerintah berupaya keras menenangkan publik di tengah ancaman gagal panen.
Meski pemerintah klaim stok beras aman hingga 11 bulan ke depan, tantangan sesungguhnya terletak pada stabilitas harga di tingkat pasar. Kekeringan panjang dapat memicu lonjakan harga komoditas strategis seperti jagung dan kedelai, karena sistem irigasi yang bergantung pada curah hujan tidak berfungsi optimal.
Penurunan pendapatan petani akibat gangguan produksi juga dikhawatirkan akan memicu migrasi besar-besaran dari desa ke kota, sehingga dikhawatirkan akan menambah beban pada infrastruktur urban yang sudah tertekan.
Langkah Darurat lewat Kebijakan
Menghadapi situasi yang semakin mendesak, pemerintah membuat strategi dengan mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WtE) meskipun menuai kontroversi.
Menurut WALHI dan berbagai aliansi lingkungan di Surabaya dan Solo, pembakaran sampah di PLTSa menunjukkan adanya risiko kesehatan yang nyata dari emisi pembakaran.
Di wilayah Benowo, Surabaya, ditemukan konsentrasi partikulat halus (PM 2.5) delapan kali lebih tinggi dari standar WHO. Meroketnya bahaya ini dapat berdampak pada peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut pada anak-anak di sekitar fasilitas tersebut.
Adaptasi Iklim Harus Adil
Indonesia seharusnya sudah bisa mengadopsi manajemen risiko bencana yang lebih responsif dan transparan. Penggunaan teknologi pemantauan real-time untuk kualitas air dan emisi TPA harus menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil berbasis pada data akurat.
Tetapi di atas itu, solusi teknokratis seperti PLTSa atau modifikasi cuaca tidak akan pernah cukup jika tidak dibarengi dengan perlindungan terhadap wilayah resapan air dan pengurangan konsumsi plastik secara masif.
Tanpa langkah serius untuk membenahi tata kelola dari hulu, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus krisis yang sama setiap kali anomali iklim melanda.
