Langit di atas lima kota besar Indonesia sepanjang Mei 2026 tidak lagi menampilkan warna biru yang bersih. Polutan berbahaya mengintai dari ketinggian sekaligus mengancam kesehatan jutaan warga.
Berdasarkan pemantauan intensif dari AQI US, kualitas udara di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang, menunjukkan tren degradasi yang mengkhawatirkan dengan konsentrasi partikulat halus yang melampaui ambang batas aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga berkali-kali lipat.
Data pemantauan kualitas udara sepanjang bulan Mei 2026 memberikan gambaran statistik yang suram. Jakarta mencatatkan Indeks Kualitas Udara (AQI) pada rentang 134 hingga 189, dengan puncak polusi terjadi pada 9 Mei 2026 yang mencapai angka 189 dan masuk dalam kategori “Tidak Sehat” bagi seluruh populasi.
Kondisi ini diperburuk oleh polusi lintas wilayah dari daerah penyangga seperti Serpong dan Tangerang Selatan yang mencatatkan angka indeks hingga 178.
Sementara di Bandung meski secara geografis terletak di sebuah cekungan, tren yang muncul bahkan lebih mengkhawatirkan daripada Jakarta. Angka AQI di Kota Kembang berfluktuasi antara 137 hingga 171, sebuah kondisi yang membuat polutan terperangkap lebih lama di atmosfer kota.
Sedangkan di Surabaya angka kualitas udaranya sekitar 91 sampai 105, Medan 79 sampai 95, dan Semarang 71 sampai 83, sehingga secara teknis berada pada kategori “Sedang”.
Secara nasional, Indonesia kini bertengger di peringkat ke-17 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan konsentrasi rata-rata enam kali lipat lebih buruk dari panduan tahunan WHO.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan, polusi udara yang terjadi, khususnya di Jakarta dan kota besar lainnya, bukanlah fenomena musiman atau insidental, melainkan akibat dari kegagalan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup.
“Polusi udara merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang masih bergantung pada energi fosil dan minim pengendalian terhadap sumber pencemar,” tegas Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Eksekutif Nasional.
Bom Waktu dalam Aliran Darah
Buruknya kualitas udara ini bukan sekadar masalah estetika lingkungan, melainkan darurat kesehatan publik. Partikulat halus berukuran kurang dari 2,5 mikrometer bertindak layaknya bom waktu biologis.
Ukurannya yang sangat kecil membuat partikel ini mampu menembus alveoli paru-paru dan masuk langsung ke dalam aliran darah, membawa serta logam berat seperti timbal dan arsen ke organ-organ vital.
Dampaknya bersifat sistemik. Selain memicu penyakit saluran pernapasan akut seperti ISPA dan asma, paparan jangka panjang polutan ini menyebabkan pengerasan pembuluh darah (aterosklerosis) yang memicu stroke dan serangan jantung.
Di Jakarta saja, tercatat sedikitnya 2 juta kasus penyakit pernapasan sepanjang tahun 2025 yang terkait erat dengan kualitas udara buruk.
Bagi ibu hamil, ancamannya jauh lebih mengerikan. Polutan yang mengendap di plasenta meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga cacat lahir yang dilaporkan meningkat sebesar 33% di wilayah dengan polusi tinggi.
WALHI mengidentifikasi penyebab utama krisis udara ini terkait emisi PLTU batubara (termasuk captive), polusi kendaraan bermotor akibat tingginya lalu lintas dan lambatnya transisi transportasi bersih, serta aktivitas industri yang minim pengawasan.
Selain itu, karhutla secara berkala memperburuk kondisi, ditambah keterbatasan ruang terbuka hijau dan lemahnya penegakan hukum yang memperparah situasi.
Sementara hasil temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan udara di Jakarta kini juga tercemar oleh mikroplastik yang berasal dari ban kendaraan yang terurai dan limbah plastik yang terbakar. BRIN mendesak agar kebijakan pengendalian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi harus berbasis sains dan data riset yang kuat.
Pelanggaran Konstitusi Atas Hak Udara Bersih
Kondisi ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kegagalan pemerintah dalam mengendalikan emisi dari tujuh PLTU batubara di radius 100 km dari Jakarta, serta lemahnya pengawasan terhadap industri, dianggap sebagai pelanggaran pasif terhadap amanat konstitusi tersebut.
Akibatnya, instrumen Citizen Lawsuit (CLS) atau gugatan warga negara menjadi jalan terakhir. Melalui mekanisme ini, pengadilan sebenarnya telah berkali-kali menghukum pemerintah untuk segera mengetatkan baku mutu udara ambien nasional demi melindungi kesehatan populasi yang sensitif.
Meski begitu,, implementasi perintah pengadilan cenderung lamban, sehingga lagi-lagi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
Menurut WALHI, beberapa hal dapat diadopsi dalam kebijakan berdasarkan keputusan tersebut. Pertama pengetatan baku mutu udara nasional agar sejalan dengan standar perlindungan kesehatan. Kedua revisi regulasi yang sudah usang seperti PP No. 41 Tahun 1999.
Ketiga penguatan pengawasan terhadap emisi industri dan kendaraan bermotor yang menjadi kontributor utama pencemaran. Terakhir peningkatan transparansi data kualitas udara secara real-time kepada publik.
“WALHI mendesak KLH/Kepala BPLH dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan sistemik, yakni mempercepat transisi energi bersih, memperkuat sistem transportasi publik rendah emisi, memperketat pengawasan industri, serta memastikan keterbukaan data kualitas udara. Upaya ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas serta keberpihakan pada rakyat,” imbuh Wahyu.
Perjuangan untuk menghirup udara bersih di Indonesia masih berada di persimpangan jalan kebijakan. Meskipun inovasi teknologi dan peta jalan jangka panjang telah dicanangkan, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian politik untuk melakukan dekarbonisasi struktural, mulai dari penghentian PLTU batubara hingga transformasi transportasi publik yang masif.
Tanpa tindakan yang konsisten dan berbasis sains, pertumbuhan ekonomi yang dikejar mungkin harus dibayar mahal oleh biaya kesehatan nasional dan penurunan kualitas hidup generasi mendatang. Negara seharusnya tidak boleh absen dalam menjamin hak dasar rakyatnya atas setiap embusan napas.
