Menghubungkan komunitas-komunitas yang melindungi pesisir mereka dapat memberikan manfaat besar, namun pendanaan tidak mengalir ke tempat yang tepat.
Sektor perikanan Indonesia sangatlah luas, bernilai miliaran dolar, dan menjadi tumpuan hidup jutaan orang. Sektor ini juga berada di bawah ancaman penangkapan ikan berlebih (overfishing), pukat dasar (bottom trawling), praktik penangkapan ikan yang merusak, alih fungsi hutan bakau (mangrove), dan perubahan iklim.
Tata kelola lokal sangat penting dalam memerangi masalah-masalah ini. Kita melihat buktinya pada pemulihan terumbu karang dan kembalinya kehidupan di wilayah pesisir yang dikelola oleh masyarakat lokal di Kalimantan Barat, tempat organisasi saya bekerja. Ikan dan krustasea di sana menyebar ke perairan sekitarnya, sehingga memberikan manfaat kepada lebih banyak lagi nelayan.
Namun, membantu satu komunitas tunggal dalam mengelola bentangan pesisir rasanya seperti meletakkan satu karung pasir saja untuk menahan air pasang. Arus laut tidak berhenti di batas desa, hewan-hewan tidak tahu di mana ujung dari area yang dikelola dengan baik dan di mana area lainnya dimulai.
Dulu, untuk waktu yang lama, kami tidak memiliki data yang bisa menghubungkan apa yang terjadi di masing-masing lokasi menjadi satu kesatuan cerita berskala regional. Namun sekarang kami memilikinya.
Larva Tidak Bisa Membaca Peta, Tetapi Kita Bisa
Baru-baru ini kami menganalisis bagaimana larva bergerak melintasi bentang laut Kalimantan Barat, memodelkan sirkulasi laut selama 25 tahun, serta menyimulasikan penyebaran larva untuk beberapa hewan yang bernilai komersial penting, di antaranya kepiting bakau, bawal putih, kerapu, kakap, serta udang jerbung dan udang windu.
Pemodelan ini memetakan di mana larva dihasilkan, di mana mereka menetap, dan bagaimana mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain melalui arus laut. Beberapa daerah pesisir secara neto adalah pengekspor larva (sumber). Daerah yang lainnya adalah penerima, atau tempat penampungan (sinks), di mana larva tersebut menetap dan bertumbuh menjadi populasi dewasa. Ada beberapa lokasi langka yang bertindak sebagai keduanya, dan kami menyebutnya sebagai “situs unikorn”, yaitu mesin ekologis yang mampu menstabilkan perikanan di seluruh jaringan. (Anda dapat menjelajahi metodologi dan hasil lengkap kami pada jurnal berikut).
Analisis tersebut mengonfirmasi apa yang telah lama kami duga tetapi belum bisa kami buktikan akibat keterbatasan data: konektivitas di seluruh bentang laut ini sungguh masif. Hampir 12 juta hektare lautan di sepanjang pesisir Kalimantan Barat, membentang dari Pulau Kalimantan menuju Sumatera Selatan, berfungsi sebagai sistem tunggal “jalan raya larva” yang saling terhubung.
Kepiting bakau yang bereproduksi di Kepulauan Karimata ternyata terhubung dengan ekosistem mangrove yang jaraknya lebih dari 100 km menyusuri pesisir. Ikan kerapu dan kakap yang berkembang biak di Karimata juga memasok terumbu karang di sekitar Kepulauan Bangka dan Belitung, lebih dari 250 km ke arah selatan. Hewan-hewan ini bukanlah spesies pelagis yang mengarungi lautan lepas. Mereka adalah ikan yang berpindah-pindah antara terumbu karang dan habitat pesisir seperti hutan bakau, padang lamun, dan kawasan muara (estuari). Kendati demikian, larva mereka menempuh jarak yang melintasi berbagai kabupaten, yurisdiksi, maupun sistem pemerintahan.
Jika hewan-hewan tersebut bergantung pada konektivitas di skala seperti ini, maka manajemennya pun harus beroperasi pada skala ini. Melarang penangkapan ikan di satu lokasi utama saja bisa jadi memicu pemulihan di seluruh jaringan. Namun di sisi lain, bentangan pesisir yang tidak dikelola dengan baik yang berada di antara dua area kelolaan komunitas dapat memutus rantai tersebut. Larva membutuhkan tempat pemijahan dan habitat pembibitan yang utuh untuk bisa menyelesaikan perjalanannya. Pukat dasar, pengeboman ikan, dan konversi lahan mangrove telah merampas habitat-habitat yang justru mengikat jaringan ekologis tersebut.
Beberapa Sen Saja untuk Jutaan Hektare
Analisis konektivitas ini tidak hanya menunjukkan letak masalahnya kepada kita. Analisis ini dengan tepat menunjukkan seperti apa solusinya, dan seberapa jauh kita tertinggal dari upaya mendanai solusi tersebut.
Saat ini, Planet Indonesia bekerja bersama lebih dari 10.000 nelayan pesisir di Kalimantan Barat, mendukung tata kelola atas setengah juta hektare area laut yang dikelola secara lokal (LMMA) maupun Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang diakui pemerintah. Namun, kita tidak akan bisa memulihkan sektor perikanan di seluruh sistem ini hanya dengan segelintir KKP yang saling terisolasi.
Apa yang kita butuhkan adalah sebuah jaringan Kawasan Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat (LMMA), KKP yang ditetapkan oleh pemerintah, regulasi wilayah lepas pantai, dan zona larangan tangkap (no-take zones) yang dipimpin oleh masyarakat (yang merupakan bagian dari LMMA)—semuanya terhubung dan dikelola melintasi seluruh bentang laut secara menyeluruh.
Kami memiliki buktinya. Kajian konektivitas yang kami lakukan secara langsung telah menjadi landasan bagi penetapan zonasi ulang seluas lebih dari 380.000 hektare garis pesisir dan pulau-pulau kecil di tahun 2026, yang menentukan mata pencaharian lebih dari 15.000 nelayan secara langsung, dan secara tidak langsung kemungkinan jumlahnya bisa mencapai tiga kali lipat.
Badan-badan tata kelola masyarakat telah menggunakan bukti-bukti ekologis ini untuk mengadvokasikan kebijakan zonasi ulang secara formal kepada pemerintah. Sains memberikan mereka datanya. Dan kelembagaan mereka membuat hal tersebut mengikat dan bertahan lama.
Namun, 380.000 hektare hanyalah sebagian kecil dari sistem seluas 12 juta hektare yang saat ini kita ketahui keberadaannya. Kita sudah bisa melihat seperti apa gambaran pekerjaan di dekade berikutnya, dan kita akan membutuhkan “pasukan” komunitas lengkap dengan para pendukung yang tepat di belakang mereka.
Pertanyaannya adalah: apakah ada pihak yang bersedia mendanai hal ini?
Jaringan yang Tak Seorang Pun Mau Mendanainya
Sebagian besar pemberi dana (donor) konservasi tidak dirancang untuk menangani usaha sebesar ini.
Ada beberapa pihak yang benar-benar tertarik namun sistem mereka tidak memiliki struktur untuk itu. Siklus hibah pendanaan mereka terlalu pendek, kerangka pelaporan mereka lebih menghargai proyek perorangan daripada sebuah sistem, dan mereka selalu menuntut ada format “awal, pertengahan, dan akhir” yang jelas.
Beberapa donor yang lain benar-benar tidak bersedia mendanai karena jangka waktunya terlalu lama, cakupan geografinya terlalu kompleks, dan hasil pencapaiannya terlalu tersebar melintasi berbagai komunitas dan institusi untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah metrik tunggal pelaporan. Mereka justru lebih memilih untuk mendanai satu buah perencanaan perikanan regional yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) atau satu penetapan KKP oleh pemerintah daripada mendanai jaringan berbagai kelompok masyarakat regional.
Lima puluh badan tata kelola masyarakat, yang masing-masing mengelola area lautnya sendiri, mengambil keputusannya sendiri, dan merundingkan batas-batas wilayah mereka sendiri bersama pemerintah – hal ini memang terlihat rumit dan berantakan. Akan tetapi, ini jugalah satu-satunya cara yang kita ketahui benar-benar membuahkan hasil.
Sisi yang membuat frustrasi adalah, kini sains sudah secara presisi menunjukkan seperti apa jalan keluarnya. Hal ini membuat kesenjangan antara “apa yang kita ketahui” dengan “apa yang bisa kita dukung” sudah tidak mungkin untuk terus diabaikan.
Kepemimpinan Lokal Bukan Sekadar Pelengkap
Ada sebuah pandangan yang terus bertahan dalam sektor konservasi yang memperlakukan “pengelolaan laut yang dipimpin masyarakat” sebatas sebagai proyek tambahan (add-on) yang terkesan mulia – sesuatu yang baru Anda danai secara marginal hanya jika pekerjaan konservasi yang “nyata” telah rampung. Selalu mendahulukan kerangka kebijakan, anggaran penegakan hukum, penetapan konservasi berskala besar, lalu barulah memikirkan tata kelola masyarakat jika ada sisa anggaran.
Analisis konektivitas yang kami buat menjadikan hierarki sistem ini tak bisa dipertahankan. Larva ikan kerapu yang harus menempuh perjalanan sejauh 180 km dari Karimata menuju Belitung sama sekali tidak peduli pada satu dokumen kebijakan maupun satu buah area yang dilindungi. Kita sangat membutuhkan tata kelola yang benar-benar berfungsi di berbagai titik yang tersebar di sepanjang jalan raya laut tersebut.
Namun sayangnya, hingga saat ini pengelolaan berbasis kepemimpinan lokal masih saja didanai seakan-akan seperti sebuah proyek percontohan (pilot project).
Perlindungan laut saat ini sudah sangat kekurangan dana. Hanya sebesar USD 1,2 miliar per tahun yang mengalir pada perlindungan laut secara global, jauh dari perkiraan yang sebenarnya dibutuhkan yaitu USD 15,8 miliar (berdasarkan Ocean Protection Gap Report tahun 2025). Parahnya lagi, uang yang mengalir tersebut justru difokuskan pada karbon dan perubahan iklim semata, dan mengabaikan sektor sistem pangan yang menjadi sandaran hidup bagi jutaan keluarga pesisir.
Kalkulasi pendanaannya sama sekali bukanlah masalah. Pengelolaan laut yang dipimpin masyarakat adalah salah satu investasi dengan nilai pengembalian tertinggi di ranah konservasi yang kita ketahui: berdasarkan data internal Planet Indonesia, rincian biaya kami bisa sangat rendah, hanya USD 2,50 per hektare di seluruh proyek wilayah daratan kami, dan sekitar USD 1,75 per hektare di perairan pesisir. Jika disejajarkan dengan skala pekerjaannya, garis pantai Indonesia sendiri cukup panjang hingga bisa membalut benua Afrika sebanyak tiga setengah kali putaran. Sesungguhnya, yang hilang saat ini adalah arsitektur pembiayaan untuk program konservasinya, bukan perihal biaya konservasi berbasis komunitasnya yang mahal.
Hasilnya sudah bisa ditebak: hanya ada “beberapa keping uang receh” untuk menyokong penyelesaian masalah yang terbentang melintasi jutaan hektare. Saat ini hanya sekitar 2,7% lautan yang secara efektif dikelola dengan tata kelola aktif yang mampu memastikan aktivitas kerusakan berada di level paling minim. Sisanya—dari sekitar 10% laut yang diklaim dilindungi secara nominal—hanyalah paper parks (taman-taman di atas kertas): sebatas garis batas di peta tanpa adanya institusi yang sungguh-sungguh bergerak di belakangnya.
Aliansi Bumi Kita – Our Earth Alliance – adalah salah satu contoh dari wujud alternatif yang bisa dilakukan. Terdiri dari tujuh organisasi akar rumput di seluruh Indonesia, masing-masing berakar pada bentang alam dan komunitas mereka sendiri, semuanya bekerja bersama mengamankan hak kelola masyarakat atas sumber daya laut dan darat, memperkuat sistem tata kelola, serta membangun bukti kuat di setiap lokasi. Bukan sekadar satu organisasi saja yang melebarkan skala wilayahnya, melainkan berupa jaringan aktor-aktor lokal yang saling menghubungkan pekerjaan “berbasis lokasinya” menjadi sesuatu yang berskala jauh lebih besar, sesuatu yang kini perlahan mulai mengimbangi besarnya skala masalah lingkungan yang kita hadapi.
Hal tersebut berarti mendanai masyarakat yang membentang melintasi berbagai lanskap alam, berinvestasi pada sistem data dan koordinasi, serta memperkuat kelembagaan lokal agar manajemen tata kelola berbasis komunitas ini bisa terus tumbuh, tanpa harus kehilangan aspek-aspek lokal yang menjadikannya berhasil sedari awal. Ini berarti ada kepercayaan kuat kepada mereka: orang-orang yang melaut mencari ikan dan hidup dari mengelola wilayah pesisir ini paling memahami betul apa yang perlu dilakukan – dan menjadi tanggung jawab kita untuk memberi mereka sumber daya demi mewujudkannya.
Peta konektivitas telah menyajikan kita sesuatu yang langka di ranah konservasi: sebuah gambaran utuh dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk memulihkan suatu wilayah. Dari kacamata biologi, permasalahan ini berskala jaringan dan solusinya pun harus berbentuk jaringan. Karena itulah, pendanaannya juga wajib membentuk hal yang sama.
Adam Miller Direktur Eksekutif Planet Indonesia, sebuah organisasi konservasi yang dipimpin masyarakat yang bekerja mengelola bentang darat dan laut.
Artikel ini pertama terbit di Dialoue Earth dengan judul Invisible ocean highways need protection.
- Jalur laut tak terlihat perlu dilindungi
- Jerat utang awak kapal migran sebelum berlayar di kapal Tiongkok dan Taiwan
- Jejak Kerusakan di Cagar Alam Cycloop Ancam Kehidupan Masyarakat Adat Papua
- Dua Dekade Lumpur Lapindo, Luka Ekologis yang Tak Pernah Benar-Benar Sembuh
- Aktivitas Pertambangan Merusak Karst dan Memadamkan Senja di Pantai Kartika
- Kerusakan Lingkungan Membuka Gerbang Wabah Malaria Zoonosis di Indonesia
