Di bawah keteduhan kanopi hutan hujan Papua yang rapat dan di balik jernihnya riak air laut Raja Ampat, sebuah rahasia besar dunia sedang dipertaruhkan. Kawasan timur Indonesia ini bukan sekadar hamparan hijau dan biru yang memanjakan mata, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi keanekaragaman hayati global. Namun, seiring dengan derap ambisi pembangunan ekonomi, sebuah alarm nasional mulai berdering nyaring: mampukah Indonesia tumbuh tanpa harus melumat kekayaan alamnya sendiri?
Jumat siang (17/7/2026) di Jakarta, riuh rendah suara kendaraan ibu kota seolah teredam oleh urgensi yang dibawa para pengambil kebijakan dan ilmuwan. Mereka berkumpul dalam sebuah media gathering menjelang peluncuran buku Status Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Buku ini bukan sekadar tumpukan kertas berisi daftar ilmiah. Ia adalah sebuah potret buram sekaligus kompas penunjuk jalan yang disusun secara kolaboratif oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Yayasan Konservasi Indonesia.
Membaca potret bumi lewat lensa sains
Selama ini, pembangunan dan konservasi sering kali diposisikan seperti minyak dan air—dua kutub yang mustahil bersatu. Namun, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menolak cara pandang kuno tersebut.
“Kita tidak bisa menghindari pembangunan,” ujar Nizhar lugas. “Yang harus dilakukan adalah meminimalkan dampaknya dan memastikan apa yang dikorbankan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.”
Nizhar menegaskan bahwa buku status biodiversitas ini tidak dirancang untuk bernostalgia atau meratapi apa yang telah hilang di masa lalu. Alih-alih membandingkan dengan era sebelumnya, dokumen ini adalah potret ilmiah terkini (baseline data) yang wajib menjadi pangkal dari setiap cetak biru kebijakan ekonomi ke depan.
Tantangan terbesarnya adalah ego sektoral. Selama ini, buldoser pembangunan sering kali bergerak mendahului kajian ilmiah. Ke depan, Bappenas menegaskan bahwa setiap rencana infrastruktur hingga penataan ruang harus lolos sensor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Nilai-nilai ekologis, kawasan budaya, dan zona konservasi kini mulai diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tujuannya jelas: mengunci kawasan penting agar tidak serampangan dialihfungsikan.
Jutaan misteri yang belum terungkap
Jika kita mengira sudah mengenal Indonesia seutuhnya, para ilmuwan BRIN punya jawaban yang mengejutkan. Di atas kertas, Indonesia telah mendokumentasikan lebih dari 120 ribu spesies flora dan fauna. Namun, angka kosmetik itu ternyata baru menyentuh permukaan dari gunung es yang sebenarnya.
Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Andes Hamuraby Rozak, mengungkapkan bahwa bumi Nusantara masih menyimpan jutaan misteri yang belum terungkap, terutama di dunia mikroorganisme. Kehidupan baru terus bermunculan dari balik ekspedisi demi ekspedisi ilmiah.
“Pada semester pertama tahun 2025 saja, BRIN berhasil mendokumentasikan lebih dari 127 spesies baru hasil kegiatan eksplorasi,” ungkap Andes.
Bagi Andes, kekayaan yang melimpah ini adalah modal, bukan pajangan etalase. “Hakikat konservasi bukan melarang pemanfaatan, tetapi memastikan pemanfaatannya berlangsung secara berkelanjutan,” tambahnya. Keanekaragaman hayati ini harus menjadi bahan bakar bagi inovasi masa depan, mulai dari ketahanan pangan hingga industri kesehatan, tanpa harus memusnahkan sumbernya.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat membentengi aspek hukumnya. Menurut Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLH/BPLH, Ingge Retnowati, pemerintah sedang menggodok regulasi ketat terkait perlindungan sumber daya genetik dan mekanisme pembagian manfaatnya (benefit-sharing). Langkah ini merupakan pengejawantahan komitmen Indonesia pada panggung dunia melalui Convention on Biological Diversity (CBD).
Papua, alarm dan harapan dunia
Jika Indonesia adalah jantung keanekaragaman hayati dunia, maka Papua dan Raja Ampat adalah bilik jantung utamanya. Namun, memotret kondisi wilayah ini bukanlah perkara mudah. Luasnya bentang alam dan kerumitan ekosistem Papua membuat tim peneliti membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk menyelesaikan penyusunan buku status biodiversitas kawasan ini.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair Yayasan Konservasi Indonesia, mengingatkan bahwa dunia sedang menaruh harapan besar pada komitmen ekologis Indonesia. Khususnya di sektor kelautan, Raja Ampat berdiri sebagai mahakarya alam yang tiada banding.
“Sekitar 75 persen spesies terumbu karang dunia terdapat di Raja Ampat. Ini bukan hanya warisan Indonesia, tetapi juga warisan dunia yang harus dijaga,” kata Meizani dengan nada getir sekaligus penuh harap.
Meizani menekankan bahwa data-data ilmiah teranyar ini harus diletakkan di atas meja kerja para pengambil kebijakan. Terutama saat negara sedang tertatih-tatih menghadapi transisi energi, dampak nyata perubahan iklim, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang ruang hidupnya kian menyempit.
Konservasi, lanjut Meizani, sama sekali bukan batu sandungan bagi investasi. Sebaliknya, ia adalah fondasi jangka panjang. Tanpa alam yang sehat, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi fatamorgana yang bersiap runtuh kapan saja dihantam bencana ekologis.
Menatap masa depan berbasis sains
Perjalanan Indonesia ke depan dipastikan tidak akan mudah. Desakan pertumbuhan ekonomi pascapandemi dan ambisi industrialisasi terus menuntut ruang. Namun, kehadiran dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia ini memberikan secercah harapan baru.
Kini, pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk berjalan dalam kegelapan. Data sains telah tersaji benderang. Keputusan untuk membangun jembatan, membuka lahan, atau mengeksplorasi energi kini harus ditimbang dengan kalkulasi matang di atas meja laboratorium ilmiah, bukan sekadar di atas kalkulator keuntungan finansial jangka pendek. Melindungi Papua dan Raja Ampat bukan lagi sekadar pilihan sukarela, melainkan kewajiban mutlak jika Indonesia—dan dunia—ingin tetap memiliki masa depan.
- Mengapa Masa Depan Bumi Dipertaruhkan di Tanah Papua?
- Babak Baru Transformasi Hijau di TPA Tamangapa Makassar
- Masyarakat Adat Halmahera Tengah Menolak Menjadi Tumbal Ambisi Energi Hijau
- Bioenergi Malapari, Bahan Bakar Masa Depan dari Pesisir
- Tinggalkan Solar, Ikhtiar Bio Farma untuk Transisi Energi
- Koalisi Perempuan Indonesia Kritik Proses Transisi Energi
