Lahan Gambut yang Dibakar di Lingkar Konsesi Korporasi
Asap tebal masih menjadi pemandangan yang meresahkan di berbagai wilayah konsesi perkebunan dan kehutanan Indonesia. Janji hijau dan klaim keberlanjutan dari korporasi hanya seremonial semata.
Berdasarkan pemantauan Pantau Gambut dari 1 Januari hingga 30 September 2026, lebih dari seperempat juta hektare kawasan yang seharusnya menjadi benteng ekologis justru hangus dilalap si jago merah.
Analisis komprehensif yang diolah dari data spasial MapBiomass Indonesia dan Nusantara Atlas tersebut mencatat, sebanyak 263.558,59 hektare area terbakar berada di dalam area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).
Luasan tersebut bukan angka yang kecil, karena setara dengan 50,14 persen dari total keseluruhan area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang mengalami kebakaran secara nasional pada periode yang sama.
Dari total luasan area terbakar di kawasan lindung, sekitar 39.055 hektare tercatat berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, sementara 20.248 hektare lainnya berada di dalam kawasan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Fakta ini memperlihatkan keberadaan izin korporasi tidak serta-merta menjamin perlindungan ekosistem yang rapuh, malah kerap beririsan langsung dengan bencana ekologis yang berulang setiap tahun.
“Lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung seharusnya tidak berubah menjadi kebun sawit, akasia, atau tanaman monokultur lainnya,” kata Wahyu Perdana selaku Advocacy, Campaign, and Communications Manager Pantau Gambut.
Jerat Tanaman Monokultur
Secara regulatif, status hukum lahan gambut lindung seharusnya memberikan perisai pengaman yang kokoh dari segala bentuk alih fungsi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, setiap pemegang izin di area lindung gambut diwajibkan secara mutlak untuk menjaga fungsi hidrologisnya.
Aturan tersebut secara tegas melarang pengubahan fungsi lahan gambut lindung menjadi kebun sawit, akasia, atau tanaman monokultur skala industri lainnya, apa lagi membiarkan kawasan tersebut mengalami kebakaran.
Wahyu menuturkan, keberadaan konsesi korporasi di atas kawasan gambut lindung merupakan sebuah kekeliruan fundamental yang telah terjadi sejak awal perizinan diterbitkan.
Ketika kawasan yang seharusnya dilindungi itu pada akhirnya ikut terbakar, persoalannya tidak lagi bisa direduksi sekadar sebagai kesalahan teknis di tingkat operasional lapangan.
“Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ternyata ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis. Itu tanda bahwa aturan yang sudah jelas dibiarkan berjalan seperti pilihan biasa,” tegas Wahyu.
Jejak Korporasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Pantau Gambut turut menjabarkan nama-nama korporasi pemegang konsesi yang wilayah kerjanya mencatatkan area terbakar terluas di dalam kawasan FLEG.
Di sektor perkebunan dengan status HGU, PT Mekar Karya Kahuripan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat dan bernaung di bawah Grup Malindo Jaya, memimpin daftar dengan catatan area terbakar seluas 3.496,73 hektare dari total konsesi seluas 5.861,64 hektare di kawasan gambut lindung, atau mencapai persentase sebesar 59,6 persen.
Menyusul di posisi berikutnya adalah PT Kayung Agro Lestari yang juga berlokasi di Kalimantan Barat di bawah naungan Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group, dengan luas area terbakar di FLEG mencapai 2.748,22 hektare dari total konsesi 5.898,16 hektare atau setara 46,5 persen.
Selain itu, PT Jalin Vaneo yang terafiliasi dengan Artha Graha Group melalui PT PAS turut mencatatkan area terbakar seluas 2.243,68 hektare dari total 12.705,32 hektare konsesinya di kawasan lindung tersebut.
Sementara itu, pada kategori Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH, catatan luas area terbakar yang signifikan juga ditemukan di beberapa konsesi besar lainnya.
PT Mayawana Persada yang beroperasi di Kalimantan Barat di bawah grup Green Ascend (M) Sdn Bhd atau Royal Golden Eagle Group (RGE), mencatatkan area terbakar terluas di kategori ini dengan angka mencapai 4.788,72 hektare dari total konsesi seluas 39.993,26 hektare di FLEG, dengan persentase 11,9 persen.
Disusul oleh PT Mohairson Pawan Khatulistiwa yang juga beroperasi di Kalimantan Barat di bawah Grup PT Inti Alam Raharja, dengan luas area terbakar mencapai 4.212,44 hektare dari total 29.210,21 hektare konsesinya atau setara 14,4 persen.
Di Provinsi Kalimantan Tengah, PT Rimba Raya Conservation di bawah grup Infinite tahun atau AR Borneo turut mencatatkan area terbakar seluas 1.909,05 hektare dari total 19.774,26 hektare konsesinya di kawasan gambut lindung, dengan persentase mencapai 9,6 persen.
Sejumlah nama korporasi lain seperti PT PP London Sumatra Indonesia, PT Arrtu Energie Resources, dan PT Tania Binatama turut menghiasi daftar panjang tersebut.
Tanggung Jawab Konstitusional Negara
Persoalan karhutla di ekosistem gambut tidak pernah selesai sekadar dengan memadamkan api di permukaan tanah. Karakteristik gambut yang menyimpan cadangan bahan organik tinggi membuat api dapat menjalar secara tersembunyi di dalam lapisan bawah tanah, sehingga proses pemadaman menuntut penanganan yang jauh lebih kompleks dan berlapis.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penanggung jawab usaha yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran diwajibkan untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak kejadian.
Apabila kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dilaksanakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil alih sementara areal bekas kebakaran tersebut guna melakukan verifikasi mendalam, kemudian pada akhirnya dapat berujung pada sanksi administratif berupa pengurangan luas area izin berusaha korporasi terkait.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak warga negara, Feri Amsari sebagai pakar hukum tata negara, menjelaskan negara harus hadir dalam melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kerangka kebijakan nasional yang berpijak pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) semestinya dikerahkan secara total, demi menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.
Meski dalam realitas penanganan karhutla, langkah-langkah perlindungan tersebut dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.
“Segala kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat,” ungkap Feri.
