Harus disadari, asap pekat yang masih membumbung tinggi di langit sejumlah wilayah Indonesia bukanlah gangguan musiman. Kabut asap beracun yang menjangkiti puluhan ribu anak serta lansia menjadi siklus kerusakan ekologis berulang.
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun demi tahun terus terjadi, meninggalkan jejak abu hitam di atas lanskap gambut dan hutan alam yang rapuh.
Nestapa belum berakhir. Malah muncul wacana untuk mengarahkan lahan-lahan bekas kebakaran hutan ke dalam agenda Proyek Strategis Nasional (PSN), baik untuk sektor pangan maupun energi.
Merespon rencana tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak. Gagasan ini dilihat sebagai langkah yang berpotensi mencederai komitmen pemulihan lingkungan, serta memicu celah hukum baru yang merugikan ekosistem jangka panjang.
“Rencana ini muncul ketika karhutla masih meluas dan tanggung jawab para pembakar belum ditagih,” kata Musdalifah Jamal, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI.
Jejak Api di Wilayah Konsesi dan Proyek Strategis
Persoalan mendasar yang disoroti oleh WALHI berpijak pada paradoks penanganan negara terhadap bencana ekologis kebakaran hutan.
Berdasarkan catatan organisasi lingkungan tersebut, sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api tersebar di 30 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 13.576 titik api justru terpantau berada di dalam kawasan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Kondisi ini memperkuat argumen kebakaran hutan di Indonesia sering kali tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam murni akibat kemarau panjang, tapi bagian dari siklus pembukaan lahan yang sengaja dibakar.
“Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, WALHI mencatat ironi di mana kawasan yang dialokasikan untuk PSN sendiri tidak luput dari amukan si jago merah.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, ditemukan sebanyak 8.324 titik panas di wilayah Tanah Papua. Dari jumlah itu, sebanyak 2.747 titik berada di dalam kawasan PSN, yang terbagi menjadi 1.834 titik di area food estate dan 913 titik di kawasan kebun tebu (energy estate).
Khusus di Kabupaten Merauke, sebanyak 674 titik panas tercatat berada di klaster food estate yang diampu langsung oleh kementerian terkait.
Pembukaan hutan secara masif serta pengeringan rawa-rawa demi kepentingan proyek skala besar, membuat lanskap tersebut semakin rentan terbakar.
Insentif Terselubung bagi Pelaku Pembakaran Lahan
Salah satu kekhawatiran terbesar di balik wacana pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan untuk PSN adalah timbulnya apa yang disebut WALHI sebagai insentif bagi pembakar.
Jika lahan yang telah hangus terbakar kemudian dilegalkan atau diubah fungsinya untuk kepentingan proyek pembangunan, dikhawatirkan pembakaran hutan akan terus dilestarikan sebagai metode paling murah dan cepat untuk membersihkan lahan (land clearing).
Kebijakan semacam ini bertolak belakang dengan komitmen masa lalu. Pada tahun 2015, pemerintah sempat menyatakan sikap tegas untuk melarang lahan bekas kebakaran hutan dipakai untuk kepentingan apa pun demi menghentikan siklus destruktif tersebut.
Alih-alih dialihfungsikan, kerangka regulasi yang berlaku sebenarnya mewajibkan pemulihan ekologis secara ketat.
Pasal 14 Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/2017 secara eksplisit mewajibkan agar lahan gambut yang bekas terbakar harus ditanami kembali dengan jenis tanaman ramah gambut. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 juga turut mengamanatkan agenda rehabilitasi yang serupa.
Sayangnya data lapangan menunjukkan realita yang memprihatinkan. Riset Pantau Gambut pada 2026 mencatat, hanya sekitar 3% lahan gambut terbakar di luar konsesi dan 1% di dalam konsesi yang berhasil kembali menjadi hutan secara alami.
Selebihnya, lanskap tersebut terus mengalami degradasi parah akibat tata kelola air dan pengeringan kanal yang masif untuk perkebunan.
Kegagalan Proyek Masa Lalu
Penolakan WALHI juga didasarkan pada rekam jejak historis proyek-proyek pangan berskala masif di tanah air, karena kerap meninggalkan kerusakan ekologis permanen.
Mulai dari Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare di Kalimantan Tengah pada era 1990-an, hingga program food estate gelombang berikutnya pada tahun 2020 dan 2023 di Papua, proyek-proyek ini terbukti gagal mencapai ketahanan pangan sekaligus meninggalkan warisan gambut kering yang terus membara hingga hari ini.
Di sisi lain, masyarakat adat dan warga lokal menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebagian besar wilayah pengembangan food estate di Papua Selatan dilaporkan tumpang tindih dengan wilayah adat dan ruang hidup masyarakat setempat.
Hingga 12 Agustus 2026, tercatat lebih dari 47 ribu anak dan lansia di wilayah terdampak mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat pekatnya kabut asap, sementara fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan demi melindungi keselamatan anak-anak.
Data Kementerian Kesehatan secara nasional juga mencatat lebih dari 113.000 kasus ISPA di tujuh provinsi hingga September 2026, dengan kerugian ekonomi dan kesehatan yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.
WALHI mendesak pemerintah agar secara menyeluruh mengevaluasi keberadaan PSN di kawasan gambut, menghentikan perluasan proyek pangan dan perkebunan monokultur di Merauke, serta membuka secara transparan data lokasi lahan yang dialokasikan kepada publik.
Negara melalui berbagai instrumen kebijakannya, memiliki kewajiban konstitusional utama untuk melindungi ruang hidup rakyat dan memulihkan lingkungan, alih-alih membuka ruang kompromi bagi alih fungsi lahan di atas abu sisa kebakaran.
