Setelah diadopsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada April 2013 silam, masyarakat adat menilai belum ada perkembangan yang signifikan atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMHA). Untuk memicu kesepahaman materi dan menjaring hal kolektif yang dapat dilakukan terkait RUU ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar konsultasi nasional di Jakarta […]
Category: Hutan
Luas Hutan Moratorium Terus Menyusut
Wilayah hutan yang tercantum dalam kawasan moratorium luasnya terus berkurang. Menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, kawasan moratorium pada peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) atau yang dikenal dengan peta moratorium I seluas 71 juta hektar tersisa 64 juta hektar pada PIPIB V yang baru diterbitkan pada 13 November […]
KLH: Delapan Provinsi Disiapkan Untuk Hadang El Nino
El Nino, fenomena kenaikan suhu perairan di Samudra Pasifik, diperkirakan akan menghampiri Indonesia pada pertengahan tahun ini. BMKG memprediksi, El Nino yang akan melanda antara bulan Juli dan September berpeluang besar memiliki intensitas lemah hingga sedang, namun peluang El Nino dengan intensitas tinggi juga dimungkinkan. Haris Gunawan, Pusat Studi Bencana Universitas Riau dalam acara diskusi […]
Program MIFEE, Hutan Dibabat dalam Skala Besar
Sebagian wilayah Kabupaten Merauke dijadikan areal Program Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE). Areal hutan di wilayah itu akan dibuka dalam skala besar guna dijadikan areal perkebunan serta pertanian. Data Badan Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa saat ini terdapat 35 perusahaan yang aktif berproses, padahal sebagian dari perusahan itu, sudah melewati batas […]
Menjaga Mangrove, Mengundang Ikan Antoni Kembali Ke Bangga
Ikan Antoni atau Kapia di laut Teluk Tomini, terutama di Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, populasinya berkurang. Hal itu disebabkan maraknya penebangan mangrove untuk kayu bakar. Kemudian, dibentuklah program Teluk Tomini untuk pelestarian mangrove, dengan cara mencari alternatif pengganti kayu bakar dan kegiatan pembibitan mangrove. [Baca selengkapnya di Degorontalo]
Masyarakat Adat Tuntut Pelaksanaan Putusan MK tentang Hak Atas Hutan
Setahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No.35/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 16 Mei 2013 silam, masyarakat adat belum merasakan perubahan hak atas hutan adat yang dijamin aturan tersebut. Hal ini dikemukakan dalam peringatan setahun putusan MK 35 yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN di Jakarta, Selasa (13/5). Bustamir, perwakilan masyarakat adat Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau […]
Eksploitasi Geotermal di Gunung Rajabasa dapat Sebabkan Krisis Air
Eksploitasi kawasan hutan Gunung Rajabasa untuk pengelolaan geotermal dinilai akan menimbulkan dampak kerusakan alam, seperti kehilangan sumber-sumber mata air. Eksploitasi tersebut dinilai bisa menjadikan Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada wilayah tiga kecamatan, yakni Penengahan, Kalianda, dan Rajabasa akan mengalami krisis air. Lembaga masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan Kementerian Kehutanan yang memberikan izin pinjam […]
10 Lembaga Terima Dana Hibah Mangrove untuk Masa Depan
Sebanyak sepuluh lembaga organisasi masyarakat di Gorontalo dan Sulawesi Utara menerima dana hibah dalam program fasilitas hibah skala kecil Mangrove for the Future (MFF) atau mangrove untuk masa depan. Kesepuluh lembaga tersebut akan beraktifitas di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan juga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara [Baca selengkapnya di Degorontalo].
Hutan Lindung Maros-Pangkep Ditambang
Sebanyak lima perusahaan tambang tercatat melakukan eksplorasi di kawasan hutan lindung Maros-Pangkep tanpa memikirkan aspek lingkungan. “Ada lima perusahaan tambang di wilayah Maros dan Pangkep beroperasi di kawasan lindung. Tentu ini sangat berpotensi merusak lingkungan,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Wilayah Sulawesi dan Maluku, Darhamsyah, Kamis (8/05). Baca selanjutnya di Energi Today
Pengelolaan Karbon Hutan Indonesia Miliki Payung Hukum
Bogor (11 Mei 2012) – Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan payung hukum yang akan menjadi pedoman mekanisme semua kegiatan terkait penurunan emisi karbon hutan yang diharapkan akan mendukung serta mempermudah pelaksanaan proyek-proyek REDD+. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.20/Menhut-II/2012 ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan karbon hutan di wilayah hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan […]