Menurut BRIN, Indonesia memiliki potensi besar menghasilkan hidrogen hijau. Namun bahan bakar jenis ini membutuhkan teknologi dan energi besar yang ramah lingkungan.
Category: DKI Jakarta
Salah satu upaya Jakarta mengendalikan polusi udara: uji emisi
Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan merupakan salah satu sumber utama polusi udara di Jakarta. Ada tiga jenis yang diterapkan jik tidak uji emsisi: tilang, parkir tarif tinggi, dan denda pajak.
Memahami pengukuran kualitas udara di ibukota
Pengukuran kualitas udara tidak bisa mengandalkan pemantau berbasis sensor saja. Menurut ahli, Jakarta membutuhkan setidaknya 25 stasiun pemantau udara yang lebih kompleks.
Terjerat pencemaran udara di ibukota
Pemerintah DKI Jakarta mencabut izin lingkungan tiga perusahaan yang menumpuk batu bara di Kawasan Industri Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun masyarakat Marunda terpapar debu batu bara. Banyak kelompok rentan terpapar debu dan merasakan dampak dari pencemaran udara Jakarta.
Bank sampah, salah satu solusi jitu di hulu pengelolaan sampah
Bank sampah satu solusi yang dikembangkan Jakarta menangani sampah di hulu. Jika maksimal, lebih dari 70% sampah Jakarta tak perlu berakhir di Bantargebang.
Benang kusut menangani sampah
Indonesia belum punya cetak biru mengelola sampah. PLTSa menjadi salah satu solusi jangka pendek dan menengah agar sampah tak bocor ke lingkungan.
Jakarta main-main dengan sampah?
Penunjukkan Bantargebang sebagai TPA Ibukota tak mulus dan memicu konflik antara dua kota. Hingga kini, belum ada rencana memindahkannya.
Utari Oktavianty: Aruna perangi kurangnya transparansi dalam perikanan tradisional
Aruna memiliki misi untuk memerangi kurangnya transparansi yang terjadi di industri perikanan tradisional dengan membangun platform digital yang langsung menghubungkan nelayan dengan pelanggan.
Transisi energi sektor listrik melirik super grid dan investasi hijau
Setelah 2030, pembangkit listrik di Indonesia hanya dibangun memakai energi baru terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya akan mendominasi.
Belum siap dengan aturan teknis, pemerintah undur pemberlakuan pajak karbon
Khawatir akan disrupsi dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi, serta aturan teknis yangbelum rampung, pemerintah undur pemberlakuan pajak karbon.