Cianjur, Ekuatorial – Pemerintah Daerah – Pemda yang memiliki lahan gambut,agar mewaspadai kebakaran hutan yang biasanya terjadi pada bulan juli hingga Agustus. Hindari membakar sampah ataupun sisa panen padi karena pembakaran di lahan gambut sulit untuk dipadamkan. Kesiapan penanganan kebakaran di lahan gambut diperlukan supaya kebakaran di Riau tidak terulang di daerah lain. Hal itu […]
Category: WILAYAH
Kebijakan Pemerintah untuk Produk Holtikultura Belum Sepenuhnya.
Jakarta, Ekuatorial – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali membuka keran impor beberapa komoditas hortikultura, seperti buah dan sayur pada semester II-2013. Tak hanya cabai namun, terdapat 12 (dua belas) jenis produk holtikultura lain yang siap masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini mengatakan, sebenarnya ppemerintah tidak perlu menghadirkan produk […]
Diduga Ada Mafia Pengadaan dan Perdagangan BBM di Dalam Negeri
Jakarta, Ekuatorial – Terkait tingginya harga bahan bakar minyak – BBM di dalam negeri, Badan Pemeriksa Keuangan – BPK diminta untuk mengaudit pengadaan dan produksinya. Membengkaknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara – APBN juga tidak lepas dari semakin besarnya volume impor minyak ke dalam negeri. Hal ini merupakan letak kesalahan Pemerintah dalam pengelolaan bisnis minyak an […]
Soal Sampah di Jakarta Butuh Penanganan dan Pengelolaan Lain.
Jakarta, Ekuatorial — Persoalan sampah yang ada di kota-kota besar hampir pasti membuat Pemerintah Daerah setempat menjadi pusing. Pasalnya, sampah-sampah yang setiap hari terus meningkat menyebabkan bau yang tidak sedap. Apalagi, jika sampah itu tidak dikelola dengan baik, seperti tidak ada tempat pembuangan akhir atau masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu – TPST. Akibatnya, sungai-sungai […]
Penunjukan Kontraktor proyek EOR Butuh Payung Hukum
Jakarta, Ekuatorial – Rencana Pertamina untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak di seluruh ladang minyak dan gas milik anak usahanya, PT Pertamina EP melalui mekanisme pengurasan tahap lanjutan alias enchanced oil recovery – EOR dengan menunjuk langsung kontraktor proyek butuh payung hukum dari Pemerintah berupa Peraturan Presiden – Perpres. Demikian hasil kesimpulan rapat yang diikuti Pertamina, […]
Sinarmas ekspansi lahan sawit ke hutan Papua
Laporan berjudul “What are Golden Agri’s plans for its new palm oil concession in Papua’s forests?” yang dikeluarkan Greenomics Indonesia menyingkap ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit Golden Agri Resources (GAR) milik Grup Sinarmas. Menurut laporan tersebut, izin ekspansi keluar setelah kawasan hutan primer itu dihapus dari peta moratorium. Disebutkan pula bahwa grup perusahaan sawit […]
Jatam: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Ditopang Kekerasan
Jaringan Advokasi Tambang-Jatam Sulteng menyebut basis utama pertumbuhan ekonomi sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan dari konflik perebutan ruang antara rakyat dan kapitalis industri. Pemerintah Kabupaten disebut sebagai aktor yang mengobral izin. Hal itu dinyatakan Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulawesi Tengah, seperti rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, […]
Kemenhut Dianggap Lakukan Mal-Administratif
“Kementerian Kehutanan telah melakukan mal administratif dalam proses perizinan yang diperuntukkan untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa,” demikian Azlaini Agus SH, MH, wakil ketua Ombudsman menyampaikan dalam temu nasional hutan kemasyarakatan dan hutan desa, yang diselenggarakan oleh Kemitraan di Manggala Wanabakti. Mal administratif ini ditegaskan oleh salah satu peserta temu nasional dari Sulawesi Tenggara, […]
INDONESIA TOLAK TARGET PENURUNAN EMISI SUKARELANYA DIVERIFIKASI
Indonesia menolak bila target penurunan emisi sukarela sebesar 26 persen yang dibiayai sendiri lewat dana APBN/APBD diaudit oleh konsultan asing karena itu mengganggu kedaulatan negara. Indo KOPENHAGEN (RP) – Delegasi Indonesia menyatakan menolak keinginan negara maju yang memasukan target penurunan emisi sukarela dari negara-negara berkembang diverifikasi atau dikenal dengan istilah MRV (measurable, reportable, […]
KEMENTERIAN LINGKUNGAN BERTAHAN SOAL PROPER LAPINDO
Kesalahpahaman masyarakat tentang terpilihnya PT Lapindo Brantas Inc, membuat Kementerian Lingkungan Hidup angkat bicara lagi. Tak ada yang baru, malah membingungkan. Menurut siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima SIEJ pada JUmat (14/12), PROPER dilakukan pada suatu kegiatan tertentu di lokasi tertentu pada periode tertentu pada satu unit bisnis dari suatu perusahaan. Begitulah klarifikasinya. […]