Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Tag: konflik

17 artikel
April 2, 2014

Warga Paliyan Tolak Pembangunan Bandara

Belasan warga Paliyan, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggalang dukungan untuk menolak rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Rencana mega proyek itu dinilai meresahkan warga karena terancam kehilangan lahan pertanian. This story also appeared in Kabar Kota [Baca selengkpanya di Kabar Kota]
Februari 27, 2014

PT Surya Panen Subur Siap Sidang Kebakaran Lahan

Pihak PT Surya Panen Subur (SPS) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan terkait sangkaan pembakaran lahan dan membiarkan api. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Meulaboh awal Maret Tahun ini. Penasihat hukum PT SPS menjelaskan bahwa dalam hal pembakaran lahan dapat dipastikan […]
Februari 12, 2014

PLTU Batang Bisa Merusak Mata Pencaharian Nelayan

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, menuai protes karena diprediksi akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon–lebih dari seluruh emisi karbon yang dihasilkan oleh Myanmar di tahun 2009–dan 226 kg merkuri setiap tahunnya. Protes dilakukan oleh masyarakat setempat dan Greenpeace. Mereka khawatir PLTU Batang akan membahayakan mata pencaharian lebih dari 100.000 penduduk nelayan dan […]
Agustus 2, 2013

Perubahan Iklim Berhubungan dengan Eskalasi Konflik

Para peneliti dari Universitas Berkeley menyimpulkan adanya hubungan perubahan iklim  dengan eskalasi konflik  di berbagai belahan dunia sejak 12 ribu tahun lalu. Sebagian skeptis. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Science edisi online 1 Agutus 2013, menyimpulkan adanya hubungan antara perubahan iklim (climate change) dengan meningkatnya kekerasan (violence). Kesimpulan dibuat tiga ilmuwan yang mengkaji […]
April 26, 2013

Kemenhut Dianggap Lakukan Mal-Administratif

“Kementerian Kehutanan telah melakukan mal administratif dalam proses perizinan yang diperuntukkan untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa,” demikian  Azlaini Agus SH, MH, wakil ketua Ombudsman menyampaikan dalam temu nasional hutan kemasyarakatan dan hutan desa, yang diselenggarakan oleh Kemitraan di Manggala Wanabakti. Mal administratif ini ditegaskan oleh salah satu peserta temu nasional dari Sulawesi Tenggara, […]

Memuat artikel...