Juru kampanye Greenpeace untuk hutan Papua, Charles Tawaru menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir banyak ijin konsesi baru dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan. Moratorium yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 lalu berjalan tidak begitu efektif karena lemahnya hukum serta tidak kuatnya aturan dari pemerintah daerah.

[Baca selengkapnya di Tabloid Jubi]

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.