Kementerian Kehutanan Republik Indonesi melalui Balai Penelitian dan Pengembangan mengumumkan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (13/3).
“Deforestasi di lapangan dipantau dengan melihat perubahan tutupan di tiga tipe hutan alam (hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan bakau), sedangkan dekomposisi lahan gambut diteliti dengan menggunakan data spasial,” jelas Dr. Haruni Krisnawati, peneliti senior pada Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi Kemenhut.Nilai emisi yang dihasilkan dari provinsi yang menjadi lokasi percontohan penerapan REDD+ ini, diperoleh dengan mengukur laju deforestasi hutan alam serta dekomposisi lahan gambut.
Penggunaan tiga tipe hutan pada kondisi primer dan sekunder merupakan cara penghitungan yang lebih terinci dari cara penghitungan yang dipakai Brasil dengan satu faktor emisi nasional. Walaupun memakai tiga tipe hutan, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa cara penghitungan ini relatif mudah direplikasi oleh provinsi lainnya di Indonesia.
Lebih lanjut, Haruni menerangkan bahwa perhitungan kali ini menggunakan sistem INCAS (Indonesian National Carbon Accounting System) yang dikerjakan oleh Balitbang Kemenhut melalui program kemitraan IAFCP (Indonesia Australia Forest Carbon Partnership). Dalam prakteknya, secara teknis Balitbang Kemenhut turut didukung oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan Dirjen Planologi Kehutanan.
Laporan yang dipublikasi oleh tim INCAS ini menyajikan laju deforestasi yang terjadi di Kalimantan Tengah dalam kurun 2000 – 2009. Dalam kurun 10 tahun tersebut, terlihat bahwa deforestasi yang terjadi tiap tahunnya sangat bervariasi. Luas area deforestasi dan emisi terbesar terjadi pada tahun 2007, yakni sebesar 147.071 hektar dan 81.9 juta t CO2 –e.
Dalam siaran pers juga dijelaskan bahwa kajian ini melakukan pendugaan biomassa hutan untuk penentun faktor emisi karbon hutan, dengan memanfaatkan data yang berasal dari plot inventarisasi uhtan spesifik untuk Kalimantan Tengah, menggunakan alometrik dalam pendugaan biomassa dan stok karbon hutan, memasukkan semua tingkat pertumbuhan pohon dalm pendugaan biomassa hutan di atas permukaan tanah serta mencakup semua pool karbon kecualu karbon tanah.
Dugaan total biomassa hutan dalam kajian ini merepresentasikan tiga tipe hutan kondisi primer dan sekunder dengan nilai faktor emisi sebesar 222 ton karbon per ha pada lahan kering primer, 178 ton karbon per ha pada hutan kering sekunder, 157 ton karbon per ha pada hutan rawa primer, 140 ton karbon per ha pada hutan rawa sekunder, 162 ton karbon per ha pada hutan bakau primer dan 116 ton karbon per ha pada hutan bakau sekunder.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan Adi Susmianto, dalam siaran pers nya menyampaikan bahwa hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan perhitungan emisi GRK yang pernah dilaporkan sebelumnya. “Meskipun hanya dalam skala provinsi, metode dan analisis yang digunakan dalam kajian ini relevan dan dapat dengan mudah direplikasi untuk provinsi lainnya (secara nasional), agar dapat mendukung pengembangan sistem MRV (measurement, reporting and verification) yang terpercaya dalam pelaporan penurunan emisi GRK dan REDD+, termasuk perjanjian kerjasama Indonesia dengan Norwegia,”katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mewakili Menteri Kehutanan dalam sambutannya mengatakan, “Kalimantan Tengah mendapat perhatian karena lahangambutnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi isu emisi gas rumah kaca dari deforestasi [untuk ditangani]. ”
Pemerintah RI sendiri telah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020, dan bisa dinaikkan hingga 41% jika melalui pola kerjasama internasional. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kemenhut memiliki peranan penting mengingat sebagian besar emisi yang dihasilkan berasal dari sektor berbasis lahan. Azhari Fauzi
