Jakarta, Ekuatorial – Indonesia membutuhkan dana Rp 6000 triliun untuk membangun infrastuktur selama lima tahun ke depan. Angka ini merupakan target yang harus dipenuhi pemerintah agar mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 7 % per tahun.
“Setengah dari dana itu bergantung kerja sama pemerintah dengan swasta,” kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto kepada pers seusai acara diskusi di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014.
Kuntoro mengakui pemerintah kurang maksimal menggandeng swasta karena khawatir kepemilikan bakal dibagi dengan swasta. Dia menyarankan pemerintah mengubah paradigma dan menyadari bahwa kerja sama dengan swasta sebagai skema yang patut dikembangkan.
Sejumlah kendala selalu menyertai pembangunan infrastruktur, termasuk faktor lingkungan. Kuntoro mengakui pembangunan berpeluang besar merusak lingkungan karena dilakukan secara tidak arif. “Namun saya memastikan, bahwa pembangunan ke depan tidak akan melupakan faktor lingkungan,” katanya.
Diskusi yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta itu dibahas pula peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang 17 Juli 2014 terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014. Komite ini dibentuk guna lebih mempercepat pembangunan infrastruktur berprioritas tinggi di Indonesia.
Deputi V Kepala UKP4 Tjokorda Nirarta Samadhi menjelaskan biaya infrastruktur Rp 6000 diambil pula dari APBN 20 persen dan upaya lain seperti obligasi sebesar 30 persen. Menurut dia, kemitraan publik-swasta memungkinkan pengembangan dan pengelolaan pelayanan publik melalui pemanfaatan modal swasta.
Edwin Utama, Partner & Managing Director dari The Boston Consulting Group mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat. Salah satu kendala utama, katanya, adalah faktor lahan dan sumber dana. Dia berharap KPPIP bakal menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia melalui skema kemitraan publik-swasta. Januar Hakam
