Sanur, Ekuatorial – Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia diklaim belum memiliki efisiensi pengelolaan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan minimnya keuntungan yang diterima masyarakat. Demikian diungkapkan beberapa pihak, dalam acara Lokakarya Konservasi Laut Ekoregion Sunda Kecil, di Bali, Selasa (7/4).
Selain masalah luasan KKP, kini diharapkan adanya juga efektivitas dalam pengelolaan KKP yang sudah ada. Namun pada kenyataan, masalah itu belum menjadi prioritas karena pemerintah masih mengejar target luasan KKP.
“Dari sekitar 131 KKP yang ada saat ini baru ada empat KKP yang masuk kategori hijau,” kata Marthen Welly, dari The Nature Conservancy (TNC).
Kategori pengelolaan KKP dalam aturan dibagi dalam lima tingkatan. Memiliki lima warna yang mewakili tingkatan tersebut, mulai dari warna merah, kuning, hijau, biru dan emas.
Kurangnya jumlah KKP yang dianggap efisien tersebut yang kemudian membuat kerugian besar bagi masyarakat. Terutama pada masalah pengelolaan dana pemasukan, dan proses kontrol kelestarian kawasan konservasi tersebut.
Seperti pada kasus KKP di Nusa Penida, Bali yang saat ini sudah mencapai posisi warna hijau. Saat mereka mulai menuju peringkat biru, masih banyak indikator pengelolaan efektif yang harus dilakukan. Seperti tidak adanya kapal patroli laut, serta belum ada protokol riset dan penelitian.
“Masih ada enam atau tujuh indikator lagi yang harus diselesaikan bila ingin meraih posisi biru,” tambah Marthen.
Sementara itu Nyoman Dharma, Kepala Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Bali memaparkan adanya kesenjangan dari tiket masuk, dengan jumlah target pengunjung di Nusa Penida.
Padahal menurutnya bila jumlah pengunjung bisa memberikan kontribusi terhadap pemasukan KKP, maka kinerja pelestarian alam di wilayah itu juga bisa makin ditingkatkan.
“Karena tak ada kapal patrol, maka kadang ada saja penyelenggara wisata menyelam yang masuk ke Nusa Penida, namun tak melaporkan dan berkontribusi ke pihak KKP,” kata Nyoman.
Padahal diperkirakan jumlah pengunjung ke Nusa Penida, perhari diperkirakan bisa mencapai 650 orang. Maka bisa diduga jumlah kontribusi yang bisa dihasilkan, bila tiap orang membayar fasilitas alam yang ada disana. Sementara saat ini, kontribusi tersebut menjadi teramat sedikit, dan menurunkan nilai jual kawasan konservasi kepada para pemegang kebijakan. Tim Ekuatorial
Artikel Terkait :
Kerjasama KKP dan PPATK Cegah Kejahatan Kelautan
Illegal Fishing Turun 90 Persen di Indonesia
Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Capai 16,5 Juta Ha
