Debat ke-1 Capres Pemilu 2024: gagal mengungkap akar masalah di Papua. Kurang memperhatikan isu lingkungan.
Para calon presiden (Capres) Pemilu 2024 telah melewati proses debat pertama yang diselenggarakan KPU. Debat perdana ini mengusung tema debat dengan ruang lingkup beragam isu seputar Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Dari perdebatan sekitar dua jam itu, sayangnya hanya berlintas pada persoalan keterkaitan relasi satu sama lain di masa lalu. Sehingga warna perdebatan tidak jauh hanya berupa sindiran satu sama lain.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melihat nuansa perdebatan hilang dari substansi tentang penjelasan roadmap visi-misi masing-masing yang diperhadapkan dengan tema yang diusung dalam debat perdana.
Dalam ruang lingkup HAM, WALHI menyoroti perdebatan calon presiden luput menarik akar masalah, khususnya terkait dengan jaminan pemenuhan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari HAM di setiap pembahasan.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menyatakan perdebatan tema HAM yang dilakukan para calon presiden tidak menyentuh persoalan penguasaan sumber daya alam sebagai salah satu akar utama ketidakadilan.
Padahal ketidakadilan selalu bersinggungan dengan hak dasar (basic rights) warga negara dalam berbagai ruang; desa dan kota saling membentuk dan dibentuk.
Contohnya, pembahasan HAM di Papua. Zenzi Suhadi mengatakan, gejolak konflik Papua yang tak kunjung usai perlu dilihat dari sudut pandang ketimpangan.
“Papua selalu dijadikan objek yang dikeruk dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Ia berdampak pada hilangnya hak atas tanah masyarakat adat dan menimbulkan krisis lingkungan,” ungkap Zenzi Suhadi, dalam keterangan resmi, diakses Kamis, 21 Desember 2023.
Menurut WALHI, baik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, maupun Ganjar Pranowo telah menghilangkan akar masalah konflik yang sesungguhnya di Papua, yaitu masalah demokratisasi sumber daya alam.
Pengelolaan sumber daya alam di Papua secara tidak demokratis telah menimbulkan kerusakan sosial-ekologis yang menjadi konflik berkepanjangan. Lebih dari pendekatan dialog apalagi keamanan, masalah Papua seharusnya dipandang lebih serius dan mendalam dengan mengurai akar masalah konflik.
Dalam perdebatan antar capres itu dapat ditarik satu garis kealpaan, bahwa persoalan dampak lingkungan hidup dan pembangunan yang timpang tidak muncul dalam agenda para kandidat.
Padahal, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Kelima tema itu bertemu dalam satu momen persoalan yang disebut ketimpangan.
