Puluhan mahasiswa UGM di antaranya dikirim ke daerah tiga T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia.
Sebanyak 1.026 mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
Ribuan mahasiswa ini terbagi dalam 42 unit yang tersebar di 17 provinsi. Mereka akan melaksanakan pengabdian hingga 50 hari ke depan. Ketujuh Belas provinsi tersebut diantaranya DIY, Bali, Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kaltim, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu.
Penerjunan mahasiswa KKN dilaksanakan simbolis dengan penyematan topi dan atribut KKN yang dilakukan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, Kamis, (19/12/2024), di aula joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Arie Sujito dalam laporannya menyampaikan jumlah mahasiswa peserta KKN-PPM UGM Periode 4 ini sebanyak 1.026 mahasiswa, terdiri atas 42 unit yang tersebar 17 provinsi, 36 kabupaten, 42 kecamatan, dan 84 desa/kelurahan di Indonesia.
“Termasuk menjangkau daerah 3T seperti di Papua Barat Daya dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya, diakses dari keterangan resmi, Minggu, 29 Desember 2024.
Arie memberikan wejangan ke mahasiswa agar selalu belajar dari masyarakat dan mengutamakan keselamatan diri dan tim. Tidak hanya keselamatan fisik, Arie juga berpesan untuk menjaga satu sama lain dari pelecehan seksual.
“Lindungi teman-teman kalian, lindungi nama baik almamater UGM,” kata Arie.
Senada dengan Arie, Wamen Komdigi, Nezar Patria, berpesan bahwa mahasiswa harus bisa mengontrol diri sendiri dan tim. Program KKN ini merupakan kesempatan untuk membangun tim yang tidak egois dan selalu berempati dengan kawan dan masyarakat.
“Anda akan membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang kalian pelajari bisa diterapkan di masyarakat,” pesannya.
Nezar mengenang kisahnya saat melakukan KKN di Purworejo pada tahun 1994. Ia berpesan agar mahasiswa dapat meneruskan perjuangan dan pengabdian yang telah dilakukan UGM sejak dahulu. Mahasiswa harus membuka hati dan telinga ketika mendengarkan masalah di masyarakat.
“Dengan demikian kalian akan belajar bahwa untuk menemukan jalan keluar yang tepat bagi masyarakat,” ucap Nezar.
Salah satu mahasiswa KKN yang akan ditempatkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyambut antusias program KKN tahun ini. Catharina dari Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, memilih Raja Ampat sebagai lokasi KKN karena lokasi tersebut memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih dalam.
Melanjutkan pengabdian di KKN-PPM Periode 2, Tim Sorai Waisai Raja Ampat akan berusaha mengembangkan ekowisata melalui kelestarian hutan dan konservasi laut.
“Kami berharap pengabdian ini dapat bermanfaat dan meninggalkan impresi yang berkesan bagi masyarakat sekitar,” pungkas Catharina.
- Menanti Pencabutan Izin PLTU Ombilin Sawahlunto
PLTU Ombilin di Sawahlunto menuai kritik akibat pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan sejak awal 2000-an. LBH Padang dan Trend Asia menggugat KLHK untuk mencabut izin PLTU ini, dengan sidang putusan dijadwalkan pada 21 Januari 2025. Kasus ini menjadi simbol desakan transisi energi bersih di Indonesia. - Pengembangan pangan dan energi di Merauke berpotensi melanggar HAMBukan kemakmuran bersama yang dirasakan di Merauke dengan adanya program Pangan dan energi di Marauke, melainkan segudang persoalan baru.
- Mimpi swasembada pangan minus kesejahteraan petaniSetelah kejatuhan Orba, importasi pangan merajai pangan nasional. Indonesia mengandalkan impor sebagai pemasok pangan nasional.
- Bagi masyarakat adat Aara, wilayah adat adalah identitasPengusulan wilayah adat masyarakat adat Aara bukan hal mudah. EcoNusa melakukan pendampingan kepada masyarakat adat ini sejak Juni 2024.
- Usulan revisi Undang Undang Pembaruan Agraria 1960 adalah pengingkaran konstitusiUndang Undang Pembaruan Agraria merupakan panduan dalam mengelolah kekayaan agraria secara berkeadilan. UUPA adalah amanat konstitusi.
- Pertanian food estate bukan jawaban pemenuhan pangan nasionalMenurut Food Estate dikhawatirkan hanya bertujuan mengganti produsen pangan dari tangan petani ke tangan korporasi.
