Sejak beberapa tahun terakhir, topik agroekologi semakin mendapat perhatian, khususnya dalam konteks pengembangan pertanian di wilayah pedesaan Indonesia yang masih didominasi oleh model agroindustri. Melalui serangkaian penelitian lapangan yang dilakukan pada Agustus 2024, tim peneliti dari Agrarian Resource Center (ARC) berupaya mendorong penerapan agroekologi sebagai model alternatif untuk pertanian berkelanjutan.
“Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi serta tantangan dalam mengembangkan agroekologi di kawasan gambut, yang selama ini mengalami degradasi akibat praktik pertanian konvensional dan ekspansi industri,” demikian keterangan resmi Agrarian Resource Center (ARC) diakses Kamis, 10 April 2025.
Penelitian ini melibatkan sejumlah peneliti dari Agrarian Resource Center, termasuk Pandu Sujiwo, Fikri Fauzi, Miqdad Fadhil, Dianto Bachriadi, Ratu Tammi, dan Agung Dwi, yang melakukan fieldwork pengumpulan data di dua lokasi tersebut. Kunjungan lapangan kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya tim peneliti ARC, yang terdiri dari Pandu Sujiwo dan Miqdad Fadhil, bersama Prof.
Kosuke Mizuno dari Sekolah Ilmu Lingkungan UI, melakukan eksplorasi awal pada akhir tahun 2023. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa peneliti senior ARC, seperti Dianto Bachriadi dan Hilma Safitri, serta para dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), termasuk Yudi Bachrioktora dan Maria Regina.
Sebagai bagian dari penelitian ini, tim peneliti juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah desa dan perwakilan warga lokal. Diskusi ini bertujuan untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal serta menggali potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam mengembangkan kawasan agroekologi gambut.
Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog yang lebih terbuka antara peneliti dan masyarakat lokal, yang sangat penting untuk memastikan bahwa model agroekologi yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.
Apa itu agroekologi?
Agroekologi adalah sebuah konsep yang menggabungkan pengetahuan lokal dan ilmiah dalam upaya mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, berkeadilan sosial, dan ramah lingkungan.
Menurut Dianto Bachriadi (2023), agroekologi tidak hanya mengandalkan praktik pertanian yang berbasis pada kearifan lokal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada tanah dan lingkungan hidup mereka.
Praktik agroekologi bersifat politis karena berupaya menggantikan dominasi model pembangunan pertanian yang bercorak kapitalis atau agrarian capitalist-developmentalism, yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
Di Agrarian Resource Center, agroekologi merupakan topik yang intensif dibahas dalam setahun terakhir. Selain berupaya mengisi kekosongan dalam dunia akademik dan gerakan sosial di Indonesia, ARC juga ingin mendorong agroekologi sebagai model alternatif dalam pengembangan corak pertanian yang lebih berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan yang masih sangat bergantung pada model agroindustri.
Arkeologi dan lahan gambut
Lahan gambut di Indonesia memiliki karakteristik unik yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem global. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif dalam memitigasi perubahan iklim, lahan gambut juga kaya akan keanekaragaman hayati yang mendukung kehidupan banyak spesies.
Namun, sejak lama, lahan gambut di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Sambas, telah mengalami kerusakan parah akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertanian lainnya.
Kegiatan pengolahan lahan gambut yang dilakukan secara meluas, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat setempat, seringkali mengabaikan keberlanjutan ekosistem gambut itu sendiri. Praktik seperti pembakaran lahan untuk membuka kebun atau pembangunan infrastruktur menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem gambut yang sudah rentan.
Melalui penelitian ini, ARC berupaya menawarkan solusi dengan memperkenalkan model agroekologi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian ekologis. Dalam konteks ini, agroekologi bukan hanya soal memperkenalkan cara bertani yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga soal menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan potensi lokal tanpa merusak daya dukung alam.
Tim peneliti ARC melihat adanya potensi besar untuk mengembangkan kawasan agroekologi gambut di kedua lokasi yang diteliti. Namun, proses pengembangan ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan model pertanian konvensional, yang sering kali lebih mudah diterima karena dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek.
Selain itu, regulasi pemerintah terkait dengan pengelolaan lahan gambut yang masih belum sepenuhnya mendukung penerapan agroekologi juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dan praktisi untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan agroekologi, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti gambut.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada keberlanjutan ekosistem gambut, serta mendukung masyarakat untuk beralih ke model pertanian yang lebih ramah lingkungan. Rencana ke depan, hasil dari penelitian ini akan dipublikasikan oleh Agrarian Resource Center dalam berbagai bentuk publikasi, seperti policy brief, artikel jurnal, buku bunga rampai, dan working-paper.
Mengarah pada masa depan agroekologi
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Sambas ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendorong penerapan agroekologi sebagai solusi bagi ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, diharapkan agroekologi dapat menjadi model alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem gambut yang sangat vital untuk masa depan bumi.
Dengan terus melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam proses pengembangan kawasan agroekologi gambut, ARC berharap dapat menciptakan model pertanian yang lebih seimbang dan ramah lingkungan. Agroekologi bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam.
- Kejahatan Ekologis di Bengkulu yang Mengoyak Wilayah Hulu
Kerusakan sistematis di Bengkulu sekarang sedang menuju kategori ekosida. Secara harfiah, ekosida bisa berarti penghancuran ekosistem secara masif oleh korporasi maupun negara. - Berjuang Jaga Pesisir, Masyarakat Adat Sumba Melawan Tambang Pasir Ilegal
Para penambang ilegal secara kurang ajar mengancam ekosistem laut Sumba, sekaligus merobek tatanan sosial dan spiritual yang telah dijaga selama berabad-abad. - Aliran Darah di Tambang Emas Ilegal Solok Selatan yang Diabaikan Negara
Negara gagal melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. - Aturan Tambang Rakyat di NTB, Antara PAD dan Dampak Lingkungan
Aturan tambang rakyat di NTB jadi sumber kesejahteraan, atau justru menambah daftar panjang persoalan lingkungan di masa depan. - Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen.
