Dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan kelapa sawit, termasuk perampasan tanah, perusakan lingkungan, serta intimidasi.

Menyukai ini:

Suka Memuat...

WALHI, Milieudefensie, Friends of the Earth (FOE) US, Friends of the Earth (FOE) EWNI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan PUSAKA Bentala Rakyat, dan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyatakan keprihatinan atas tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap surat dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kelapa sawit.

Surat PBB yang dikirim pada Oktober 2024 tersebut ditandatangani oleh Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan bersama delapan pelapor khusus dan kelompok kerja lainnya.

“Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap dugaan pelanggaran struktural hak asasi manusia oleh perusahaan kelapa sawit, termasuk perampasan tanah, perusakan lingkungan, serta intimidasi dan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan,” demikian pernyataan resmi organisasi masyarakat sipil, diakses Minggu, 13 April 2025.

Namun, alih-alih merespons dengan pertimbangan terhadap bukti yang telah tersedia secara publik, Pemerintah Indonesia justru membantah tuduhan tersebut dan menyampaikan informasi terbatas yang sejalan dengan narasi perusahaan. Penyangkalan ini bahkan mencerminkan argumen-argumen yang telah lebih dahulu digunakan oleh perusahaan kelapa sawit dalam pernyataan publik mereka sebelumnya.

Padahal, sejumlah temuan yang dipublikasikan oleh organisasi seperti Friends of the Earth dan lainnya menunjukkan adanya dampak sosial dan lingkungan yang serius akibat operasi perusahaan kelapa sawit. TUK Indonesia, misalnya, telah mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan kelapa sawit pada November 2024. Gugatan ini menyangkut investasi bank pemerintah dalam perusahaan kelapa sawit yang dinilai berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan sosial.

Tanggapan resmi dari Pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya dinilai tidak sejalan dengan komunikasi sebelumnya dari berbagai instansi pemerintah nasional dan daerah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta DPRD Sulawesi Tengah, yang mengakui adanya masalah serius dalam operasi perusahaan kelapa sawit.

Lebih lanjut, organisasi masyarakat sipil menyayangkan pernyataan Pemerintah yang menyebut mereka tidak terlibat secara konstruktif. Padahal, WALHI dan komunitas terdampak telah melakukan berbagai upaya dialog, termasuk mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah di Sulawesi Tengah dan instansi terkait di tingkat nasional. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dampak negatif operasi AAL dan mencari penyelesaian atas konflik berkepanjangan melalui pengembalian tanah kepada masyarakat.

Atas dasar ini, ketujuh organisasi yang menandatangani pernyataan ini menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

1. Menjamin keterlibatan konstruktif yang berkelanjutan dengan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak dalam menyelesaikan konflik tanah dan pelanggaran hak yang terjadi, khususnya yang terkait dengan operasi perusahaan kelapa sawit;
2. Membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan lembaga nasional terkait, untuk menangani konflik yang sedang berlangsung, kerusakan lingkungan, dugaan penyimpangan izin, serta intimidasi dan kriminalisasi, dan mengembalikan tanah yang diambil tanpa izin kepada masyarakat;
3. Mengembangkan tanggapan terhadap PBB secara inklusif, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, pembela hak asasi manusia, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik.

Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Indonesia bahwa penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif dan bermakna dari pihak-pihak yang terdampak langsung.

• 
  Perjuangan Kasepuhan Ciptamulya menjaga mata air dari gempuran tambang
  Kerusakan terbesar di Kasepuhan Ciptamulya datang dari tambang. Aktivitas haram itu tak hanya merusak lahan, juga mengikis budaya gotong royong.
• 
  APINDO Sumsel bersama petani kopi meretas jalan investasi hijau
  APINDO bersama parapihak membangun ekosistem kopi berkelanjutan sebagai jalan menuju investasi hijau.
• 
  Transisi hijau untuk keadilan iklim, alam dan manusia
  Tanpa arah yang jelas dan keberanian mengubah cara berpikir, transisi hijau berisiko mengorbankan alam dan meminggirkan mereka yang paling rentan.
• 
  Indonesia menuju COP30, antara janji dan realitas di lapangan
  COP30 akan menjadi momen penentuan: apakah narasi iklim Indonesia mampu meyakinkan dunia, atau justru akan terurai di bawah tekanan realitas?
• 
  Hadapi tiga krisis planet, suara pemuda Indonesia menggema di Abu Dhabi
  Tiga Krisis Planet bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang dampaknya sudah terasa saat ini.
• 
  COP30 di Amazon: Dunia butuh strategi lebih baik untuk lepas dari energi fosil
  Keberhasilan COP30 akan diukur dari tiga hal: kemajuan adaptasi, perlindungan alam, dan percepatan implementasi aksi iklim