Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia sudah tidak bisa dipandang sekadar sebagai musibah lingkungan musiman yang bersifat lokal.
Besarnya efek yang ditimbulkan atas dibakarnya hutan yang diduga kuat menguntungkan sedikit pihak, harus dilihat sebagai bagian dari krisis ekologis global yang secara langsung mengancam keanekaragaman hayati serta stabilitas biosfer bumi.
Sebagai negara yang memiliki luasan hutan gambut tropika terluas di dunia sekaligus hutan hujan tropika terluas ketiga di global, Indonesia memikul tanggung jawab moral dan ekologis yang besar dalam mitigasi perubahan iklim.
Alih-alih menjadi garda terdepan dalam penurunan emisi karbon, membakar hutan sendiri malah memposisikan Indonesia sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang masif ke atmosfer.
Menanggapi eskalasi bencana tersebut, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan, kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan keilmuan multidimensional yang menuntut jawaban berbasis sains secara komprehensif.
Kebakaran hutan telah merusak lanskap fisik, sekaligus merepresentasikan hilangnya laboratorium alam yang menyimpan struktur, fungsi, dan kontinuitas informasi ekologis yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan dunia.
Mendesak Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Lahan
Dalam pandangan sivitas akademika UGM, penanganan kebakaran hutan di Indonesia selama ini kerap terjebak pada pola penanggulangan darurat ketika bencana sudah terjadi, bukan berfokus pada pencegahan yang terstruktur dan permanen.
Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh otoritas terkait didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola lahan yang berlaku saat ini.
Penegakan regulasi pencegahan kebakaran harus dijalankan secara transparan, akuntabel, tanpa kompromi, dan melibatkan koordinasi lintas sektoral yang jelas dari tingkat pusat hingga level pemerintahan desa.
Dekan Fakultas Biologi UGM, Prof. Eko Agus Suyono, menegaskan penanganan kebakaran hutan membutuhkan reformasi kelembagaan yang mendasar, agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahunnya. Ketiadaan koordinasi yang padu di masa lalu kerap memperlambat langkah mitigasi di lapangan.
“Agar kebakaran serupa tidak terulang, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan secara permanen, bukan hanya respons saat darurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko menambahkan, penguatan tersebut harus ditopang dengan peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai khusus untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana jangka panjang.
Kejelasan kewenangan antarlembaga juga menjadi kunci utama agar setiap instansi mengetahui batas tanggung jawabnya tatkala indikasi kerawanan kebakaran mulai terdeteksi di daerah-daerah rawan gambut.
Sains Terbuka dan Kecerdasan Buatan sebagai Pilar Mitigasi
Perkembangan teknologi modern dan pendekatan ilmiah mutakhir dinilai krusial dalam mengubah paradigma penanganan karhutla dari reaktif menjadi proaktif.
UGM juga menekankan pentingnya penerapan prinsip data ilmiah yang terbuka atau dikenal sebagai open science, serta pemanfaatan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Pendekatan teknologi ini sejalan dengan temuan sejumlah kajian akademis, termasuk riset dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga (UNAIR) pada September 2026.
UNAIR menyoroti efektivitas kamera cerdas berbasis AI dan perangkat Internet of Things (IoT) dalam mendeteksi kemunculan titik api serta kepulan asap secara real-time.
Sistem peringatan dini yang disokong oleh data iklim akurat dan pemantauan hidrologi gambut secara berkelanjutan, akan mempermudah petugas di lapangan dalam mengidentifikasi potensi bahaya jauh sebelum kebakaran meluas.
Melalui integrasi data terbuka, para periset, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat mengakses informasi tingkat kebasahan tanah dan anomali cuaca secara transparan.
Hal ini diyakini memperkecil ruang bagi kelalaian birokrasi, sekaligus memastikan kebijakan pencegahan dirumuskan berdasarkan fakta empiris yang valid, bukan sekadar estimasi perkiraan kasual.
Restorasi Ekosistem Gambut, Bukan Sekadar Pemulihan Visual
Suhu ekstrem yang ditimbulkan oleh hutan yang dibakar telah melumat tegakan pohon di atas permukaan tanah, serta menghancurkan mikrobioma tanah yang esensial, seperti bakteri fiksasi nitrogen dan jamur mikoriza.
Kerusakan pada ekosistem gambut ini memicu pelepasan karbon dalam jumlah besar ke udara, lalu pada gilirannya akan memperparah laju pemanasan global.
Oleh sebab itu, proses pemulihan pasca bencana tidak boleh dilakukan secara instan atau sekadar mengejar aspek estetika visual semata.
Eko menegaskan, rehabilitasi kawasan terbakar wajib berlandaskan pada pendekatan ekologi yang tepat. Pemulihan fungsi hidrologi melalui pembasahan kembali atau rewetting pada lahan gambut terdegradasi menjadi langkah mutlak yang harus dijalankan.
Selain itu, penanaman kembali vegetasi spesies lokal dan penerapan teknik bioremediasi terbukti efektif untuk mengembalikan kesuburan tanah yang sempat hilang.
“Melalui pembasahan kembali gambut, revegetasi dengan spesies lokal, serta pemulihan mikrobioma tanah berperan dalam pemulihan siklus karbon,” ungkap Eko.
Strategi ini memposisikan restorasi bukan upaya kosmetik lingkungan, tetapi sebagai instrumen pemulihan fungsi ekosistem secara utuh agar lahan kembali mampu berfungsi sebagai penyimpan dan penyerap karbon alami.
Harus Ada Komitmen Lintas Sektor
Sebagai bentuk nyata kontribusi dunia akademik terhadap persoalan ekologis nasional, Fakultas Biologi UGM menyatakan kesiapan penuh untuk menerjunkan tim ahli lintas disiplin.
Kolaborasi ini dirancang untuk bekerja sama secara sinergis dengan jajaran pemerintah pusat, pelaku dunia usaha pemegang konsesi lahan, serta komunitas masyarakat lokal.
Lingkup keterlibatan tersebut mencakup misi evakuasi, identifikasi, hingga rehabilitasi satwa liar yang terdampak langsung oleh bencana asap dan kebakaran.
Selain itu, institusi pendidikan tinggi tersebut siap mengembangkan riset formulasi mikroorganisme khusus guna mempercepat pemulihan kesuburan tanah pasca kebakaran,
Bisa juga menjadi penyedia bibit tanaman lokal unggul untuk agenda restorasi hutan, serta pendampingan ilmiah bagi penguatan kelembagaan di tingkat tapak.
Perhitungan stok karbon dalam kerangka program restorasi juga menjadi salah satu fokus keahlian yang ditawarkan guna memastikan efektivitas jangka panjang kebijakan lingkungan.
“Fakultas Biologi UGM siap mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan,pelatihan, dan pelibatan mahasiswa dalam aksi pemulihan ekosistem,” pungkas Eko Agus.
