Warga Abadijaya, Sukmajaya, Depok, menyegel tungku bakar sampah milik Pemerintah Kota Depok, Selasa, 4 Februari 2025. Penyegelan tersebut dilakukan setelah protes yang dilakukan masyarakat di depan kantor Wali Kota Depok tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.
Sebelumnya, masyarakat sempat melakukan aksi damai di depan kantor Walikota Depok untuk menuntut penghentian pengoperasian tungku bakar sampah di wilayahnya yang telah memberi dampak lingkungan dan kesehatan. Namun, aksi yang dilakukan sejak pagi sampai siang tersebut diabaikan oleh pemerintah yang sama sekali tidak menemui masa aksi.
“Kita dibuat menderita dengan asap insinerator dan tidak ada yg bertanggung jawab. Kami melapor dan memprotes tapi diabaikan, bahkan ditemui saja tidak. Sejak awal, kami juga tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tungku bakar, persetujuan kami tidak pernah dipertimbangkan. Sebagai warga negara, kami berhak hidup sehat, dan pemerintah harus memenuhinya,” kata Manahan Panggabean, perwakilan warga Abadijaya, Sukmajaya, Depok, diakses 5 Februari 2025 dari AZWI.
Dari polusi udara sampai masalah kesehatan
Pascapembangunan fasilitas pembakar sampah di jl. Merdeka, Abadijaya, masyarakat merasakan adanya perubahan lingkungan dan masalah kesehatan. Pada beberapa waktu, masyarakat merasakan polusi udara yang ditandai dengan asap dan bau menyengat. Asap tersebut menurut kesaksian masyarakat kerap kali masuk ke dalam rumah warga sekitar, terlebih ketika angin mengarah ke permukiman yang berdekatan dengan lokasi tungku bakar.
Selain itu, tidak sedikit juga masyarakat sekitar fasilitas pembakaran sampah yang mengalami masalah kesehatan seperti sesak napas dan batuk. Sampai saat ini, berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar mesin pembakar sampah, terdapat setidaknya 36 orang yang mengalami gangguan kesehatan khususnya berkaitan dengan saluran pernapasan pasca pengoperasian mesin pembakar sampah. Adapun warga yang terdampak terdiri dari balita sampai lansia.
Walhi Jakarta menilai kerusakan lingkungan hidup dan masalah kesehatan yang dialami masyarakat tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam mengelola sampah dalam kota dan pengabaian atas hak-hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapat lingkungan hidup yang baik. Atas kegagalan dalam mengelola sampah, pemerintah kemudian secara gegabah dan memaksa menggunakan tungku bakar di tengah permukiman masyarakat yang kemudian berdampak buruk pada warga sekitar.
“Pemerintah yang gagal masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah harus bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan masalah kesehatan seperti yang dialami masyarakat Abadijaya. Sebab kejadian tersebut turut disebabkan oleh keangkuhan pemerintah yang memaksa menggunakan tungku bakar sampah tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat,” kata Muhammad Aminullah, Juru Kampanye Walhi Jakarta.
- Dibantah Bahlil, Greenpeace Beberkan Bukti Raja Ampat Belum Aman dari Tambang Nikel
Greenpeace Indonesia membalas bantahan tersebut dengan memaparkan data dan fakta lapangan yang bertolak belakang. - Mengubah Data Laut Menjadi Navigasi Pembangunan Negara Kepulauan
Paradigma pembangunan kelautan Indonesia selama ini cenderung bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif dan perlindungan ekosistem yang terpisah. - Tumpahan Minyak Hingga 6 Ton Melumpuhkan Laut dan Pesisir Semau di NTT
Petaka terjadi ketika proses pemotongan memasuki bagian lambung kiri kapal di antara Palka 2 dan Palka 3, atau pada bagian bawah Cargo Hold Nomor 3. - Surga yang Tak Terlindungi Terancam Hancur Demi Ambisi Kendaraan Listrik
Tepat satu tahun setelah gelombang kampanye #SaveRajaAmpat bergema pada pertengahan 2025, Greenpeace menegaskan kepulauan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi tersebut masih belum aman dari cengkeraman industri ekstraktif. - Sensor Canggih Tambang Timah Bangka Belitung Hancurkan Ekosistem Dasar Laut
Kemajuan teknologi ini melahirkan apa yang disebut sebagai “paradoks sensor”. Kondisi ini terjadi saat kemampuan alat melacak mineral semakin tajam, tetapi di saat yang sama memicu ketidakpekaan ekstrem terhadap kehancuran ekosistem dasar laut (bentik). - Topeng Sawit Berkelanjutan Mencekik Petani Sulawesi Tengah
Petani terusir dari tanah kelahirannya, bahkan harus berhadapan dengan intimidasi dan ancaman kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup.
