Menolak Repetisi Batubara, Fair Finance Asia Desak Transisi Energi Berkeadilan

Diterbitkan Juli 15, 2026

Diperbarui Juli 15, 2026

Waktu baca 4 min read

Ketika ketegangan geopolitik di Asia Barat memicu guncangan pasokan energi global, retakan dalam arsitektur ketergantungan Asia terhadap bahan bakar fosil kian menganga. Di tengah kepanikan mengamankan pasokan energi jangka pendek, sejumlah negara—termasuk Indonesia—mengambil langkah mundur dengan menggenjot kembali konsumsi batubara. Namun, di balik pintu-pintu ruang pertemuan di Jakarta, sebuah narasi perlawanan yang solid sedang disuarakan: sebuah peringatan keras agar kawasan ini tidak mengulangi blunder ekologis dan kemanusiaan yang sama.

Lebih dari 90 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh benua Asia, yang tergabung dalam jaringan Fair Finance Asia (FFA), berkumpul bersama para peneliti, akademisi, dan perwakilan komunitas lokal dalam Sidang Umum (General Assembly) 2026 di Jakarta. Dipandu bersama oleh ResponsiBank Indonesia, pertemuan tingkat kawasan ini bertransformasi menjadi panggung desakan kritis bagi sektor finansial, regulator, dan pemerintah di Asia: hentikan aliran modal ke bahan bakar fosil, tutup celah kebijakan lintas batas, dan letakkan fondasi transisi energi yang benar-benar adil.

Ilusi Perburuan Hijau dan Kutukan Ekstraksi Baru

Bagi negara-negara kaya sumber daya di Asia Tenggara, pergeseran global menuju energi bersih telah memicu “demam emas” baru yang berwujud perburuan mineral kritis. Komoditas seperti nikel kini diagungkan sebagai penyelamat iklim. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang ketat, agenda hijau ini berisiko menjadi topeng baru bagi eksploitasi yang terstruktur.

“Indonesia berada tepat di titik pusat dari seluruh tantangan ini. Sebagai salah satu ekonomi yang paling bergantung pada batubara di Asia sekaligus produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia adalah tempat di mana kredibilitas transisi energi yang berkeadilan sedang diuji secara nyata. Ambisi memburu mineral kritis tidak boleh mereplikasi dosa-dosa masa lalu di era kejayaan batu bara. Jika masyarakat yang hidup berdampingan dengan wilayah pertambangan dan fasilitas pengolahan tetap diposisikan sebagai penonton tanpa pelibatan sebagai mitra yang setara, maka transisi ini hanyalah sebuah transaksi penukaran bentuk ekstraksi dan ketimpangan semata.” — Victoria Fanggidae, Direktur Eksekutif The PRAKARSA.

Sebagai fondasi argumen ilmiah untuk menantang struktur keuangan saat ini, FFA meluncurkan rangkaian laporan investigatif utama selama pekan sidang:

Phasing out Coal, Phasing in Justice: Peta jalan regional yang merinci jalur pembiayaan bertanggung jawab untuk penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batubara di Asia.
Extraction to Equity: Telaah mendalam mengenai keadilan tata kelola dan kepatuhan hak asasi manusia dalam rantai nilai mineral kritis di Asia.
Empowering Consumers as Partners in Sustainability: Kumpulan studi kasus yang membedah kelemahan serta implementasi regulasi sektor finansial.
Why Inequality Matters in Asia: Analisis tajam mengenai bagaimana tata kelola keuangan yang cacat secara langsung memperparah risiko iklim dan ekonomi masyarakat rentan.

Beban Gender dalam Krisis Energi

Di saat para makroekonom dan bankir regional memperdebatkan angka-angka gigawatt dan proyeksi pertumbuhan PDB di atas kertas, dampak riil dari bentang alam energi ini justru ditanggung oleh mereka yang suaranya paling jarang terdengar di ruang negosiasi. Dampak kerusakan lingkungan memiliki dimensi gender yang sangat nyata.

Farida Indriani, perwakilan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menegaskan bahwa perempuan di wilayah terdampak batubara dan pertambangan memikul beban berat yang tidak pernah tercantum dalam neraca keuangan proyek. Mulai dari air yang tercemar, kesehatan yang rusak, hilangnya mata pencaharian, hingga pelipatgandaan kerja domestik yang tak dibayar ketika lingkungan lokal mereka hancur.

Meskipun menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk dari eksternalitas industri ekstraktif, kaum perempuan dan masyarakat adat terus-menerus terpinggirkan dari meja perundingan. Farida menegaskan bahwa transisi yang mengabaikan setengah dari populasi terdampak bukanlah transisi yang adil. Jaringan masyarakat sipil mendesak agar mekanisme konsultasi, pembagian manfaat, hingga kanal pengaduan disusun secara responsif gender, memposisikan komunitas lokal sebagai pemegang hak serta pengambil keputusan sejak awal proses berjalan.

Menutup Celah Kebijakan Finansial Lintas Batas

Gerakan di tingkat akar rumput dan reformasi kebijakan nasional yang bersifat parsial tidak akan pernah cukup memotong mata rantai polusi, selama arus kapital regional masih mengalir bebas tanpa hambatan regulasi ke industri kotor.

Bernadette Victorio, Program Lead Fair Finance Asia, menyoroti bahwa krisis di Asia Barat telah membongkar betapa rapuhnya arsitektur energi regional saat ini. Ketergantungan jangka pendek pada batubara demi keamanan pasokan instan mencerminkan kelemahan sistemik yang mendalam. Oleh karena itu, koordinasi lintas batas yang jauh lebih solid antara lembaga keuangan, regulator, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk menutup segala celah hukum yang melanggengkan pendanaan fosil.

Dengan jaringan koalisi yang tersebar di 10 negara Asia—mencakup Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Jepang, Laos, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Vietnam—FFA mengirimkan sinyal tegas kepada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan. Mengatasi kesenjangan pemenuhan energi di Asia tidak boleh dilakukan dengan menumbalkan hak asasi manusia serta stabilitas ekologis. Ketahanan energi yang sejati hanya akan tercapai jika modal dan investasi dialihkan sepenuhnya dari pola ekstraktif menuju masa depan yang adil, setara, dan berbasis hak.

Jurnalisme lingkungan Indonesia butuh dukungan Anda. Bantu Ekuatorial.com terus menyajikan laporan krusial tentang alam dan isu iklim.