Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) bergabung bersama lebih dari 140 organisasi yang menjadi pengamat (observers) mengadakan konferensi pers di luar lokasi kegiatan sesi kelima Komite Negosiasi Antar Pemerintah (INC-5) untuk mendorong perjanjian plastik.
Sikap organisasi-organisasi yang tergabung dalam koalisi itu ingin mengakhiri polusi plastik. Namun, organisasi-organisasi ini melihat tidak ada keseriusan dari negara-negara di dunia.
Para negosiator dalam perjanjian plastik global mengabaikan komitmen awal mereka, mengabaikan prinsip-prinsip yang mereka pegang, mengabaikan ilmu pengetahuan dan ekonomi di depan mereka, dan yang paling parah, mengecewakan warga yang paling terdampak.
“Semua itu dilakukan demi mengejar konsensus dan menyelesaikan perjanjian ala kadarnya pada akhir minggu ini, meski mereka tahu betapa sia-sianya perjanjian itu untuk mengatasi krisis plastik yang semakin memburuk,” demikian pernyataan resmi koalisi, dikutip dari laman Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Jumat, 3 Januari 2025.
Bertentangan dengan alasan-alasan mereka, negara-negara yang ambisius sebetulnya memiliki kekuatan dan jalur untuk membuat perjanjian yang dapat mengakhiri krisis plastik global. Namun, yang sangat minim saat ini adalah tekad para pemimpin untuk melakukan apa yang benar dan memperjuangkan perjanjian yang mereka janjikan kepada dunia dua tahun lalu.
Perjanjian lemah yang didasarkan pada tindakan sukarela akan hancur karena krisis plastik akan mengurung kita dalam siklus kerusakan yang tidak perlu. Tuntutan yang jelas dari masyarakat yang terdampak dan mayoritas warga negara, ilmuwan, dan bisnis untuk aturan global yang mengikat di seluruh siklus plastik tak dapat disangkal.
Sebagian besar pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan sekarang. Mereka tahu tindakan apa yang kita butuhkan dan mereka tahu bagaimana tindakan itu dapat dilaksanakan.
Para negosiator memiliki beberapa opsi prosedural yang tersedia, termasuk pemungutan suara atau membuat perjanjian di antara mereka yang punya tekad. Dalam pergolakan terakhir negosiasi ini, kita membutuhkan pemerintah untuk menunjukkan keteguhan.
“Mereka tidak boleh berkompromi di bawah tekanan yang diberikan oleh sekelompok kecil negara berambisi rendah dan menggantungkan kehidupan planet kita pada konsensus yang tidak dapat dicapai,” kata koalisi.
Koalisi menuntut perjanjian yang kuat yang melindungi kesehatan manusia dan kesehatan generasi mendatang.
Tentang Aliansi Zero Waste Indonesia
AZWI, sebuah aliansi yang terdiri dari YPBB, Dietplastik Indonesia, Nexus3 Foundation, PPLH Bali, ECOTON, ICEL, Nol Sampah Surabaya, Greenpeace Indonesia, Gita Pertiwi dan WALHI.
AZWI mengkampanyekan implementasi konsep Zero Waste yang benar dalam rangka pengarusutamaan melalui berbagai kegiatan, program, dan inisiatif Zero Waste yang sudah ada untuk diterapkan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan hirarki pengelolaan sampah, dan siklus hidup material.
- Menanti Keberanian Hakim Konstitusi Memberi Keadilan Atas Hegemoni PSN
Kegelisahan GERAM PSN bukan tanpa alasan. Pasalnya, eskalasi konflik yang nyata selaras dengan percepatan proyek-proyek tersebut. - Petani Aceh Ditangkap Saat Mencari Keadilan. KPA: Penculikan Pejuang Agraria!Â
Penangkapan dilakukan tanpa kejelasan surat perintah, tanpa pemberitahuan kepada keluarga maupun organisasi, sehingga tindakan ini adalah penculikan pejuang agraria. - Kejahatan Ekologis di Bengkulu yang Mengoyak Wilayah Hulu
Kerusakan sistematis di Bengkulu sekarang sedang menuju kategori ekosida. Secara harfiah, ekosida bisa berarti penghancuran ekosistem secara masif oleh korporasi maupun negara. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen. - Warga Prigen Turun ke Jalan Perjuangkan Menara Air di Jawa Timur
Aksi massa menjadi bagian dari perjuangan untuk mempertahankan hak atas air dan keselamatan ribuan nyawa yang terancam oleh ambisi beton di jantung hutan. - Inisiasi Merajut Perda Masyarakat Adat, Melindungi Penjaga Tradisi Jawa Timur
Perjalanan inisiasi ini masih panjang. Tanpa pengawalan yang ketat dari elemen masyarakat sipil dan akademisi, dikhawatirkan regulasi ini hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa menyentuh akar persoalan agraria.
