Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2026, disambut dengan penuh duka cita oleh mayoritas elemen masyarakat.
Meski rezim mengklaim keberhasilan di banyak sektor, tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Dampaknya terlihat di jalanan protokol Ibu Kota yang justru diwarnai aksi unjuk rasa kritis dari para aktivis lingkungan.
Bertempat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan untuk menyuarakan keresahan publik yang semakin terhimpit oleh tekanan krisis iklim dan lonjakan biaya hidup.
Aksi tersebut merefleksikan jurang pemisah yang kian lebar antara narasi resmi kenegaraan dan realitas pahit yang dihadapi warga sehari-hari di berbagai sektor kehidupan.
Dalam aksi kreatif tersebut, aktivis-aktivis hebat membentangkan dua spanduk berukuran raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di sisi utara.
Sementara spanduk kedua membentang ke arah selatan dengan kalimat bernada gugatan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Aksi ini menegaskan rangkaian bencana ekologis yang semakin parah di Indonesia, seperti banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan parah yang memicu kabut asap pekat, telah menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa ada perlindungan negara yang memadai.
Pemerintah Seperti Tak Peduli Nasib Rakyat
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyatakan pemerintah terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat di tengah krisis ekologis yang kian tak terkendali.
Menurutnya, kelompok pekerja seperti nelayan dan pekerja lepas atau pengemudi ojek daring menanggung beban paling berat akibat gangguan iklim yang langsung menggerus pendapatan sehari-hari.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny dalam keterangan resminya.
Tak hanya itu, di tengah himpitan ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja yang semakin parah, pemerintah justru dinilai gagal menghadirkan solusi konkret atas dampak krisis iklim yang dirasakan nyata di tingkat tapak.
“Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Jeanny.
Besok Harga Naik!
Kritik tersebut diperkuat oleh riset terbaru Greenpeace Indonesia yang dirangkum dalam laporan bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.”
Studi ini membedah krisis iklim memengaruhi kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi utama di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan, dampak paling dominan dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan sebesar 41 persen, disusul oleh penurunan produktivitas serta pendapatan masyarakat sebesar 39 persen.
Adapun sisanya, yakni 20 persen responden, merasakan langsung gangguan pada akses tempat tinggal dan lonjakan biaya transportasi. Angka-angka ini membuktikan perubahan iklim telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi yang merusak daya beli masyarakat bawah secara sistematis.
Klaim yang Bukan Demi Rakyat
Dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD tahun 2026 lalu, rezim gemuk Prabowo-Gibran juga mengklaim perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026, bahkan disebut sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Menyoroti klaim tersebut, Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, mempertanyakan validitas kebermanfaatan pertumbuhan tersebut bagi rakyat kebanyakan.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh, Atha menegaskan, pemerintah masih terus membanggakan angka pertumbuhan, padahal klaim tersebut malah mengorbankan lingkungan secara serampangan dan dampak negatifnya ditanggung oleh masyarakat.
“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” tegas Atha.
Akibat himpitan ekonomi dan krisis iklim yang berjalan paralel, masyarakat terpaksa menempuh berbagai strategi bertahan hidup mandiri di luar dukungan negara.
Laporan Greenpeace mencatat, sebanyak 57,34 persen responden dari berbagai kelompok terpaksa memangkas pos pengeluaran non-esensial untuk menghemat anggaran bulanan antara Rp50.000 hingga Rp1.000.000.
Selain itu, 38,78 persen responden memilih menanam bahan kebutuhan pokok di pekarangan rumah demi menekan biaya hidup harian senilai Rp80.000 sampai Rp500.000.
Untuk menambal lubang finansial, sebanyak 56,79 persen responden terpaksa mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha skala kecil yang mendatangkan tambahan pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan.
Sementara 17,73 persen lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri seperti sayuran dan telur guna mencukupi kebutuhan gizi harian.
Beban adaptasi ini semakin berat ketika anggaran negara justru dialokasikan pada program yang dinilai memperparah inflasi pangan seperti Makan Bergizi Gratis, diiringi pemangkasan anggaran mitigasi bencana.
Rapor Merah Negara
Evaluasi kritis serupa turut disuarakan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama jaringan Kabinet Bayangan yang merilis Rapor Merah evaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan survei publik dan penilaian kelompok ahli yang melibatkan berbagai indikator tata kelola ekonomi, pengangguran, beban pajak, hingga sektor lingkungan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan eksekutif berada di titik yang memprihatinkan.
Dalam skala 1 hingga 10, Presiden Prabowo memperoleh skor rata-rata 4,6 dari masyarakat umum dan hanya 2,8 dari kelompok ahli. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan skor 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari para ahli.
Penilaian buruk ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan warga.
Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengungkapkan lembar evaluasi tersebut mencakup indikator tingkat stres masyarakat akibat beban fiskal dan ketidakpastian ekonomi yang kian menekan.
Bhima menilai angka-angka rapor merah ini menjadi indikator telak atas kegagalan rezim petahana dalam memenuhi ujian kepemimpinan selama dua tahun terakhir.
Senada dengan hal tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menyatakan akar permasalahan dari kegagalan kabinet terletak pada keengganan penguasa untuk mendengarkan aspirasi publik secara jujur.
“Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Dan inilah yang gagal. Ternyata penyebab sebenarnya Prabowo-Gibran ini gagal naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat,” pungkas Bivitri.
