Pemerintah Indonesia menjajakan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity credit) di arena Konferensi Para Pihak ke-17 Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD) yang berlangsung di Yerevan, Armenia. Pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati ini untuk menalangi seretnya anggaran konservasi.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Noer Adi Wardojo mengatakan, masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk konservasi keanekaragaman hayati berkisar Rp118 hingga Rp164 triliun per tahun sementara alokasi anggaran pemerintah hanya berkisar Rp22 triliun. “Jelas sekali bujet pemerintah ini tidak cukup,” kata Noer Adi Wardojo dalam sesi diskusi pada 21 Oktober 2026.
Untuk menutupi kesenjangan pendanaan itu, pemerintah Indonesia mempromosikan biodiversity credit sebagai solusinya. Noer Adi mengatakan, pembiayaan keanekaragaman hayati ini sebagai langkah inovatif untuk memobilisasi sumber pendanaan publik.
Biodiversity credit telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Pemerintah menjamin instrumen pembiayaan ini memiliki integritas tinggi, yang artinya mempunyai tata kelola yang transparan, manfaat yang berkeadilan, dan sistem pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Biodiversity credit ini merupakan sebuah penilaian yang memiliki kepentingan positif bagi alam. Dia dapat menyokong pemulihan ekosistem, penjagaan biologis, dan juga penyelamatan kehilangan biologis,” katanya.
Pemerintah telah mengidentifikasi 12 elemen teknis untuk bisa menjual instrumen pembiayaan kredit keanekaragaman hayati ini. Menurut Noer Adi, elemen teknis ini akan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip internasional dan pengalaman pasar karbon. “Kami mengakui bahwa biodiversity credit berbeda dengan pasar karbon. Biodiversity credit lebih spesifik dan tidak selalu dalam matriks yang sama,” katanya.
Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Uli Artha Siagian meragukan efektivitas biodiversity credit dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati.Menurutnya, selama pemerintah masih mempertahankan industri ekstraktif maka keanekaragaman hayati akan selalu terancam.
“Perlindungan keanekaragaman hayati sejatinya hanya bisa dilakukan apabila menghentikan mesin perusaknya. Perlindungannya adalah tanggung jawab dan keharusan, termasuk bagi para pebisnis. Bukan justru membisniskan keanekaragaman hayati dengan proyek-proyek biodiversity credit,” kata Uli.
Hal serupa dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Torry Kuswardono. Menurutnya, pemerintah seharusnya membereskan pekerjaan rumah terlebih dahulu, yakni penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan lingkungan, sebelum menerbitkan instrumen biodiversity credit. Setelah penegakan hukum selesai, Tory mengatakan, pemerintah juga harus menuntaskan tata kelola dan hak tenurial. “Tanpa ada penegakan hukum dan reformasi tata kelola, percuma,” katanya.
Soal pendanaan perlindungan keanekaragaman hayati, Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto mengatakan, seharusnya tidak menjadi masalah asal ada skala prioritas dari pemerintah. Sebagai gambaran,dia menghitung pendanaan konservasi itu bisa dipenuhi jika pemerintah meliburkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga bulan.
“Sehingga sekarang posisinya adalah bukan uangnya ada atau tidak. Uangnya ada, cuma prioritasnya ada di mana. Sehingga saya pikir kita perlu perlahan untuk melihat bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyiapkan biodiversity credit maupun biodiversity offset,” katanya.
- Karhutla Era Prabowo: Narasi Ulah Manusia yang Justru Didukung oleh Negara
- Dua Tahun Prabowo-Gibran: Biaya Ekologis di Balik Ambisi Pembangunan
- Biodiversity Credit Tak Selesaikan Masalah Kerusakan Keanekaragaman Hayati
- Diplomasi Basa-Basi Penanganan Kabut Asap dan Kebakaran Hutan Indonesia
- Mengawal Napas Panjang Transisi Energi dengan Ambisi 100 GWp PLTS
- Padang Lamun, Napas Kehidupan Perempuan Pesisir Bali Utara
