Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati akan semakin berat pada masa mendatang. Salah satu penyebabnya adalah pendanaan bagi perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati yang semakin mengecil.
Berdasarkan analisis Campaign for Nature, Pew Charitable dan Rainforest Foundation Norway, dana bilateral, pendanaan internasional untuk melindungi dan mengonservasi keanekaragaman hayati melandai dari US$1,2 miliar pada 2023 menjadi US$1 miliar pada 2025.
Kucuran dana yang mengecil membuat target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) 2030 semakin sulit tercapai. Penurunan ini menyebabkan jarak antara pendanaan dan target sebesar US$6 miliar per tahun sesuai dengan target Kerangka Biodiversitas Global (Global Biodiversity Framework) semakin jauh.
Seiring dengan pendanaan yang semakin kecil dan tenggat waktu 2030 semakin dekat, kesenjangan pun semakin besar. “Negara-negara kaya menghabiskan dana lebih dari 10 kali lipat untuk permen karet setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah yang mereka keluarkan untuk memajukan inisiatif 30×30 di negara-negara berkembang,” ujar Brian O’Donnell, Direktur Campaign for Nature, 26 Oktober 2026.
O’Donnell mengatakan, data tersebut menunjukkan, perlindungan alam belum menjadi prioritas tinggi bagi banyak pemerintah maupun individu kaya. Dia berharap tren tersebut dibalik bukan hanya untuk mencegah kepunahan spesies, menstabilkan iklim serta menjamin ketersediaan air dan udara bersih, melainkan juga karena berbagai negara telah mengidentifikasi hilangnya alam sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Penurunan pendanaan terjadi saat berbagai negara berkumpul di Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD) yang berlangsung di Yerevan, Armenia, pada 19-30 Oktober 2026. Kesenjangan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati menjadi salah satu topik hangat dalam perhelatan COP17 CBD. Sejumlah organisasi masyarakat sipil berharap, target KMGBF yang menyatakan konservasi setidaknya 30 persen wilayah daratan, perairan darat, pesisir dan laut pada 2030 bisa tercapai.
“Kami telah melihat peningkatan upaya konservasi, khususnya di negara-negara Global Selatan, namun pihak yang seharusnya menyediakan tambahan pendanaan tersebut justru tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan,” ujar Steven Guilbeault, Penasihat Senior di Campaign for Nature.
Surutnya dana konservasi telah meluas. Dana konservasi ke Afrika pada 2025 surut 32 persen di bawah rata-rata selama 2022-2024. Dana dari negara maju anjlok 28 persen, sementara duit dari filantropi mengecil 24 persen di bawah rata-rata selama empat tahun.
Waktu untuk mencapai target 2030 semakin dekat. Direktur Rainforest Foundation Norway, Tørris Jæger, mendesak pemerintah berbagai negara segera meningkatkan ambisi secara drastis, mempercepat pelaksanaan, serta menambah pendanaan internasional. “Penerapan Global Biodiversity Framework yang ambisius dan inklusif khususnya target 30×30, menjadi kunci untuk menghentikan hilangnya alam serta menjamin hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal,” ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Inger Andersen telah meminta pemerintahan di seluruh dunia untuk menempatkan keanekaragaman hayati sebagai inti dari pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. “Alam bukanlah kemewahan yang hanya kita lindungi saat kondisi ekonomi memungkinkan. Alam justru merupakan fondasi yang memungkinkan ekonomi itu sendiri untuk ada,” katanya. “Hilangnya keanekaragaman hayati bukan sekadar masalah lingkungan. Ini adalah masalah ekonomi, dan solusi yang ditawarkan harus menjangkau inti dari pengambilan keputusan ekonomi.”
Pada COP17 CBD kali ini, para menteri keuangan berbagai negara turut hadir kecuali dari Indonesia. Kehadiran para menteri keuangan ini bertujuan mendorong komitmen politik pengumpulan dana sebesar US$1,8 miliar untuk aksi perlindungan biodiversitas. Salah satu tantangannya adalah mengurangi berbagai insentif keuangan yang justru terus memicu hilangnya keanekaragaman hayati, yang sering kali melemahkan investasi untuk upaya perlindungan dan pemulihannya. International Institute for Sustainable Development (IISD) mencatat, besarnya subsidi yang merugikan sebanyak US$ 2 triliun setiap tahun.
“Membiayai perusakan alam dengan perbandingan 30 dolar untuk setiap 1 dolar yang digunakan dalam pemulihannya, ibarat membayar 30 orang untuk merobohkan rumah Anda, sementara hanya satu orang yang dipekerjakan untuk membangunnya kembali,” kata Astrid Schomaker, Sekretaris Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity).
Sejalan dengan itu, Direktur TuK INDONESIA Linda Rosalina mengusulkan reformasi struktur ekonomi untuk mereduksi insentif fiskal yang merugikan keanekaragaman hayati. “Pemerintah harus meninjau dukungan keuangan publik yang dalam praktiknya memfasilitasi perusakan lingkungan, dan mencabut segala bentuk dukungan finansial dan fasilitas kredit yang memungkinkan industri ekstraktif beroperasi tanpa perlindungan lingkungan yang layak,” katanya.
- Pendanaan Semakin Seret, Konservasi Keanekaragaman Hayati di Ujung Tanduk
- Herkulanus Sutomo Manna Dinobatkan Sebagai Duta Hutan Primer Global
- Karhutla Era Prabowo: Narasi Ulah Manusia yang Justru Didukung oleh Negara
- Dua Tahun Prabowo-Gibran: Biaya Ekologis di Balik Ambisi Pembangunan
- Biodiversity Credit Tak Selesaikan Masalah Kerusakan Keanekaragaman Hayati
- Diplomasi Basa-Basi Penanganan Kabut Asap dan Kebakaran Hutan Indonesia
