Oleh Palce Amalo
Wisata menonton mamalia raksasa di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu. Barangkali itulah yang bakal terwujud.
Potensi wisata ini dicetuskan sejak empat tahun lalu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ingin memanfaatkan migrasi paus di Laut Sawu sebagai destinasi wisata bahari baru untuk menambah pundi-pundi daerah. Namun, harus bersabar karena prosesnya sampai kini masih berlangsung.
“Kita masih tunggu ahli untuk diskusi sehingga belum lanjut,” tutur Kepala Dinas Pariwisata NTT, Wayan Darmawa.
Kajian awal mengenai kelayakan wisata menonton mamalia laut ini sudah berjalan dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Yayasan Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Yapeka) melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI), serta pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Sejak dulu, perairan NTT memang menjadi kawasan pelintasan mamalia laut (ordo cetacea) yang meliputi 14 jenis paus, termasuk paus biru (Balaenoptera musculus) dan paus sperma (Physeter macrocephalus), yang merupakan jenis langka.
Adapula tujuh jenis lumba-lumba, seperti lumba-lumba totol, pemintal dan fraser; kemudian dugong, hiu paus, pari manta, dan enam jenis penyu. Pemantauan yang dilakukan BKKPN menemukan mamalia laut tersebut muncul dua kali dalam sehari, yaitu pukul 05.00-09.00 dan pukul 15.00-18.00 WITA.
Biasanya kemunculan mereka dalam satu kelompok yang beranggotakan antara 10-40 ekor untuk lumba-lumba dan 2-6 ekor untuk paus, tetapi kadang dapat ditemui paus dan lumba-lumba berada dalam satu kelompok.
Peneliti juga memantau tingkah laku mamalia laut ini mulai feeding (saat makan), aerials (penampakan dari atas permukaan laut), travelling (perjalanan), sphyhoping (muncul ke permukaan dengan tubuh tegak lurus), logging (diam di dekat permukaan air), bowriding (mengempaskan punggung ke permukaan), dan avoidance (menghindar). Selain itu, lokasi kemunculan (koordinat), jarak kemunculan dengan kapal, dan sudut absolut juga dicatat.
Mereka juga meneliti potensi pengembangan wisata berkelanjutan berbasis konservasi di taman nasional perairan tersebut. Hasil pemantauan inilah yang kemudian menjadi bahan bagi pemerintah mempersiapkan wisata menonton paus.
Sebenarnya, pengamatan terhadap migrasi paus di perairan NTT sudah ada sejak 1999 yang dilakukan Direktur APEX Environmental, Benjamin Kahn. Ia meneliti migrasi paus di perairan Pulau Komodo, Alor, dan Lembata.
Mamalia ini diketahui bermigrasi hampir sepanjang tahun, kecuali Februari dan Maret, menempuh ratusan mil dari perairan Australia menuju Laut Sawu melalui lima jalur.
Sumber: The Nature Conservancy/Dinas Kelautan dan Perikanan NTT/KKP
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ikram Sangadji, menyebutkan bahwa Laut Sawu seluas 3,35 juta hektare memang dikenal sebagai distribution and rest area bagi mamalia laut dan megafauna lainnya. Kawasan itu juga merupakan salah satu perairan penting untuk menyokong potensi sumber daya ikan bagi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Tingginya produktivitas primer yg dihasilkan ekosistem terumbu karang yang didukung ekosistem mangrove dan lamun ikut memberikan kontribusi kesuburan perairan Laut Sawu.
Ikram menyebutkan hampir sebagian besar Laut Sawu, khususnya sekitar daerah slope, merupakan lokasi spawning aggregation site (SPAGs) ikan ekonomis penting. Terdapat 30 famili larva ikan ekonomis penting dalam Laut Sawu, yang menjadi penyokong utama sumber daya ikan, yaitu spill over dan ekspor larva ke wilayah pengelolaan perikanan.
Dengan potensi yang sangat besar, pengawasan dan pemantauan harus terus dilakukan terhadap kebiasaan penangkapan ikan dengan cara-cara merusak dan illegal fishing demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya perikanan. Namun, melihat data kondisi terumbu karang sekarang, mau tidak mau sosialisasi dan kampanye penyadaran masyarakat tidak boleh kendur dan tentu pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan perairan tidak boleh diabaikan.
*Liputan ini merupakan hasil dari serial kelas belajar “Journalist Fellowsea: Menjaga Laut dengan Jurnalisme Data”, yang didukung oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Yayasan EcoNusa.
Liputan ini telah terbit di harian Media Indonesia pada tanggal 2 Juni 2021 dengan judul “Impian Menonton Mamalia Raksasa di Laut Sawu”.
- Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Nasib Sungai Ciliwung yang Kian Legam dan Berbau
Data menunjukkan 87,09 persen pencemar Ciliwung berasal dari limbah domestik, disusul limbah peternakan sebesar 4,91 persen, dan industri hanya 3,37 persen. - Konflik Agraria 2025 Meningkat Tajam, Tekanan Investasi dan Kebijakan Jadi Pemicu
Lonjakan konflik agraria pada 2025 memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola lahan masih menjadi pekerjaan besar. - Rumput Laut dan Asa Baru Nelayan Kendal
Rumput laut ditanam bersamaan dengan ikan bandeng, memanfaatkan tambak yang sebelumnya tidak optimal. - Hukum Tumpul Terus Mengobarkan Api Karhutla di Indonesia
Eskalasi karhutla bergeser ke wilayah Timur Indonesia. Seiring lonjakan permintaan nikel global untuk baterai kendaraan listrik - Angka Deforestasi di Indonesia Naik, Tata Kelola Hutan Kembali Dipertanyakan
Deforestasi di Indonesia mencapai sekitar 433.751 hektare sepanjang 2025. Angka ini meningkat sekitar 66 persen dari tahun sebelumnya.