Hanya 0,6 Persen Lahan Gambut Yang Dipakai Di Papua

Meskipun Papua memiliki lahan gambut seluas 3,2 juta hektar dari 14,9 juta hektar di Indonesia, tapi baru 0,6 persen yang terpakai. “Artinya 600 ribu hektar yang baru dipakai. Jadi di Papua ini masih aman, artinya bagaimana kita memanfaatkan dalam arti untuk kesejahteraan, tetapi tidak merusak,” kata Peneliti Senior dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan […]

BIG Luncurkan Aplikasi Pemetaan Partisipatif

Jakarta, Ekuatorial – Badan Informasi Geospasial di Jakarta kemarin (25/8) meluncurkan aplikasi pemetaan partisipatif. Aplikasi yang dirancang dengan antarmuka yang sangat ramah pengguna (user friendly) ini, diharapkan dapat mengundang partisipasi masyarakat secara independen. “Badan Informasi Geospasial mendorong partisipasi masyarakat untuk secara independen memetakan lingkungan mereka,” ujar Asep Karsidi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). Elemen yang […]

80 Persen Potensi Tambang Aceh Tengah Dalam Kawasan Hutan

Kepada Bidang Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Aceh Tengah, Zulfan, mengatakan, 80 persen potensi pertambangan di daerah itu berada dalam kawasan hutan. “Kalau area tambang semua berada di hutan, ini sangat berbahaya dan bisa berdampak pada masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik,” kata Zulfan. Baca selengkapnya di Atjehlink.

Teluk Kendari Dalam Cengkraman Mafia Tanah

Praktik mafia tanah diduga telah membuat hilangnya sebagian besar areal di kawasan teluk Kendari, menyusul makin maraknya bangunan di sepanjang teluk kendari. Di sisi selatan teluk Kendari misalnya, kawasan yang dulunya dipenuhi hutan mangrove kini satu persatu hutan mangrove tergusur dan dijadikan lokasi tambak dan pendirian bangunan. Baca selengkapnya di Suarakendari.

Pemerintah Aceh Akan Rehabilitasi Rawa Tripa

Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun secarategas mengatakan berdasarkan arahan Gubernur Aceh, status Rawa Tripa yang telah rusak akan direhabilitasi. “Sementara lahan yang masih ada hutannya kita pertahankan menjadi hutan,” kata Husaini. Baca selengkapnya di Acehterkini.

Gubernur Aceh Gelar Coffe Morning dengan Pegiat Lingkungan

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menggelar coffee morning dengan para pegiat lingkungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam kesempatan tersebut, kepada para pegiat LSM, Zaini Abdullah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penambangan ilegal. “Mengenai Illegal Mining, saat ini kami sudah membuat moratorium terutama bijih besi, emas dan lain sebagainya. Gubernur juga menambahkan, saat ini […]

Ada Ratusan Titik Api di Riau dan Kalimantan

Sawit Watch merinci hasil pemantauannya pada 1-5 Agustus 2014 itu, ada 15 titik api di Riau. Sedangkan di Kalimantan ada 190 titik api. Masing-masing, 162 titik di Kalimantan Barat, 21 titik di Kalimantan Tengah, 4 titik di Kalimantan Timur, dan 3 titik di Kalimantan Selatan. Di Papua ditemukan 4 titik api. Koordinator Sawit Watch, Jefri […]

Mengukur Peran Hutan Dalam Adaptasi Iklim

Kita tahu bahwa hutan berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Namun kemampuan hutan yang seperti apa yang dapat membantu kita untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Kesenjangan pengetahuan ini telah mendorong sebuah studi strategi masyarakat pedesaan berbasis hutan dalam upaya resiliensi terhadap variasi iklim antar tiga benua. Hasil awal dari riset ini di Indonesia menunjukkan bahwa hutan […]

Lahan Pertanian Terancam Habis Pada 2149

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan lahan pertanian Indonesia yang tinggal 8,1 juta hektare terancam habis pada 2149. Munculnya ancaman itu dipicu oleh laju konversi lahan yang dua kali lebih besar daripada target pencetakan sawah baru per tahun. Baca selengkapnya di Atjehlink.

Kekacauan Tata Ruang Picu Kerusakan Lingkungan

SIEJ, Jakarta – Agus Purnomo Staf Khusus Presiden Untuk Perubahan Iklim menilai kondisi kabinet pemerintahan Indonesia saat ini tidak efisien. Ia memaparkan bahwa tradisi di Indonesia setiap ada presiden baru, yaitu perombakan atau penambahan kementerian baru. Belum lagi desentraslisasi kewenangan ke pemerintah daerah semakin membuat birokrasi menjadi terpecah-pecah, berbelit, lambat dan mahal. Indonesia saat ini […]