Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dengan tegas mengatakan akan menggugat Gubernur Aceh Zaini Abdullah karena dianggap tidak menjalankan UU No 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Para penambang liar dengan leluasa menggunakan hutan lindung, kasus lainnya infrastruktur pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung juga telah berkontribusi dalam perusakan hutan,” jelasnya. Baca […]
Category: Hutan
Nine Indonesian Ministries declared support for indigenous people through REDD+
Jakarta, Ekuatorial – Nine ministries and institutions officially declared their support for indigenous people’s recognition and protection, in Jakarta, on Monday (1/9). The National Programme for the Recognition and Protection of Customary Communities through REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest and Peat-land Degradation) was launched in the present of Indonesia’s Vice President, Boediono. […]
Mekanisme PPH untuk Keadilan Penetapan Hak Atas Hutan
Jakarta, Ekuatorial – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan, kemarin (27/8) meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk mempercepat proses penetapan kawasan hutan. Mekanisme PPH yang dicanangkan akan selesai dalam 5 tahun mendatang, dan akan menghasilkan output peta dengan skala 1 : 50.000 yang memiliki kekuatan hukum […]
Uji Coba di Barito Selatan
Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi proyek percontohan pertama Program Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga atau PPH. Proyek ini diselenggarakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menggandeng Kementrian Kehutanan, BPN dan BIG (Baca: Menggenjot “Supersemar” Kehutanan di Akhir Kabinet. Pada Februari 2014, tim sosialisasi bertemu warga dua desa, […]
Hanya 0,6 Persen Lahan Gambut Yang Dipakai Di Papua
Meskipun Papua memiliki lahan gambut seluas 3,2 juta hektar dari 14,9 juta hektar di Indonesia, tapi baru 0,6 persen yang terpakai. “Artinya 600 ribu hektar yang baru dipakai. Jadi di Papua ini masih aman, artinya bagaimana kita memanfaatkan dalam arti untuk kesejahteraan, tetapi tidak merusak,” kata Peneliti Senior dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan […]
BIG Luncurkan Aplikasi Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Ekuatorial – Badan Informasi Geospasial di Jakarta kemarin (25/8) meluncurkan aplikasi pemetaan partisipatif. Aplikasi yang dirancang dengan antarmuka yang sangat ramah pengguna (user friendly) ini, diharapkan dapat mengundang partisipasi masyarakat secara independen. “Badan Informasi Geospasial mendorong partisipasi masyarakat untuk secara independen memetakan lingkungan mereka,” ujar Asep Karsidi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). Elemen yang […]
80 Persen Potensi Tambang Aceh Tengah Dalam Kawasan Hutan
Kepada Bidang Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Aceh Tengah, Zulfan, mengatakan, 80 persen potensi pertambangan di daerah itu berada dalam kawasan hutan. “Kalau area tambang semua berada di hutan, ini sangat berbahaya dan bisa berdampak pada masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik,” kata Zulfan. Baca selengkapnya di Atjehlink.
Teluk Kendari Dalam Cengkraman Mafia Tanah
Praktik mafia tanah diduga telah membuat hilangnya sebagian besar areal di kawasan teluk Kendari, menyusul makin maraknya bangunan di sepanjang teluk kendari. Di sisi selatan teluk Kendari misalnya, kawasan yang dulunya dipenuhi hutan mangrove kini satu persatu hutan mangrove tergusur dan dijadikan lokasi tambak dan pendirian bangunan. Baca selengkapnya di Suarakendari.
Pemerintah Aceh Akan Rehabilitasi Rawa Tripa
Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun secarategas mengatakan berdasarkan arahan Gubernur Aceh, status Rawa Tripa yang telah rusak akan direhabilitasi. “Sementara lahan yang masih ada hutannya kita pertahankan menjadi hutan,” kata Husaini. Baca selengkapnya di Acehterkini.
Gubernur Aceh Gelar Coffe Morning dengan Pegiat Lingkungan
Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menggelar coffee morning dengan para pegiat lingkungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam kesempatan tersebut, kepada para pegiat LSM, Zaini Abdullah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penambangan ilegal. “Mengenai Illegal Mining, saat ini kami sudah membuat moratorium terutama bijih besi, emas dan lain sebagainya. Gubernur juga menambahkan, saat ini […]