Pelongaran PSBB Mesti Didasarkan pada Data yang Benar
Pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB. Sementara, ada permasalahan data yang seharusnya menjadi perhatian sebelum dan sumber informasi utama sebelum pengambilan keputusan dilakukan.
Arsip topik
Kategori: Maluku
Kumpulan liputan, analisis, dan pembaruan terbaru dalam topik ini. Gunakan arsip ini untuk menelusuri konteks editorial secara berurutan.
Menjaga Hutan Halmahera Dari Tambang
Masyarakat adat di Propinsi Maluku Utara beberapa kali melakukan aksi protes menolak pengoperasian perusahaan pertambangan yang dinilai merusak hutan dan sumber kehidupan mereka. Merasa...
Hutan Halmahera Gundul, Demi Perluasan Industri Sawit
Perluasan perkebunan kelapa sawit milik swasta di Gane Dalam, Halmahera tidak terelakkan. Sebagian warga, memilih untuk bertahan di sisa lahan yang mereja miliki. Sebagian...
Krisis Air di Kota Kecil
Kota Ternate diperkirakan hanya bisa mencukupi kebutuhan air masyakat nya hingga tahun 2030, diprediksi mengalami krisis air bersih pada tahun 2030. Tiga faktor yang...
Selancar Sebagai Solusi Pengelolaan dan Perlindungan Laut di Pulau Morotai
Kabupaten Pulau Morotai di Maluku Utara, dengan jumlah penduduk lebih dari 95,000 orang, tidak terkecuali dari dampak perubahan iklim, peningkatan polusi plastik dan penangkapan...
Tinggalkan Nasi, Masyarakat Maluku Utara Beralih ke Sagu
Ingin lepas dari ketergantungan terhadap beras, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersiap untuk beralih ke sagu, pangan lokal Maluku Utara, yang tergeser oleh nasi, dengan...
Menteri LHK: Pemberian Izin Konsesi di Gambut Dihentikan
Ekuatorial, Palangka Raya - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap eksploitasi kawasan gambut, yakni dengan berhenti memberikan konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan. "Kementrian Lingkungan Hidup...
Kebakaran Riau, Direksi PT Palm Lestari Makmur Jadi Tersangka
Ekuatorial, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau menetapkan tiga pimpinan PT Palm Lestari Makmur sebagai tersangka kasus kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. "Dari tiga...
Audit Kepatuhan, 58 Perusahaan Riau Tidak Siap Cegah Kebakaran
Ekuatorial, Pekanbaru - Dari 61 perusahaan, sebanyak 58 pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau belum penuhi standar pencegahan...
Memuat artikel...
Memuat artikel...