Skip to content Skip to navigation Skip to footer

Tag: hutan adat

19 artikel

Jalan terjal pengakuan hutan adat di Riau

Pengakuan untuk hutan adat di Kabupaten Kampar, Riau telah diinisiasi dari tahun 2012. Atas dukungan organisasi masyarakat sipil yang membentuk tim percepatan proses ini di tahun 2017, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK untuk dua dari tujuh kenegerian adat. Namun perjalanan masyarakat adat Kampar, masih panjang.

Perda, hutan adat, dan pentingnya pengakuan bagi masyarakat adat

Masyarakat adat Tangsa di Enrekang, Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh ketika pemerintah memberikan pengakuan yang diperkuat melalui peraturan daerah setempat. Selain memberikan kepastian keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat, perda dan SK kepala daerah juga telah mampu menggerakkan ekonomi perempuan adat.

FoMMA: wadah musyawarah untuk menjaga jantung Kalimantan

11 lembaga adat dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) bergerak menjaga keberlangsungan hutan di Kalimantan. Atas dedikasi itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi penghargaan Equator Prize, Juni 2020 lalu. Pencapaian dalam bidang lingkungan sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga alam, sebagai sumber kehidupan.

Saibi, antara ladang sagu dan Hutan Tanaman Industri

Melanjuti liputan tentang eksploitasi hutan Pulau Siberut, Febrianti melihat lebih dalam dampak pengalihan fungsi hutan terhadap sumber pendapatan petani yang bergantung pada pinang, cengkeh dan kelapa, serta makanan pokok dan karbohidrat masyarakat Siberut.

Tujuh Kabupaten Akui Hutan Adat

Jakarta, Ekuatorial – Setahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan hutan adat. Sampai Jumat (3/10), baru tujuh kabupaten di Indonesia yang mengakui adanya masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ketujuh wilayah tersebut antara lain Kabupaten Pidie, Aceh Barat, Tanah Datar, Pasaman, Morowali, Lebak, dan Luwu Utara. Zulfikar Arma, dari Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah Aceh […]

Masyarakat Adat Tuntut Pelaksanaan Putusan MK tentang Hak Atas Hutan

Setahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No.35/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 16 Mei 2013 silam, masyarakat adat belum merasakan perubahan hak atas hutan adat yang dijamin aturan tersebut. Hal ini dikemukakan dalam peringatan setahun putusan MK 35 yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN di Jakarta, Selasa (13/5). Bustamir, perwakilan masyarakat adat Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau […]
Memuat artikel...

Memuat artikel...