Tag: South Sumatera

Perjuangan Masyarakat Adat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, khususnya di Sabah dan Serawak di mana etnis-etnis Dayak yang sama dengan Kalimantan bermukim, juga mempunyai perjuangannya sendiri.Senggigi-Secara legal, Konstitusi Malaysia Artikel 161.E memang mengakui adanya hak Masyarakat Adat, yang oleh negeri serumpun Melayu ini disebut sebagai ”Orang Asal”. Dan di negara-negara bagian seperti Sabah […]

Gara-gara tata batas wilayah kehutanan di Indonesia yang belum juga jelas di peta nasional, ribuan desa tumpang tindih wilayahnya dengan kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan (Kemhut). Senggigi– Tata batas hukum kehutanan di Indonesia yang masih belum jelas membuat hanya 14 juta hektar hutan yang selesai dipetakan secara hukum atau hanya 10,5 persen dari total luas […]

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 323 tahun 2011 tentang peta indikatif moratorium hutan langsung kena kritik. Greenomics menyatakan SK itu tumpang tindih dengan Inpres Moratorium, juga dengan pernyataan pers dari Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) Agus Purnomo yang mengoreksi tuduhan kelompok sipil awal Juni 2011.Jakarta-Kelompok Sipil Greenomics, Senin (4/7) memprotes SK Menhut […]

Sementara populasi gajah dan orang utan Kalimantan terancam punah, kabar baik datang dari negeri tetangga, Malaysia. Mereka menyediakan ratusan hektar hutan sebagai rumah baru yang legal untuk konservasi kedua spesies itu. Jakarta-Orang Utan dan Gajah Kalimantan dapat rumah baru secara legal di Malaysia, Selasa (28/6). Forest Stewardship Council (FSC) yang adalah lembaga non profit pelestarian […]

Menyambut hari jadi Jakarta ke-484, kelompok masyarakat sipil ramai-ramai mengklaim ibukota sudah masuk kategori kota miskin air. Sekalipun sebenarnya Jakarta memiliki sumber air yang melimpah. Jakarta-Pepatah tua-tua kelapa, makin tua makin banyak santannya, rupanya tak berlaku buat Jakarta. Di hari jadi Jakarta, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air ramai-ramai mengklaim ibukota […]

Gara-gara akses air bersih yang buruk, 9 kelompok sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air berniat menuntut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).Jakarta-Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Privatisasi Air, Rabu (22/6) menyatakan berniat mengajukan tuntutan hukum sipil atau citizen law sue ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk memutuskan kontrak distribusi air pipa PAM JAYA […]

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) mengakui, moratorium izin hutan primer dan lahan gambut sebenarnya tidak akan menganggu rencana perluasan lahan pertanian sawit. Tapi permintaan bibit sawit tetap turun tahun ini. Jakarta-Meski pertanian kelapa sawit tidak termasuk sektor agrikultur yang berhak mendapat pengecualian moratorium izin layaknya padi dan tebu, para pengusaha sawit mengakui sebenarnya moratorium tersebut […]

Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk Asia Timur baru saja usai digelar di Indonesia, 12-13 Juni 2011. Salah satu hasilnya, target Indonesia menarik investasi pangan 20 persen sekaligus pengurangan emisi karbon 20 persen. Namun target ini dapat kritikan dari kelompok sipil. Menurut mereka upaya ketahanan pangan lewat perdagangan bebas semacam ini sudah terbukti gagal memihak rakyat […]

Lagi-lagi Peta Indikatif Lampiran Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 jadi masalah. Kali ini, Greenomics, kelompok sipil pengawas isu lingkungan dan ekonomi mengklaim hutan primer dalam peta itu sebenarnya sudah memasukkan beberapa blok hutan sekunder. Jakarta-Salah satu kritik kelompok masyarakat sipil atas Inpres No 10 tahun 2011 lalu adalah tidak dimasukkannya hutan sekunder ke […]

Norwegia akan mengadakan konferensi REDD-Exchange akhir Juni 2011. Tujuannya untuk membahas apa saja yang perlu untuk mewujudkan sebuah pasar karbon yang solid untuk REDD+. Dan apa saja halangannya. Tapi koalisi sipil dunia justru pesimis gara-gara empat alasan. Jakarta-Saat negara-negara hutan seperti Indonesia dan Brazil sibuk menyiapkan mekanisme REDD+ (Reduction Emission from Deforestation and Degradation and […]

Molor dari jadwal sebenarnya pada Januari 2011, Instruksi Presiden (Inpres) No.10 tahun 2011 tentang Moratorium Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut akhirnya ditandatangani pada Jumat (20/5).  Moratorium itu langsung mengundang reaksi kecewa lembaga-lembaga non pemerintah. Ketua Satuan Tugas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto tak hadir dalam konferensi pers moratorium di Sekretariat […]