Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak dua tahun lalu telah menggelar program kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu program nyata gerakan pengurangan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020. Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat di tingkat RW/dukuh /dusun/desa yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Arief Yuwono dalam diskusi Peringatan Hari Bumi di Jakarta (22/4) mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca tiap tahunnya meningkat. “Untuk itu ProKlim dibentuk untuk melibatkan masyarakat lokal dan merupakan satu bentuk upaya KLH untuk menumbuhkan inisiatif lokal agar terdorong untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi lingkungan mereka masing-masing” ujarnya.
Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan lingkungan Asisten Deputi III KLH Sri Tantri Arundati menegaskan perlunya penguatan inisiatif lokal berupa aksi nyata masyarakat untuk menanggapi isu perubahan iklim dan kerusakan alam yang terjadi. “KLH di tahun 2020 mendatang menargetkan ada 1000 ProKlim yang terbentuk sehingga akan ada kontribusi yang bermakna bagi pengurangan gas rumah kaca,” paparnya.
Sejak diluncurkan tahun 2012 ProKlim ternyata mampu meningkatkan inisiatif masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan. Pada pelaksanaan tahun 2012 KLH menerima pengusulan sebanyak 71 calon lokasi ProKlim dari 15 provinsi. Jumlah ini meningkat di tahun 2013 menjadi 180 calon lokasi Proklim. “Kami sangat senang melihat perkembangan ini, peningkatan ini membuktikan masyarakat lokal sudah mulai sadar dan perduli terhadap isu lingkungan yang terjadi,” tambah Arief.
Tulus Sibuea, Kepala Bidang Mitigasi Bencana Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Barat mengatakan pemerintah Jawa Barat saat ini sudah memiliki anggaran khusus untuk menanggapi masalah lingkungan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat. “Tindakan ini dilakukan karena Jawa Barat memiliki kekayaan alam yang cukup tinggi sehingga perlu adanya upaya ramah lingkungan agar tetap lestari,” ujar Tulus.
Senada dengan hal itu ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Mukti Jaya Kabupaten Rokan Hilir Alkahfi Sutikno mengatakan Desa Mukti Jaya merupakan bukti nyata adanya manfaat dari pemberlakuan ProKlim. Desa Mukti Jaya kini mampu memproduksi beras dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. “Desa kami dahulu sering terjadi abrasi sungai sehingga 726 hektar sawah hilang, dan desa kami tidak ada sumber air. Namun dengan ProKlim ini keadaan saat ini kian membaik,” ujarnya.
Selanjutnya menurut Sutikno diperlukan adanya kaderisasi generasi muda agar ProKlim terus berjalan di masa depan. Di akhir diskusi Tantri menambahkan bahwa ProKlim ini selanjutnya akan dijadikan model desa percontohan yang mampu mengelola kawasannya berbasis ramah lingkungan dengan menerapkan pengelolaan untuk mencegah terjadinya bencana, peningkatan ketahanan pangan dan penggunaan energi secara efisien. “Dari adanya apresiasi terhadap ProKlim ini, kami mengharapkan adanya replikasi oleh desa-desa lainnya agar mampu menghadapi efek dari perubahan lingkungan,” ujar Arief. Januar Hakam.
