Nelayan Teluk Balikpapan menjerit di pintu masuk IKN

Sabtu, 8 Juni 2024 itu, saat orang beristirahat atau berwisata menghabiskan akhir pekan, puluhan nelayan berpanas-panasan di atas Teluk Balikpapan. Sebuah teluk yang jadi pintu masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di antara Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bertepatan dengan perayaan Hari Laut Sedunia, mereka memprotes ruang hidup dan ruang tangkap mereka yang rusak atas nama pembangunan. Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Lingkungan Kalimantan Timur juga turut membersamai protes nelayan dan masyarakat desa di sekitar lingkar IKN seperti dari Desa Maridan, Telemow, Pemaluan, Pantai Lango, Bumi Harapan dan sebagainya.

Bukan mereguk manis dari pembangunan IKN, para nelayan Teluk Balikpapan justru menjerit. Pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia yang digadang sebagai Green City (Kota Hijau) tersebut malah mengancam keberlangsungan rumah mereka.

Pembukaan lahan di hulu dan lalu lalang kapal pembawa material membuat ekosistem Teluk Balikpapan terganggu. Padahal, tanpa ada pembangunan IKN, hidup mereka sudah berat karena industri-industri yang melarang mereka mencari ikan di sekitar lokasi perusahaan.

“Dulu, di teluk saja biasa sehari dapat 10 kilogram ikan kakap atau trakulu, sekarang ini cuma 5 kilogram kakap sama trakulu. Misal udang biasa 7 kilogram sekarang paling sampai 4 kilogram,” terang Sadar, Koordinator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pantai Lango, yang turut serta dalam aksi.

Dahulu, memancing atau menjaring di perairan depan rumah saja mereka sudah bisa mendapat banyak ikan. Kini, mereka harus menuju hilir untuk mencari ikan. Sebab, jika mereka mencari ikan di sekitar perusahaan, mereka akan dimarahi.

Belum lagi lalu lalang kapal tongkang yang makin ramai sejak ada IKN dan ekosistem yang tambah rusak. Kehidupan merekapun semakin sulit.

“Kami hanya pakai kapal kecil. Sementara, di laut ombaknya besar. Kalau di teluk ini kan lebih teduh,” sambung Sadar.

Meskipun IKN digadang-gadang bakal membuka ribuan lowongan kerja, namun bagi warga setempat pekerjaan baru itu bukanlah jaminan kesejahteraan. Apalagi, keahlian mereka adalah mencari ikan di laut, bukan membangun rumah atau gedung perkantoran.

Ancaman datang bukan hanya terhadap tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga tempat mereka tinggal. Mereka terancam tergusur. Demi IKN.

“Kami dengar dari pekerja-pekerja, termasuk Pantai Lango mau digusur. Sementara, kami sudah dari dulu hidup di sana. Dari kakek nenek kami tinggal di sini,” kata Sabar.

Akses yang adil dan layak

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur pun meyakini, lingkungan hidup yang baik dan sehat mencakup akses yang adil dan layak terhadap lingkungan yang tidak tercemar, air bersih, udara segar, serta kebijakan dan praktik yang mendukung kesehatan lingkungan.

Namun, di Kalimantan Timur saat ini, lingkungan hidup yang baik dan sehat tampak jauh panggang dari api.

Meskipun IKN dicanangkan sebagai kota masa depan yang maju dan hijau, namun proses pembangunannya justru menyebabkan berbagai penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satu yang tampak nyata adalah kepulan debu pekat seiring keluar masuknya kendaraan proyek ke wilayah Bumi Harapan hingga Sepaku.

Selain itu, terjadi penghancuran ruang hidup dengan adanya penggusuran paksa terhadap komunitas adat, menyebabkan hilangnya tanah dan mata pencaharian masyarakat, serta mempersempit ruang hidup mereka.

“Persoalan-persoalan ini membuat kami berinisiatif untuk mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Laut Sedunia,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers mereka.

Menuntut hak atas ruang hidup

Kegiatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lingkungan Bersama komunitas lingkar IKN diawali dengan aksi damai membentangkan spanduk penuntutan hak atas ruang hidup yang bebas dari kerusakan lingkungan, berlokasi di Teluk Balikpapan.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lingkungan pun menuntut kepada Pemerintah Kalimantan Timur untuk menolak segala investasi yang dapat berpotensi merusak lingkungan hidup di provinsi tersebut.

Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengeluarkan kebijakan ramah lingkungan, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mendesak para korporat untuk berhenti menanamkan modal yang dapat berpotensi merusak lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

Koalisi juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk menjaga, melestarikan, dan berperilaku ramah lingkungan, serta menghentikan segala bentuk upaya yang dapat merusak ruang hidup bersama.