Di tengah cuaca kemarau yang menyengat, Rismayadi, seorang petani berusia 40 tahun, dengan penuh semangat membersihkan tanaman liar yang mengganggu bibit pohon indigofera di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak pagi, ia telah memeriksa kondisi benih yang kini berusia 20 hari.
Penyiraman dilakukan secara rutin untuk memastikan tanaman tetap subur meskipun cuaca tidak bersahabat. “Kita siram minimal sehari sekali. Kalau lagi panas terik, bisa dua kali,” ujarnya..
Rismayadi bukanlah petani biasa. Ia telah lama terlibat dalam pembibitan pohon indigofera, sebuah tanaman yang kini menjadi harapan baru bagi lahan kritis di desanya. Dengan dedikasi tinggi, ia telah menanam sekitar 30 ribu pohon indigofera di lahan seluas 30 hektare yang dulunya hanya dipenuhi rumput liar
Setelah menyelesaikan tugasnya di rumah pembibitan, Rismayadi melangkah ke lahan perkebunan indigofera yang terletak tidak jauh dari situ. Di sana, tanaman berusia sembilan bulan menjulang setinggi dua hingga tiga meter. Sambil memangkas batang yang kurang sehat, ia berharap pembersihan ini akan mempercepat pertumbuhan tanaman.
“Setelah ditanam indigofera, kadar tanah ini jadi tambah subur,” jelasnya dengan bangga.
Indigofera tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah; daun dari pohon ini juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Rismayadi mengumpulkan daun lebat untuk diberikan kepada kambing dan ayamnya.
“Sekarang kami tidak perlu jauh-jauh mencari rumput,” katanya. Dengan cara ini, petani dapat menghemat waktu dan biaya.
Kepala Desa Nanang Tarudin mengungkapkan bahwa inisiatif penanaman indigofera ini sangat membantu masyarakat desa. Dengan semakin banyak lahan terbuka dan subur, pendapatan petani pun meningkat.
“Dulu banyak lahan mati di sini, sekarang bisa ditanami berbagai palawija,” katanya.
Dalam jangka panjang, pembukaan lahan untuk indigofera diharapkan dapat menciptakan ekosistem pertanian terpadu yang lebih produktif. “Kami ingin menjadikan lahan kritis ini hijau kembali dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” tambah Nanang.
PLN dukung energi bersih lewat kolaborasi
Desa Bojongkapol, yang terletak di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menjadi contoh cemerlang dalam pemanfaatan energi bersih melalui kolaborasi yang didorong PLN (Perusahaan Listrik Negara). Dalam upaya mengatasi masalah lahan kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PLN berperan penting dalam mengembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu.
Di tengah tantangan lahan kritis yang melanda banyak daerah di Indonesia, PLN berkomitmen untuk mengubah kondisi ini menjadi peluang. Dengan menggandeng petani lokal dan lembaga seperti Pesantren Bina Insan Mandiri, PLN membantu mengelola lahan kritis seluas 15 hektare untuk ditanami pohon indigofera. Tanaman ini tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah tetapi juga berpotensi menjadi sumber biomassa untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Ujang Mulyana, perwakilan dari Pesantren Bina Insan Mandiri, menjelaskan bahwa indigofera sangat bermanfaat. Dengan dukungan PLN, petani dapat memanfaatkan daun indigofera sebagai pakan ternak dan batangnya sebagai bahan baku biomassa.
“Dulu lahan ini tidak produktif. Sekarang, kami bisa memanen batangnya dan menanam berbagai kebutuhan lainnya,” ujarnya.
PLN tidak hanya berfokus pada penyediaan energi tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program co-firing biomassa.
“Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, program ini tidak hanya mampu memanfaatkan lahan kritis tetapi juga menghadirkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Melalui program ini, PLN berharap dapat menyediakan pasokan biomassa yang cukup untuk keperluan PLTU. Pada tahun 2023, PLN telah menggunakan lebih dari 1 juta metrik ton biomassa dan menargetkan 2,2 juta ton pada tahun 2024. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan dapat merasakan manfaat ekonomi yang signifikan.
PLN juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang cara mengelola tanaman indigofera secara efektif. Dengan adanya pelatihan ini, para petani di Desa Bojongkapol tidak hanya belajar tentang teknik pertanian yang baik tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan biomassa sebagai sumber energi terbarukan.
Peran PLN di Desa Bojongkapol mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal dan lembaga terkait, PLN tidak hanya membantu mengatasi masalah lahan kritis tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem biomassa.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, masa depan energi bersih di Indonesia dapat terwujud. Desa Bojongkapol kini menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sambil menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Desa Bojongkapol adalah contoh nyata bagaimana sirkular ekonomi dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Melalui penanaman indigofera, desa ini tidak hanya berhasil mengubah lahan kritis menjadi sumber energi bersih tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, masa depan energi hijau di Desa Bojongkapol tampak cerah dan penuh harapan.
- Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya. - Ketimpangan Transisi Energi yang Tidak Dimulai dari Desa
Transisi energi sejati jika sekolah yang lebih terang, usaha kecil yang lebih hidup, dan petani yang lebih sejahtera. - Pertaruhan Nasib Rakyat Menyambut Krisis Energi 2026
Indonesia sebagai pengimpor minyak neto menghadapi ancaman langsung terhadap ketahanan fiskal negara. - Merdeka Tanpa Geothermal, Masyarakat Poco Leok Menang di PTUN Kupang
Penolakan warga Poco Leok pada pembangunan geothermal dipicu oleh kekhawatiran ekologis, wilayah itu rawan longsor. - Menakar Ambisi Prabowo Ciptakan 100 GW PLTS dalam Dominasi Ekonomi Fosil
Target 100 GW ini muncul di saat sektor energi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. - Pertaruhan Ekosistem Laut Indonesia di Proyek Abadi Blok Masela
Laut Arafura seperti di WPP 718 bukan sekadar wilayah perairan biasa. Wilayah ini merupakan koridor migrasi vital bagi mamalia laut raksasa.
