Tuntutan akses air bersih di Makassar terus bergulir. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan menilai, selama ini terjadi ketimpangan distribusi air bersih di Makassar. Warga Tallo dan Rappocini di utara Makassar menjadi wilayah paling rentan krisis air bersih.
“Distribusi air di wilayah barat empat kali lebih besar dibandingkan utara, meskipun pelanggan di utara lebih banyak. Tallo dan Rappocini menjadi wilayah paling rentan,” jelas Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan.
Slamet Riadi berbicara dalam seminar bertajuk “Makassar Bebas Krisis Air: Mengurai dan Mencari Solusi Permasalahan Krisis dan Ketidakadilan atas Akses Air Bersih di Utara Kota Makassar”.
Seminar ini dalam rangka menyoroti permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar, yang digelar Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.
Seminar ini berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan ketidakadilan atas akses air bersih di Makassar, memaparkan fakta-fakta permasalahan, hingga mencari solusi berkeadilan yang dapat diaplikasikan secara komprehensif.
Dalam kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yakni dari Yayasan Lembaga Konsumen, LP3M, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan Departemen Ilmu Administrasi UNHAS. Adapun penanggap dalam kegiatan ini yakni perwakilan dari BBWS Pompengang-Jeneberang dan PDAM Kota Makassar. Namun, sangat disayangkan perwakilan Komisi C DPRD Kota Makassar belum bisa hadir pada kegiatan ini.
Zulkarnain dari LP3M menyampaikan dampak krisis di Kelurahan Tallo. “Abrasi akibat pembangunan pelabuhan baru merusak mangrove dan mengusir nelayan. Sulitnya akses air bersih bahkan membuat beberapa warga putus asa. PDAM menargetkan bebas krisis air bersih pada 2027 dengan pembangunan bendungan karet di Tallo tahun depan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Suryani dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menegaskan, “Perempuan menghadapi beban ganda dalam krisis air, mulai dari diskriminasi hingga buruknya kualitas air yang melanggar hak kesehatan reproduksi mereka.”
Ambo Masse, dari perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen menjelaskan bahwa “pemerintah seharusnya menjamin hak dasar konsumen terkait air bersih dengan memperhatikan aspek akses yang layak, kualitas dan keamanan, kuantitas yang memadai, non-diskriminasi, dan pentingnya partisipasi oleh semua pihak tanpa terkecuali”.
Terakhir, Ishak Salim dari UNHAS menambahkan, “Krisis air memerlukan kebijakan berbasis data yang mencakup identifikasi masalah hingga evaluasi, agar solusi yang diambil benar-benar berkeadilan” ujarnya.
Selain menghadirkan para pembicara, acara ini juga menghadirkan tanggapan dari beberapa pihak, termasuk PDAM Kota Makassar dan BBWS Pompengan-Jeneberang. Mereka memberikan respons atas berbagai masukan dari pembicara utama. Selain sesi diskusi, seminar ini juga membuka ruang tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memberikan kritik dan saran terkait permasalahan yang diangkat.
Koalisi Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH) merupakan koalisi yang dibentuk dengan tujuan untuk meyuarakan permasalahan ketidakadilan di Kota Makassar.
Koalisi ini diinisiasi pada bulan April 2024 dengan beberapa anggota organisasi atau komunitas di dalamnya seperti LAPAR SulSel, YLK SulSel, Ma’refat Institute, KPRM, FMN Makassar, LP3M, LBH Makassar, SP Anging Mammiri, Komunitas Kata Kerja, Jurnal Celebes, dan WALHI Sulawesi Selatan.
- Gemuruh Gugatan dari Pantura Lantaran PSN Berpotensi Merusak Tambak Rakyat
Masyarakat pesisir menilai proyek yang menargetkan wilayah kelola mereka tersebut, dirancang tanpa pelibatan warga sejak tahap awal perencanaan. - Asap Hutan yang Dibakar juga Mengambil Nyawa dan Masa Depan Anak-Anak Indonesia
Di bawah langit Kalimantan yang masih memerah akibat kepulan kabut asap, suara batuk berdahak balita terdengar memecah keheningan di banyak rumah dan fasilitas kesehatan. Udara yang dihirupnya sudah bukan oksigen segar, tetapi partikel halus beracun atau PM2,5 dari 38.310 hektar hutan dan lahan yang dibakar di Pulau Borneo. Musim kemarau di Kalimantan dan Sumatera kerap… Baca Selengkapnya: Asap Hutan yang Dibakar juga Mengambil Nyawa dan Masa Depan Anak-Anak Indonesia - Erupsi Gunung Berapi juga Berimbas Besar Terhadap Kehidupan Satwa Liar
Semburan lahar panas, paparan abu vulkanik, hingga rusaknya ketersediaan sumber pakan dan air, menjadi pemicu utama penurunan populasi satwa, terutama di wilayah-wilayah kawasan konservasi yang terletak dekat dengan gunung api aktif. - Menagih Komitmen Hulu di Tengah Tumpukan Sampah Yogyakarta
Penanganan krisis limbah di Yogyakarta dinilai tidak cukup hanya bersandarkan pada himbauan moral masyarakat. Perlu ada penyediaan sarana dan komitmen nyata dari pemerintah daerah. - Rekor Kasus ISPA Melonjak, Koalisi Sipil Pertanyakan Kepemimpinan Prabowo
Pemerintah dinilai gagal mencegah kebakaran, melindungi warga, dan memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan. - KPA: Nusron Wahid Tidak Paham Masalah Agraria Struktural
Perjuangan rakyat di wilayah-wilayah LPRA bukanlah aksi sepihak ataupun permintaan atas kemurahan hati negara.
