Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan karena keterbatasan anggaran justru menunjukkan komitmen pemerintah yang setengah hati dalam mempercepat transisi energi. Pensiun dini PLTU adalah langkah krusial untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero.
“Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara”, ucap Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam keterangan resmi, diakses Jumat, 7 Februari 2025.
Selama ini, berbagai insentif untuk industri batu bara, termasuk royalti nol persen dan skema DMO (Domestic Market Obligation), justru memperpanjang usia PLTU Batubara. Selain itu, pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU telah dibatalkan berkali-kali oleh pemerintah. Hal ini sangat disayangkan mengingat pemberlakukan pajak karbon bisa menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam melakukan transisi energi.
Lebih dari itu, keterbatasan anggaran negara semakin memperjelas bahwa transisi energi di Indonesia yang membutuhkan biaya besar ini perlu didukung oleh pembiayaan swasta. Namun, dengan pernyataan yang kontradiktif ini hanya akan memberikan sinyal yang membingungkan bagi lembaga keuangan global yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi Indonesia.
Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi, khususnya dalam pemensiunan PLTU.
Selain itu, pernyataan membingungkan lainnya juga disampaikan oleh Menteri ESDM yang menyebut bahwa Indonesia perlu mengikuti langkah negara maju khususnya Amerika Serikat yang akan keluar dari Perjanjian Paris pada 2025. Sebaliknya, situasi ini justru harus menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen terhadap transisi energi.
“Alih-alih menjadikan keluarnya AS sebagai alasan untuk memperlambat transisi energi, Indonesia harus mengambil peluang untuk mencari dukungan lebih besar dari negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen untuk dekarbonisasi sektor energi, seperti Uni Eropa, Jepang, bahkan China”, tegas Bondan.
Pernyataan Menteri ESDM justru berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20. Pada forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas bagi Indonesia. Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan.
Perlu kebijakan progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU
Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu pendanaan dari luar, tetapi juga berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU Batubara. Ini termasuk mengalihkan subsidi energi fosil ke energi bersih, memperketat standar emisi bagi PLTU, mempercepat reformasi di sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi terbarukan, serta memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.
Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong, sementara dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk dan merugikan masyarakat.
- Gemuruh Gugatan dari Pantura Lantaran PSN Berpotensi Merusak Tambak Rakyat
Masyarakat pesisir menilai proyek yang menargetkan wilayah kelola mereka tersebut, dirancang tanpa pelibatan warga sejak tahap awal perencanaan. - Asap Hutan yang Dibakar juga Mengambil Nyawa dan Masa Depan Anak-Anak Indonesia
Di bawah langit Kalimantan yang masih memerah akibat kepulan kabut asap, suara batuk berdahak balita terdengar memecah keheningan di banyak rumah dan fasilitas kesehatan. Udara yang dihirupnya sudah bukan oksigen segar, tetapi partikel halus beracun atau PM2,5 dari 38.310 hektar hutan dan lahan yang dibakar di Pulau Borneo. Musim kemarau di Kalimantan dan Sumatera kerap… Baca Selengkapnya: Asap Hutan yang Dibakar juga Mengambil Nyawa dan Masa Depan Anak-Anak Indonesia - Dahaga dalam Dekapan Asap yang Diderita Masyarakat Adat di Kalimantan
Kondisi kekeringan dan kabut asap di wilayah Kalimantan Barat hingga September 2026 masih dalam perhatian serius. - Menagih Komitmen Hulu di Tengah Tumpukan Sampah Yogyakarta
Penanganan krisis limbah di Yogyakarta dinilai tidak cukup hanya bersandarkan pada himbauan moral masyarakat. Perlu ada penyediaan sarana dan komitmen nyata dari pemerintah daerah. - Rekor Kasus ISPA Melonjak, Koalisi Sipil Pertanyakan Kepemimpinan Prabowo
Pemerintah dinilai gagal mencegah kebakaran, melindungi warga, dan memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan. - Kadar Fosfat Kali Jagir Melonjak, Bahan Baku Air Bersih Surabaya Terancam
Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian kualitas air di bantaran Kali Jagir yang dilakukan lembaga kajian lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), kadar fosfat di Kali Jagir naik tajam hingga mencapai 0,6 miligram per liter (mg/L).
