Transisi energi Indonesia hanya janji kosong. Dampak krisis iklim dan polusi udara karena PLTU terus memburuk dan merugikan masyarakat.
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan karena keterbatasan anggaran justru menunjukkan komitmen pemerintah yang setengah hati dalam mempercepat transisi energi. Pensiun dini PLTU adalah langkah krusial untuk mengurangi emisi dan mencapai target net zero.
“Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara”, ucap Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam keterangan resmi, diakses Jumat, 7 Februari 2025.
Selama ini, berbagai insentif untuk industri batu bara, termasuk royalti nol persen dan skema DMO (Domestic Market Obligation), justru memperpanjang usia PLTU Batubara. Selain itu, pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU telah dibatalkan berkali-kali oleh pemerintah. Hal ini sangat disayangkan mengingat pemberlakukan pajak karbon bisa menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam melakukan transisi energi.
Lebih dari itu, keterbatasan anggaran negara semakin memperjelas bahwa transisi energi di Indonesia yang membutuhkan biaya besar ini perlu didukung oleh pembiayaan swasta. Namun, dengan pernyataan yang kontradiktif ini hanya akan memberikan sinyal yang membingungkan bagi lembaga keuangan global yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi Indonesia.
Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi, khususnya dalam pemensiunan PLTU.
Selain itu, pernyataan membingungkan lainnya juga disampaikan oleh Menteri ESDM yang menyebut bahwa Indonesia perlu mengikuti langkah negara maju khususnya Amerika Serikat yang akan keluar dari Perjanjian Paris pada 2025. Sebaliknya, situasi ini justru harus menjadi pemicu bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen terhadap transisi energi.
“Alih-alih menjadikan keluarnya AS sebagai alasan untuk memperlambat transisi energi, Indonesia harus mengambil peluang untuk mencari dukungan lebih besar dari negara-negara maju lainnya yang tetap berkomitmen untuk dekarbonisasi sektor energi, seperti Uni Eropa, Jepang, bahkan China”, tegas Bondan.
Pernyataan Menteri ESDM justru berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20. Pada forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas bagi Indonesia. Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan.
Perlu kebijakan progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU
Pemerintah seharusnya tidak hanya menunggu pendanaan dari luar, tetapi juga berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif untuk mendorong pensiun dini PLTU Batubara. Ini termasuk mengalihkan subsidi energi fosil ke energi bersih, memperketat standar emisi bagi PLTU, mempercepat reformasi di sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi terbarukan, serta memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.
Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong, sementara dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk dan merugikan masyarakat.
- Beban lingkungan yang berulang di balik wacana pemangkasan batu bara
Pelajari lebih lanjut tentang batu bara dan dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan energi nasional. - PLTMH swadaya di jantung rimba Kampung SilitEnergi dari PLTMH adalah hadiah dari sungai yang terus mengalir karena hutannya dijaga dengan cinta dan hormat.
- Papua bukan tanah kosong, PSN Tebu Merauke dianggap solusi palsuGreenpeace menyebut PSN Tebu Merauke sebagai “solusi palsu” dalam transisi energi, karena justru memperparah krisis ekologis.
- Menakar keadilan dalam transisi energi IndonesiaMengurai paradoks kebijakan energi Indonesia; produksi nikel, ketergantungan batubara, dan risiko ketidakadilan baru.
- Panas geothermal berpotensi membakar hak hidup wargaProses pembangunan proyek geothermal kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terancam hak hidupnya.
- Pertamina perkuat posisi dalam transisi energi lewat kenaikan rating ESGDengan rating ESG yang membaik Pertamina berambisi jadi pemimpin transisi energi (Energy Transition Champion) di Asia Tenggara.
