Proyek ambisius berskala masif sedang mengubah lanskap tanah di Papua Selatan. Data satelit sepanjang enam tahun terakhir merekam alarm darurat dari ujung timur Indonesia.
Berdasarkan rekonstruksi data spasial Nusantara Atlas, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke dirancang untuk mencakup area seluas 2,32 juta hektare.
Nusantara Atlas mencatat, ekosistem yang sebelumnya relatif utuh terdiri dari mosaik hutan rawa, padang rumput alami, savana berhutan, hingga hutan hujan primer, sekarang berada dalam cakupan zona pengembangan yang agresif.
“Nusantara Atlas memungkinkan siapa saja untuk memantau deforestasi, kebakaran, perluasan perkebunan, pembangunan jalan, dan pengembangan pelabuhan di masa mendatang terkait inisiatif ini,” kata David Gaveau, Direktur Pelaksana The TreeMap, pengembang platform Nusantara Atlas.
Peta Jalan Ambisi Pangan dan Energi
Pemerintah Indonesia menempatkan Merauke sebagai pusat dari agresi perluasan lahan berskala besar. Melalui integrasi data spasial dari berbagai kementerian dan lembaga, rekonstruksi Nusantara Atlas memperlihatkan alokasi lahan yang sangat spesifik.
Sebanyak 882.000 hektare telah ditetapkan untuk produksi padi guna mencapai ambisi ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, sektor energi juga memegang peranan kunci. Sekitar 531.471 hektare lahan dialokasikan untuk perkebunan tebu sebagai penopang industri bioetanol, serta 228.411 hektare untuk pengembangan kelapa sawit yang ditujukan bagi program biodiesel B50.
Tak berhenti di situ, rencana ini turut mencakup 272.482 hektare untuk produksi peternakan, serta area luas yang didedikasikan untuk perkebunan kayu pulp dan kertas.
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan Food Estate dan pelabuhan logistik, turut mengorbankan hutan demi melengkapi kerangka besar PSN. Meskipun kecepatan laju perizinan yang dipacu oleh status PSN sering kali minim pengawasan ketat.
Ancaman terhadap Hak Masyarakat Adat
Perubahan status lahan menjadi pemicu utama kekhawatiran ekologis dan sosial di Merauke. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 591/2025, pemerintah melakukan re-zoning terhadap 486.939 hektare kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Langkah ini mengakali legalitas konversi hutan primer berkanopi tertutup seluas hampir 300.000 hektare untuk kepentingan perkebunan dan infrastruktur.
Tak ayal, keputusan tersebut langsung menuai kritik keras. Masyarakat adat, termasuk kelompok masyarakat Marind, memandang penetapan ini dilakukan tanpa pengakuan yang memadai atas hak-hak wilayah adat dan tanpa mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang jujur.
Sementara itu, hasil analisis Nusantara Atlas juga menyoroti ketimpangan yang tajam dalam alokasi lahan. Di tengah total 2,32 juta hektare yang diproyeksikan untuk komoditas industri, hanya sekitar 55.335 hektare yang secara resmi dialokasikan untuk perlindungan wilayah adat.
Ketimpangan ini menjadi sumbu utama konflik yang berpotensi terus memanas di masa depan.
Peringatan dari Data Ilmiah
Dampak dari pembukaan lahan skala besar ini tidak hanya terbatas pada hilangnya tutupan pohon. Dalam riset yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE edisi April 2026, para peneliti menegaskan kaitan erat antara degradasi lahan dengan kerentanan terhadap kebakaran hutan.
Penelitian berjudul “Nationwide monthly burned area monitoring in Indonesia using Sentinel-2” ini mengungkapkan aktivitas manusia telah memfragmentasi hutan yang seharusnya tahan terhadap api.
“Pembangunan jalan pengangkutan kayu, kanal drainase lahan gambut, Food Estate, dan perkebunan industri semakin memfragmentasi hutan-hutan yang seharusnya tahan terhadap hujan dan menurunkan muka air tanah di lahan gambut. Sekarang malah sangat mudah terbakar selama musim kemarau,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut.
Di sisi lain, kebakaran yang terjadi di Merauke bukan semata bencana alam, tetapi konsekuensi dari perubahan tata guna lahan. Pola cuaca yang dipengaruhi oleh anomali iklim seperti El Niño dan Indian Ocean Dipole, membuat wilayah yang telah terfragmentasi oleh aktivitas industri akan menjadi titik-titik api yang sulit dikendalikan.
Transparansi di Tengah Ketidakpastian
Penggunaan teknologi satelit beresolusi tinggi seperti yang dikembangkan dalam Nusantara Atlas, menjadi instrumen penting untuk memantau apa yang terjadi di lapangan secara real-time.
Masyarakat dapat mengakses perubahan lanskap, mulai dari konstruksi jalan hingga pembersihan hutan, secara terbuka.
“Pengguna dapat membuat animasi time-lapse yang mendokumentasikan perubahan lanskap dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan pemantauan terhadap pembangunan jalan, pelabuhan, perkebunan, dan infrastruktur lainnya, seiring berjalannya proyek tersebut,” tandas Gaveau.
