Jaga hak tanah adat suku Awyu di Papua. Perjuangan kita penting untuk melindungi sumber penghidupan dan keberlangsungan suku-suku di tanah ini.

Proses pengadilan membela suku Awyu Papua. (Walhi Papua)
Proses pengadilan membela suku Awyu Papua. (Walhi Papua)

Kasus perampasan tanah adat yang dialami suku Awyu dikhawatirkan terjadi di suku-suku lain di tanah Papua. Erlina Loho, staf Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua mengatakan, kasus perampasan tanah adat tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa perlawan.

“Jika perjuangan ini dibiarkan tentu saja masayakat suku Awyu akan kehilangan tanah adat,” ujar Erlina Loho, Sabtu, 13 April 2024.

“Tanah itu sumber penghidupan, ibarat mama yang memberikan kehidupan. Segalah jenis kebutuhan hidup telah tersedia di hutan sehingga butuh solidaritas untuk melakukan perjuangan bersama melawan oligarki,” lanjut Erlina Loho.

Menurutnya, perjuangan dalam mengambil kembali hak hutan adat oleh Suku Awyu adalah jalan untuk mempertahankan kehidupan di tanah sendiri.

“Mari generasi muda saat ini sama-sama kita kawal sampai menang, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,” pesan, terkait pendaftaran memori kasasi Frengky Woroke PTUN Jayapura.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum yang diwakili oleh LBH Papua bersama Yayasan Pusaka, WALHI Papua, dan Komunitas Amperamada bersama mahasiswa mengawal mendaftakarkan kasasi di PTUN Jayapura, Kamis, 14 Maret 2024.

Emanuel Gobai, selaku Kuasa Hukum Suku Awyu usai mendaftarkan memori kasasi di PTUN Jayapura menegaskan kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Suku Awyu dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah dan hutan adat dari dari Ekpansi Perusahaan Sawit PT. IAL di Boven Digoel.

“Kehadiran kita sebagai bentuk bersolidaritas kepada bapak Frengky Woro, yang saat ini sedang berjuang mempertahankan Tanah dan Hutan Adatnya dari Ekpansi Perusahaan Sawit PT. IAL di Boven Digoel. Kawan-kawan sudah hadir pukul 9.00 pagi untuk kawal proses pendaftaran di PTUN Jayapura sehingga proses itu telah dilewati bersama-sama sampai terdaftar,” ujarnya.

“Sehingga kami akan terus kawal proses selanjutnya, mohon dukungan dan solidaritas dari kawan-kawan gerakan,” ujar Direktur LBH Papua.

There are no comments yet. Leave a comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.