Meredupnya Kemandirian Perempuan di Balik Debu Bauksit Kalimantan Barat

Matahari menyengat kulit saat sinarnya memantul di hamparan tanah merah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di tepi aliran Sungai Kapuas yang kini berwarna kecokelatan pekat, Ratna (49)—bukan nama sebenarnya—berdiri menatap kosong ke arah air yang mengalir perlahan.

Air itu menyimpan ingatan masa kecil yang sangat kontras dengan kenyataan hari ini. Puluhan tahun silam, sungai tersebut begitu jernih, menjadi urat nadi bagi warga Dusun Piasak Bawah, Desa Pedalaman, untuk minum, mencuci beras, hingga membersihkan pakaian tanpa secuil pun rasa khawatir.

Kini, kejernihan itu telah terkubur bersamaan dengan masifnya ekspansi tambang bauksit dan pengolahan alumina oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk beserta anak perusahaannya, PT Indonesia Chemical Alumina (ICA). Rona alam Tayan koyak.

Residu tambang yang meluber setiap kali hujan deras mengguyur tak hanya merenggut warna sungai, tapi juga membawa petaka kesehatan. Penyakit kulit, gatal-gatal, hingga ruam merah serupa biang keringat kini menjadi “tamu” tak diundang yang rutin hinggap di tubuh warga, tak terkecuali anak-anak.

Namun, bagi perempuan di pesisir Tayan, krisis ekologis ini membawa dimensi penderitaan yang lebih dalam: perampasan ruang kelola mandiri dan kedaulatan ekonomi yang telah diwariskan lintas generasi.

Sebelum bukit-bukit dikeruk dan dihancurkan, perempuan memegang kendali atas ketahanan pangan keluarga. Mereka adalah produsen yang tangguh; turun ke ladang untuk menanam padi, menyadap getah karet di pagi buta, dan menyusuri rimbunnya hutan mencari rebung bambu. Kini, ruang gerak itu menyempit drastis akibat alih fungsi lahan.

Kepala Desa Pedalaman, Sunarto (49), merekam jelas kegetiran ini. “Dampak terburuknya adalah lingkungan. Di Dusun Beganjing misalnya, alamnya sudah habis dieksploitasi. Ibu-ibu yang dulu bisa dengan mudah mencari rebung, kini tak bisa lagi karena bambunya pun sudah lenyap,” ungkapnya seperti dilansir Kolase.

Kehilangan lahan pertanian dan kebun karet memaksa perempuan Tayan melepaskan status mereka sebagai penggerak ekonomi. Sekretaris Desa Pedalaman, Agus Alim (48), menegaskan bahwa penyerahan lahan ke pihak perusahaan telah menghapus pilar ekonomi tradisional warga yang dulunya ditopang oleh kebun karet dan hasil sungai.

Struktur sosial di pedesaan pun bergeser tajam. Dari perempuan merdeka yang berdaulat atas tanahnya, mereka kini terpojok dalam peran domestik, sepenuhnya bergantung pada upah suami atau anak laki-laki yang berpeluh sebagai buruh lapangan atau tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan tambang.

Keterlibatan perempuan di sektor pertambangan sendiri sangat minim. “Paling hanya berkisar 20 persen, itu pun terbatas pada pekerjaan administratif, petugas kebersihan, atau kader Posyandu,” tambah Sunarto.

Di ranah domestik, beban perempuan semakin berlipat ganda menyusul hilangnya akses air bersih yang layak. Warga pesisir, sebagaimana diungkapkan Kepala Dusun Piasak, Iwandi (35), terpaksa mengandalkan sumur bor, tangki, hingga pasokan air galon impor yang distribusinya sering kali digilir.

“Perusahaan memang memberi toren dan pasokan air galon saat hujan, tapi itu sangat tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian,” keluh Ratna.

Meski ruang hidup dan hak dasar mereka direnggut, perlawanan nyaris tak terdengar. Ada ketakutan tak kasatmata yang membungkam suara mereka: ancaman kehilangan mata pencaharian bagi anggota keluarga yang bekerja di perusahaan tambang tersebut. Menyuarakan protes sama artinya dengan melempar bumerang ke rumah sendiri.

“Mau protes pun susah karena anak-anak dan keluarga kerja di perusahaan, jadi kita hanya bisa menerima keadaan,” tambah Ratna dengan nada pasrah.

Paradoks “Pemberdayaan” dan Jerat Korporasi

Ironi ini semakin menguat ketika upaya “pemberdayaan” yang ditawarkan korporasi justru menciptakan jerat ketergantungan yang baru. Pada 2015, di tengah ruang hidup yang kian menyempit, lahirlah Kelompok Tani Mamalam (Mandiri Kita Selaras Alam) bentukan PT Antam. Ini adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pertanian organik, hidroponik, hingga pembuatan pupuk kompos untuk mereklamasi lahan bekas tambang.

Dari total anggota, sebanyak 23 orang adalah perempuan tani lokal—para mantan penyadap karet dan peladang. Ketua Kelompok Tani Mamalam, Suini (43), menuturkan bahwa inisiatif ini awalnya menerbitkan secercah asa bagi ibu-ibu di desanya untuk menemukan kembali kemandirian ekonomi. Mereka tekun belajar mengolah sayuran organik hingga mengukur pH air.

Namun, janji “kemandirian” yang disematkan dalam nama Mamalam perlahan berhadapan dengan realita pahit skema bisnis korporasi. Asa itu runtuh ketika manajemen perusahaan secara sepihak memangkas drastis harga beli pupuk kompos buatan mereka. Dari harga awal Rp5.000 per kilogram, nilainya anjlok menjadi hanya Rp1.250 per kilogram.

“Modal beli sekam bakar dari Pontianak saja sudah Rp5.000 per kilo, belum termasuk tenaga, kotoran sapi, dan karungnya. Kalau harganya diturunkan segitu, jangankan untung, untuk menutup modal saja tidak bisa,” keluh Suini, memperlihatkan betapa timpangnya relasi kuasa antara masyarakat pedesaan dan korporasi raksasa.

Kisah perempuan Tayan menjadi potret buram tentang transisi yang tak berkeadilan. Di atas tanah leluhur mereka, bauksit terus dikeruk untuk menyokong peradaban luar yang megah, sementara ruang hidup dan kemandirian mereka perlahan terkubur, menyisakan debu, air yang keruh, dan ketergantungan yang entah kapan akan menemui ujungnya.**

Reportase ini pertama terbit di Kolase dengan judul: Terpinggirkan di Tanah Sendiri: Ketika Bauksit Menggerus Ruang Hidup dan Kemandirian Perempuan Tayan