Mengkaji pengurangan dampak perubahan iklim berdasarkan aset keuangan Islam

Laporan baru berjudul “Islamic Finance and Renewable Energy”, hasil kolaborasi antara Greenpeace MENA (sebagai bagian dari Aliansi Ummah For Earth) dan Inisiatif Keuangan Etis Global (GEFI), mengungkap potensi transformatif keuangan Islam dalam mempercepat transisi global menuju energi terbarukan.

Temuan laporan ini menunjukkan bahwa dengan mengalokasikan hanya 5% dari aset senilai $4,5 triliun sektor keuangan Islam untuk proyek energi terbarukan, dapat terhimpun dana sebesar $400 miliar untuk pembiayaan iklim. Laporan ini diluncurkan hari ini dalam acara “Unlocking Islamic Sustainable Finance Summit” yang diselenggarakan oleh GEFI, diakses dari laman Greenpeace, 21 November 2024.

Laporan ini menekankan keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam—yang menonjolkan pengelolaan lingkungan, investasi etis, dan tanggung jawab sosial—dengan kebutuhan mendesak akan investasi energi berkelanjutan. Dengan kesenjangan pendanaan energi terbarukan tahunan sebesar $5,7 triliun, sektor keuangan Islam memiliki posisi unik untuk menjembatani kesenjangan ini melalui instrumen keuangan yang sesuai syariah. Instrumen keuangan Islam ini berpotensi mengatasi tiga krisis planet: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Keuangan Islam bukan hanya alat ekonomi; itu adalah katalisator yang kuat untuk investasi energi terbarukan, didorong oleh nilai-nilai keimanan serta prinsip keseimbangan dan pengelolaan lingkungan,” kata Nouhad Awwad, Ummah For Earth’s Campaigner and Global Outreach Coordinator at Greenpeace MENA. “Memobilisasi aset keuangan Islam, seperti sukuk dan dana zakat, dapat membantu melipatgandakan kapasitas energi terbarukan pada 2030 dan membuka jalan bagi transisi yang adil, menciptakan masa depan di mana tidak ada yang tertinggal.”

Temuan utama laporan

Industri keuangan Islam terus berkembang pesat, dengan proyeksi aset mencapai $6,7 triliun pada 2027. Alokasi strategis hanya 5% untuk inisiatif energi terbarukan dan efisiensi energi dapat memobilisasi sekitar $400 miliar untuk pembiayaan iklim pada 2030.

Pasar sukuk ESG menunjukkan momentum luar biasa pada semester pertama 2024, dengan penerbitan mencapai $9,9 miliar—setara dengan total tahun 2023. Sukuk keberlanjutan memimpin pertumbuhan ini, mencakup 63% dari total penerbitan sukuk ESG.

Kawasan MENA memimpin transisi ini: perusahaan UEA menerbitkan sukuk ESG senilai rekor $3,9 miliar pada 2023, sementara Arab Saudi mencatat peningkatan kapasitas energi terbarukan lebih dari 300%.

Prinsip keuangan Islam secara alami selaras dengan pengelolaan lingkungan, aksi iklim, dan investasi berkelanjutan, menarik investor Islam maupun konvensional ke proyek energi terbarukan.

Negara-negara seperti Indonesia (penerbit sukuk hijau negara pertama) dan Malaysia menjadi pelopor dalam kerangka kerja yang menggabungkan keuangan Islam dengan standar keberlanjutan global.

Analisis proyek-proyek yang didanai melalui Sukuk Hijau menunjukkan manfaat sosial-ekonomi yang luas, termasuk: penciptaan lapangan kerja, peningkatan keamanan energi, transfer teknologi, inovasi infrastruktur berkelanjutan, perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengurangan emisi, dan penguatan ketahanan iklim untuk komunitas rentan.

Tariq Al-Olaimy, Penasihat Keuangan Islam untuk Aliansi Ummah For Earth, menambahkan, keuangan Islam bukan sekadar pendekatan pembiayaan alternatif—ini adalah solusi yang kuat untuk aksi iklim.

“Dengan proyeksi aset keuangan Islam melebihi $6,7 triliun pada 2027, kita memiliki peluang luar biasa untuk menyelaraskan prinsip-prinsip berbasis iman dengan pengelolaan lingkungan. Melalui alokasi strategis hanya 5% untuk energi terbarukan, kita dapat memobilisasi $400 miliar untuk solusi iklim pada 2030. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang—setiap keputusan investasi yang kita buat hari ini akan berdampak pada generasi mendatang. Lembaga keuangan Islam harus mempercepat komitmen mereka terhadap investasi energi terbarukan,” katanya.

Untuk memfasilitasi transisi ini, laporan tersebut juga memperkenalkan EDUCATE framework, yang menawarkan panduan praktis untuk melibatkan para pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi, dan memobilisasi modal untuk proyek energi berkelanjutan.

Omar Shaikh, Managing Director of GEFI, berkomentar, keuangan Islam berada di ambang peluang transformatif senilai $1 triliun, selaras dengan kebutuhan pendanaan sektor energi terbarukan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, keuangan Islam dapat mendorong dekarbonisasi dan menawarkan solusi yang berdampak bagi masa depan yang berkelanjutan, terutama di negara-negara Selatan Global.

Tentang Ummah For Earth Alliance

Ummah for Earth adalah aliansi iklim berbasis keimanan yang melibatkan lebih dari 40 organisasi dan individu sekutu di seluruh dunia. Kami berfokus pada pemberdayaan komunitas dan inisiatif lingkungan lokal, menggali hubungan antara iman Islam dan aksi iklim, serta mendorong dan membantu umat Muslim dan lainnya untuk menyuarakan kepedulian mereka demi kesejahteraan rumah bersama kita.

Tentang Greenpeace MENA

Greenpeace Middle East and North Africa (MENA) adalah organisasi lingkungan yang didirikan pada 2018 untuk melindungi lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di kawasan ini. Tujuannya adalah menyediakan kehidupan yang lebih aman dan sehat bagi komunitas lokal. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah rumah kita, dan kami bekerja sebagai organisasi dengan pendekatan kolaboratif kreatif untuk meminimalkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh krisis iklim global.

Kami mendorong solusi lokal yang inovatif untuk memungkinkan komunitas kami berkembang dan hidup selaras dengan lingkungan di sekitar mereka. Kami berharap dapat bekerja sama dengan organisasi lokal, pengambil keputusan, pendukung, media, dan semua pihak yang tertarik untuk melayani wilayah kami serta melestarikan dan melindungi lingkungannya.

Tentang Global Ethical Finance Initiative (GEFI)

Dunia bergantung pada keuangan global untuk membuat pilihan yang tepat dalam memberikan perubahan positif dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Global Ethical Finance Initiative (GEFI) telah menjadi pusat gerakan keuangan etis dan mitra untuk aksi di bidang keuangan etis.

• Penyusutan Air Danau Toba Bisa Tenggelamkan Kehidupan di Kaldera Purba
  Pada Juni 2025 hingga Maret 2026, muka air Danau Toba menyusut sedalam 1,6 meter.
• Monster Baja Mengepung, Masyarakat Adat Imekko Papua Aktifkan Alarm Siaga
  Kehadiran alat-alat berat itu diduga kuat sebagai bagian dari rencana pembukaan hutan skala besar, dengan luas sekitar 90.000 hektar yang melewati wilayah adat Imekko.
• Ambisi B50 Bisa Menarik Ikat Pinggang Rakyat yang Sudah Ketat
  Ketidakseimbangan alokasi minyak dapat memicu kelangkaan dan inflasi harga pangan yang mencekik masyarakat kelas bawah.
• Di Balik Biaya PLTU Cirebon: Beban Pembangkit Tua di Tengah Transisi Energi
  Dari Masjid Salman ITB hingga PLTU Cirebon, dokumen dan data mengungkap arah kebijakan energi yang belum sepenuhnya berpihak pada transisi.
• Menanti Keberanian Hakim Konstitusi Memberi Keadilan Atas Hegemoni PSN
  Kegelisahan GERAM PSN bukan tanpa alasan. Pasalnya, eskalasi konflik yang nyata selaras dengan percepatan proyek-proyek tersebut.
• Minyak Dunia Meroket, Indonesia Bersiap Genjot Bahan Bakar Nabati
  Di tengah gejolak geopolitik yang kian memanas di awal tahun 2026, wajah ketahanan energi Indonesia sedang diuji pada titik paling krusial. Pada akhir Maret 2026, layar bursa komoditas menampilkan angka yang mencemaskan karena harga per barel minyak mentah jenis Brent meroket tinggi. Penutupan jalur distribusi di Selat Hormuz memutus aliran hampir 20 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagai penyandang status net importer minyak bumi sejak tahun 2003, situasi ini menjadi guncangan ganda bagi Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pluang, ketergantungan impor minyak bumi Indonesia mencapai 53,7 juta ton pada tahun 2024. Setiap kali harga minyak dunia membumbung, neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung berdarah. Ketahanan energi Indonesia saat ini sangat rentan, lantaran hanya mampu bertahan selama 20 hingga 22 hari tanpa pasokan baru. Sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari dan produksi domestik hanya berkisar 600 ribu barel. “Jika dalam 22 hari tidak masuk pasokan baru akan berisiko besar bagi industrialisasi, transportasi, kelistrikan, hingga potensi gejolak sosial,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menyoroti hal ini. Sikap Negara Menghadapi Beban Fiskal Tekanan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan di pompa bensin, tetapi merambat langsung ke jantung kebijakan fiskal di Jakarta. Berdasarkan analisis sensitivitas dari NEXT Indonesia Center, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar $1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Angka ini sebagian besar terserap untuk menambal subsidi dan kompensasi energi yang membengkak. Dalam skenario terburuk, jika konflik global berkepanjangan dan harga minyak menyentuh angka $150 per barel, defisit anggaran Indonesia diprediksi bisa melampaui batas hukum 3% PDB. Angka defisit tersebut berisiko menyentuh Rp 1.100 triliun, sebuah kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan nasional. Menghadapi kebuntuan ini, pemerintah mulai mengambil langkah defensif yang agresif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel campuran 50% bahan bakar nabati dan 50% solar (B50), sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.  “Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga. Sains di Balik Kemandirian Energi Meski terdengar menjanjikan, tetapi ketergantungan pada satu jenis bahan baku seperti kelapa sawit turut memicu perdebatan mengenai keberlanjutan. Prof. Deendarlianto mendorong pemerintah untuk tidak terpaku pada sawit saja, serta menyarankan diversifikasi ke sumber hayati lain seperti sorgum dan ketela untuk menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bensin (gasoline). Selain itu, ia juga mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Ketika harga gas naik karena rantai pasoknya terganggu, dikembangkanlah energi terbarukan. Permasalahan ini menjadi momentum kebangkitan energi, kebangkitan riset perguruan tinggi di bidang energi,” tekan Deen. Kandidat Kuat Penyelamat Pangan dan Energi Sorgum manis (Sorghum bicolor L. Moench) muncul sebagai superstar baru dalam narasi energi nasional. Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanaman Serealia, sorgum memiliki efisiensi sumber daya yang luar biasa. Kebutuhan airnya hanya sepertiga dari tebu dan mampu tumbuh di lahan marginal yang kering. Setiap satu hektar tanaman sorgum manis berpotensi menghasilkan hingga 8.123 liter etanol per tahun. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan banyak tanaman energi lainnya. Selain itu, sorgum bersifat multiguna: bijinya untuk pangan, batangnya untuk pakan ternak, dan niranya untuk energi. Hal ini mematahkan kekhawatiran klasik tentang persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar. Meski demikian, tantangan ekonomi tetap membayangi. Sebuah riset kolaborasi yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, biaya produksi bioetanol dari nira sorgum pada skala laboratorium mencapai Rp 113.931 per liter. Tanpa efisiensi skala industri dan dukungan fiskal yang setara dengan biodiesel, bioetanol sorgum masih akan sulit berkompetisi di pasar bensin nasional yang saat ini didominasi bahan bakar fosil bersubsidi. Menyeimbangkan Ekonomi dan Ekologi Di tengah optimisme ini, suara kritis tetap terdengar dari organisasi lingkungan. WALHI dan Greenpeace Indonesia mengingatkan ambisi B50 hingga B100 memerlukan ekspansi lahan sawit yang masif. Berdasarkan catatan WALHI, untuk memenuhi target tersebut setidaknya diperlukan tambahan 1,1 juta hingga 1,69 juta hektar lahan baru. Tanpa pengawasan ketat, hal ini berisiko memicu deforestasi yang justru akan memperburuk krisis iklim. Studi dari Energy Nexus merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada daripada pembukaan hutan. Pemanfaatan lahan kritis seluas 20 juta hektar di Indonesia harus menjadi prioritas pengembangan tanaman energi non-pangan agar visi energi bersih tidak mengorbankan integritas lingkungan. Transisi menuju bahan bakar nabati lebih dari sekadar pilihan hijau, sekaligus strategi bertahan hidup sebuah bangsa di tengah badai krisis global yang tak menentu. Keberhasilan program B50 dan hilirisasi energi lainnya pada Juli 2026 nanti akan menjadi penentu, apakah Indonesia benar-benar mampu menjemput kedaulatannya sendiri di ujung pipa energinya.