
Tambang emas mendorong spesies orangutan yang paling terancam punah – orangutan Tapanuli – menuju kepunahan sesungguhnya. Semua itu demi keuntungan lebih untuk konglomerat dari Inggris, yaitu Tambang emas Martabe.
Tambang emas Martabe telah menghancurkan sebagian besar hutan Batang Toru di Indonesia. Hutan ini merupakan satu-satunya rumah bagi ratusan orangutan Tapanuli yang tersisa.
Kini, perusahaan tambang tersebut ingin memperluas wilayahnya lebih jauh ke dalam hutan, sehingga mengancam satwa liar dan masyarakat setempat yang lebih berharga. Itulah sebabnya, bersama dengan Friends of the Earth Indonesia – Wanaha Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – mengajak Anda untuk bertindak.
Ayo, beri tahu korporat Inggris untuk menghentikan perluasan tambang emas Martabe, sebelum terlambat. Hutan kita dan masyarakat yang tinggal di sana lebih berharga dari pada emas!
Satu suara Anda sangat berarti bagi kelestarian bumi, dan orangutan khususnya!
Orangutan tapanuli semakin terdesak
Sebelumnya, Walhi Sumatera Utara juga menyerukan penyelamatan ekosistem Batang Toru dalam rangka memperingati hari orangutan sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara (Sumut) melalui Direktur Eksekutif, Rianda Purba, turut hadir dalam webinar bertajuk “Jaga Hutan Jaga Orangutan” yang diselenggarakan secara daring, pada Senin (19/08/2024).
Webinar hari orangutan sedunia ini diinisiasi oleh Satya Bumi dan diisi oleh narasumber lintas instansi. Selain Rianda Purba, webinar juga dinarasumberi oleh Project Officer Satya Bumi Riezcy Cecilia, Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam, Manajer Program Penyelamatan Satwa Yayasan Palung Sulidra Fredric, GIS Officer Yayasan HakA, serta dimoderatori oleh Jurnalis Betahita.id Kennial Laia.
Webinar ini berupaya mengupas tuntas penyebab fenomena konflik satwa antara orangutan dengan manusia akibat proyek-proyek besar seperti kebun, tambang, dan pembangkit listrik. Serta, membahas seputar undang-undang terbaru, yakni UU KSDAHE yang dinilai sebagai solusi atas konflik satwa yang selama ini terjadi.
Rianda menyampaikan, di Sumut terdapat konflik satwa berkepanjangan, antara orangutan Tapanuli dengan masyarakat tempatan di kawasan ekosistem Batang Toru. Hal ini disebabkan oleh habitat alamiah mereka yang diokupasi oleh berbagai perusahaan besar.
“Terjadinya pembukaan lahan dan hutan dengan skema Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami – Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), merupakan ancaman bagi segala upaya penguatan fungsi koridor satwa, orangutan, di kawasan ekosistem Batang Toru,” kata Rianda.
Lebih lanjut, Rianda juga mengatakan, di kawasan ekosistem Batang Toru terutama di wilayah Blok Barat, tengah dilanda krisis habitat orangutan Tapanuli. Pasalnya, wilayah tersebut kini telah terpeta-petakan menjadi konsesi berbagai perusahaan.
- Habis Lahan Dibakar Terbitlah Proyek Nasional
Nestapa belum berakhir. Malah muncul wacana untuk mengarahkan lahan-lahan bekas kebakaran hutan ke dalam agenda Proyek Strategis Nasional (PSN), baik untuk sektor pangan maupun energi. - Konflik Agraria 20 Tahun, ATR/BPN Harus Percepat Redistribusi Lahan Desa di NTB
Konflik agraria berkepanjangan tersebut berakar dari penguasaan dan pengelolaan atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Tresno Kenanga yang mencakup total luas mencapai 364,32 hektare. - Suara Masyarakat Sipil Menagih Aksi Nyata di Balik Janji Arena COP17 CBD
COP17 CBD masih menunjukkan kelemahan fundamental, bahkan menyimpan potensi kemunduran dibandingkan COP sebelumnya - Menembus Tembok Senyap Rimba Nusantara
Publikasi Koridor Hukum di Rimba Nusantara diharapkan mampu menembus penegakan hukum kehutanan yang berkeadilan. - Bara di Ujung Timur, Luas Kebakaran di TN Wasur Tertinggi di Indonesia
TN Wasur tercatat menempati posisi teratas sebagai taman nasional dengan luas wilayah terdampak kebakaran tertinggi di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, dengan total area yang terbakar mencapai 8.708 hektare. - WALHI Jambi Laporkan 9 Perusahaan atas Kebakaran yang Terjadi di Area Konsesi
WALHI Jambi melaporkan 9 perusahaan ke Polda Jambi, Senin (2/11/2026), atas kebakaran yang terjadi di areal konsesi.




