“Cane is bitter”, tebu itu pahit. Ungkapan ini disampaikan Samuel Selvon dalam cerita pendek tentang kehidupan buruh perkebunan tebu. Udofia (2011) menuliskan sejarah perkebunan tebu di Karibia terasa pahit karena menyebabkan perampasan dan pengusiran jutaan orang dari tanah mereka untuk menjadi budak.
Di Indonesia, perkebunan tebu dan industri gula dibawa kolonialisme Belanda, menggunakan sistem tanam paksa yang menindas rakyat, merampas tanah, merusak lingkungan dan buruh dieskploitasi dengan kerja rodi dan harga jual yang tidak adil.
Kini tanaman emas putih ini diekstrak menjadi sumber energi terbarukan, dianggap sebagai solusi dalam menghadapi perubahan iklim dan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil. Bioetanol digadang-gadang menjadi penggerak mesin industri dan akumulasi kapital, ‘ekonomi hijau’ yang mendatangkan cuan dan sejalan dengan visi Indonesia emas dan misi Asta Cita. Tanah dan hutan di Papua Selatan dijaminkan dan menjadi sasaran perluasan proyek ekonomi.
Pada awal Januari 2025, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, mengadakan zoom meeting tentang konsultasi publik tentang penyusunan dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pembangunan perkebunan tebu dan jagung terpadu di Kabupaten Mappi.
Terungkap dalam pertemuan daring ini rekomendasi Kepala Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Papua Selatan untuk persetujuan pelepasan kawasan hutan guna proyek perkebunan tebu dan jagung terpadu pada Agustus 2024. Diketahui pula, adanya Surat Menteri Perdagangan kepada Menko Bidang Perekonomian untuk mendukung proyek terpadu ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang ditindaklanjuti Kemenko Bidang Pangan pembahasan penyusunan KLHS.
Proses kebijakan proyek proyek perkebunan tebu dan jagung Mappi melibatkan pemerintah nasional dan daerah serta didukung perusahaan investor. Ada 4 perusahaan yang rencana akan menanamkan modalnya untuk pembangunan tebu dan jagung dengan total area of interest seluas lahan 220.827,92 ha berlokasi pada lima distrik di Kabupaten Mappi dan satu distrik di Kabupaten Boven Digoel, dengan total investasi Rp. 42,8 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Menko Bidang Pangan dalam paparannya menyampaikan proyek ini merupakan bagian dari 17 Program Prioritas Presiden dari RPJMN 2025 – 2029, utamanya mendukung program 15, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Proyek perkebunan tebu dan jagung ini masih terkait dengan kepentingan memenuhi target bauran energi terbarukan 70 % pada 2045 dengan bioenergy. Diperkirakan proyek ini berdampak pada pengrusakan habitat dan ekosistem, terjadi deforestasi dan degradasi forest.
Kabupaten Mappi dikenal sebagai Negeri Sejuta Rawa yang memiliki ekosistem lahan gambut terluas di Tanah Papua seluas 479.848 hektar. Pada areal proyek PSN Mappi ini diperkirakan berada di lahan gambut seluas 202.827,21 hektar, atau lebih dari 40 persen kawasan lahan gambut di Kabupaten Mappi.
Pada tahun 2028 – 2022, Kabupaten Mappi dan Merauke menjadi sasaran program pemerintah untuk restorasi lahan gambut yang diharapkan dapat berkontribusi pada aksi iklim. Namun proyek PSN Mappi ini dapat mengubur impian masyarakat bumi.
Siapa perusahaan penerima manfaat yang diuntungkan dari PSN Mappi ini? Pertanyaan ini penting untuk menunjukkan kepentingan dan keadilan ekonomi.
Brief Paper Forest Peoples Programme (2021) mengungkap penguasaan tanah di Papua berpusar di segelintir orang yaitu keluarga pengusaha. Namun pemerintah masih terus memberikan izin usaha.
“Namun belum ada tindakan hukum atas penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum dan asas ketidakadilan,” kata Yayasan Pusaka Bentala, dalam keterangan resmi, diakses Minggu, 2 Maret 2025.
Yayasan Pusaka Bentala menyatatakan, pemerintah tidak pernah menginformasikan rencana PSN Mappi yang hendak beroperasi di wilayah adat. Diperkirakan ada 18.172 jiwa penduduk Orang Asli Papua yang terancam proyek ini.
Di antara komunitas adat yang terancam adalah suku Awyu dan Marga Yaas dari Kampung Konebi, Distrik Bamgi, Kabupaten Mappi. Mereka menghadapi ancaman baru atas tanah, hutan, dan rawa mereka.
- Daun Gugur Sigi Menenun Ekonomi Restoratif Hutan Ranjuri
Di tepi Hutan Ranjuri, Sigi, Sulawesi Tengah batik bukan sekadar sandang, melainkan manifesto perlindungan ekosistem berbasis adat. - Tak Lagi Abadi, Salju di Puncak Jaya Mendekati Titik Akhir
Kepunahan es di Puncak Jaya bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian sejarah yang sedang berlangsung jika tidak ada perubahan radikal dalam penurunan emisi global. - Ambisi Transisi Energi di Tengah Rendahnya Realisasi Energi Surya
Potensi raksasa energi surya sebagai jalan transisi energi masih terkunci rapat oleh ruwetnya birokrasi dan ekosistem industri - Ketok Palu B50 Meningkatkan Risiko Krisis Lingkungan di Masa Depan
Lonjakan drastis permintaan minyak sawit mentah untuk sektor bahan bakar justru berpotensi memicu laju deforestasi baru, mengancam keanekaragaman hayati, hingga menekan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil akibat ekspansi lahan yang tak terkendali. - Anak-Anak Pesisir Membayar Harga Termahal dari Krisis Iklim
Children’s Climate Risk Report 2026 yang baru saja dirilis oleh UNICEF menyoroti krisis iklim berdampak pada anak-anak di pesisir. - Melihat Hilangnya Hutan di PSN Merauke lewat Teropong Satelit
Nusantara Atlas mencatat, ekosistem yang sebelumnya relatif utuh terdiri dari mosaik hutan rawa, padang rumput alami, savana berhutan, hingga hutan hujan primer, sekarang berada dalam cakupan zona pengembangan yang agresif.
