Di pesisir Mediterania yang hangat, pada 15 November 2026, panggung Leaders’ Summit Event on Forests dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31) di Antalya, Turki, kembali menjadi saksi tingginya ambisi diplomasi iklim Indonesia. Di hadapan para pemimpin dunia, pemerintah Indonesia menegaskan ulang komitmen pendanaan sebesar USD 1 miliar—atau setara lebih dari Rp16 triliun—untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF).
Komitmen jumbo yang pertama kali dideklarasikan pada COP30 di Belém, Brasil, tahun 2025 lalu itu menempatkan Indonesia sejajar dengan Brasil sebagai negara sponsor utama dalam arsitektur dana abadi hutan tropis global. Sekilas, langkah tersebut memancarkan citra kepemimpinan iklim yang gagah. Namun, jika ditarik mundur dari kemilau panggung diplomasi menuju realitas ekologis dan tata kelola lahan di tanah air, janji triliunan rupiah itu justru menyisakan sebuah paradoks yang tajam.
Yayasan MADANI Berkelanjutan memandang langkah pemerintah memosisikan diri sebagai penyandang dana di tengah keterbatasan ruang fiskal nasional sebagai sebuah ironi keadilan iklim. Sebagai negara berkembang yang menaungi hamparan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia sejatinya memikul beban ekologis yang tidak ringan demi menjaga stabilitas iklim bumi. Dalam konstelasi negosiasi iklim internasional, posisi strategis Indonesia semestinya berada di barisan negara penerima manfaat—mulai dari dukungan pendanaan, transfer teknologi, hingga kompensasi konservasi—alih-alih menguras ruang anggaran domestik untuk tampil sebagai sponsor.
“Kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar USD 1 miliar, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak. Pemerintah harus berhati-hati agar ambisi diplomasi di panggung global tidak mengaburkan prioritas utama kita untuk menyelamatkan hutan yang tersisa di tingkat tapak,” ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, di Antalya, Turki.
Bagi Nadia, keputusan menggelontorkan modal sebesar USD 1 miliar ke dalam instrumen keuangan global melahirkan biaya peluang (opportunity cost) yang terlampau mahal. Pasalnya, di tingkat tapak, berbagai kebutuhan pendanaan yang mendesak masih jauh dari kata terpenuhi. Anggaran operasional untuk pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung masih terbatas, pendanaan adaptasi iklim bagi masyarakat pesisir yang kian rentan terus dinanti, sementara proses verifikasi dan penetapan wilayah hutan adat berjalan tertatih-tatih.

Bayang-Bayang Deforestasi di Balik Proyek Strategis Nasional
Ironi tersebut kian menebal ketika janji penyelamatan hutan dunia disandingkan dengan arah pembangunan di dalam negeri. Pemantauan tutupan lahan yang dilakukan Yayasan MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan alam Indonesia belum mereda; ia hanya berganti wajah, dilegitimasi atas nama pembangunan nasional.
Ekspansi kawasan lumbung pangan skala luas (food estate), pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga pembukaan lahan demi proyek transisi energi dan hilirisasi tambang dalam bingkai Program Strategis Nasional (PSN) perlahan menggerus jutaan hektare ekosistem hutan alam serta lahan gambut yang kaya karbon.
Data analisis spasial MADANI Berkelanjutan merekam bentang kerentanan tersebut secara gamblang. Pada tahun 2024 saja, tercatat ada 37,3 juta hektare hutan alam yang berada di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)—dan 8,17 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam primer yang tak tergantikan. Di saat bersamaan, hamparan hutan alam yang masuk ke dalam area PSN untuk cadangan pangan dan energi mencapai luasan 8,78 juta hektare.
Kontradiksi kebijakan domestik ini menjadi sangat berbahaya ketika dihadapkan langsung pada cara kerja TFFF. Berbeda dari skema hibah konservasi konvensional, TFFF dirancang sebagai instrumen pendanaan iklim berbasis kinerja yang sangat ketat. Melalui skema pembiayaan campuran (blended finance), modal awal dari negara sponsor seperti Indonesia dan Brasil diproyeksikan mampu mengungkit investasi swasta hingga terkumpul dana abadi sebesar USD 125 miliar pada portofolio obligasi global.
Imbal hasil dari pengelolaan portofolio tersebut kemudian didistribusikan kepada negara-negara penjaga hutan tropis dengan nilai sekitar USD 4 per hektare setiap tahunnya. Syaratnya mutlak: tutupan hutan harus benar-benar berdiri tegak di bawah pengawasan transparan teknologi satelit.
Dalam aturan main TFFF, rapor sebuah negara diukur secara presisi dari kemampuannya menekan laju deforestasi tahunan agar tetap di bawah ambang batas 0,5 persen, sembari mendorong pemulihan hutan tropis lewat restorasi. Sebaliknya, apabila sebuah negara gagal membendung laju kehilangan hutan atau membiarkan kebakaran hutan dan lahan meluas secara masif, sistem TFFF akan menjatuhkan pemotongan insentif sekaligus penalti yang sangat berat—berkisar antara USD 100 hingga USD 800 untuk setiap hektare hutan yang hilang atau terdegradasi.
Di titik inilah jebakan itu menganga lebar bagi Indonesia.
“Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda: kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya,” tegas Nadia.

Tiga Koreksi Arah agar Tak Sekadar Etalase Diplomasi
Agar keikutsertaan Indonesia dalam TFFF tidak berakhir sekadar menjadi etalase diplomasi yang mahal tanpa dampak nyata bagi kelestarian alam, Yayasan MADANI Berkelanjutan mendesak pemerintah segera mengoreksi haluan kebijakan di dalam negeri dan mempertegas posisi tawar (standing point) melalui tiga langkah krusial.
Pertama, pemerintah harus menegaskan standing point Indonesia sebagai negara penerima manfaat. Kontribusi finansial sebesar USD 1 miliar tidak boleh mengaburkan hak Indonesia sebagai negara berkembang pemilik hutan tropis untuk menjadi penerima manfaat penuh. Pemerintah wajib memprioritaskan aliran imbal hasil dana TFFF agar kembali masuk ke dalam negeri guna memperkuat perlindungan hutan alam serta menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Kedua, pemerintah mutlak menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan perlindungan hutan alam. Langkah ini menuntut pemberlakuan moratorium permanen terhadap pembukaan seluruh ekosistem hutan alam dan lahan gambut yang tersisa—baik yang berada di dalam kawasan konservasi, hutan lindung, maupun area penggunaan lain (APL). Sejalan dengan itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek PSN yang terbukti merusak ekosistem esensial dan memicu lonjakan deforestasi.
Ketiga, pemerintah harus menjamin akses pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat. Tata kelola yang transparan dan akuntabel wajib dibangun untuk memastikan alokasi wajib minimal 20 persen dari total dana TFFF benar-benar mengalir langsung ke tangan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai garda terdepan penjaga hutan, tanpa harus terhambat rantai birokrasi yang berbelit maupun persyaratan administratif yang menyulitkan komunitas di tingkat tapak.
Perjuangan mengawal isu ini pun belum berhenti di meja perundingan tingkat tinggi. Pada 19 November 2026 mendatang, masih dalam rangkaian COP31 di Antalya, MADANI Berkelanjutan dijadwalkan membawa diskursus mengenai TFFF ke dalam forum side event bertajuk “Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – Key in Mitigation and Adaptation”. Hadir dan berbicara sebagai mitra Rainforest Foundation Norway (RFN) di Indonesia, MADANI akan memaparkan temuan riset terbaru mengenai kondisi hutan hujan tropis sekaligus membedah efektivitas berbagai instrumen kebijakan dan pendanaan iklim untuk memperkokoh perlindungan hutan.
Pada akhirnya, di bawah mata satelit yang terus memantau bumi tanpa kedip, narasi besar di ruang-ruang konferensi internasional akan selalu berhadapan dengan kenyataan di lapangan.
“Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia. Tanpa keberanian politik untuk menghentikan deforestasi yang dilegalkan oleh proyek-proyek pembangunan nasional, hutan tropis kita akan terus menyusut dalam senyap,” tutup Nadia.
- Diplomasi Iklim Indonesia COP31 dan Ancaman Ekspansi PSN

- Merajut Ekosistem Energi Bersih Indonesia di Balik Ambisi PLTS 100 GWp

- Hidup Bersahaja Warga Kaki Gunung Tampomas tanpa Perlu Geotermal

- Lonjakan Kasus ISPA Seiring Meningkatnya Kebakaran Hutan di Papua

- Lahan Gambut Lindung Dibakar di Lingkar Konsesi Korporasi

- Habis Lahan Dibakar Terbitlah Proyek Nasional





