“Pertanian memerlukan lahan, sedangkan perhutanan memerlukan perlindungan,” ujar Dr. Cherryta Yunia, Kepala Subdit Konservasi Lahan Basah Kementerian Kehutanan, Rabu (26/2) di Bogor pada acara Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang digelar Wetlands International. Pernyataan itu menggambarkan latar belakang diambilnya tema Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2014 yang diperingati setiap 2 Februari, yaitu Lahan Basah dan Pertanian. […]
Category: WILAYAH
Pertanian Ancaman Utama Lahan Basah
“Pertanian memerlukan lahan, sedangkan perhutanan memerlukan perlindungan,” ujar Dr. Cherryta Yunia, Kepala Subdit Konservasi Lahan Basah Kementerian Kehutanan, Rabu (26/2) di Bogor pada acara Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang digelar Wetlands International. Pernyataan itu menggambarkan latar belakang diambilnya tema Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2014 yang diperingati setiap 2 Februari, yaitu Lahan Basah dan Pertanian. […]
Status Gunung Kelud Diturunkan
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status Gunung Kelud dari awas menjadi waspada. “Sejak hari Jum’at pukul 16.30, status gunung telah diturunkan dari level awas menjadi waspada,” ujar ketua tim pengamat Gunung Kelud, Umar Rosyadi di Desa Margomulyo, Kediri (28/2). [Baca selanjutnya di Tempo]
Pesisir Hakatutobu Tercemar Limbah Tambang
Kerusakan lingkungan terjadi disepanjang pesisir Desa Hakatotobu, Sulawesi Tenggara, akibat sedimentasi lumpur merah limbah tambang. Lumpur nampak memerahkan air laut hingga mencemari lokasi budidaya rumput laut milik nelayan setempat. Jarak antara bukit begitu dekat dengan daerah pesisir laut Hakatutobu. Sehingga, apabila dilakukan pembukaan lahan, berdampak langsung ke pesisir laut. [Baca selengkapnya di Suara Kendari]
Pertambangan Nikel Ancam Nelayan Pomalaa
Daerah pesisir Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara rusak akibat kiriman lumpur merah dari hasil pembukaan lahan pertambangan orenikel. Nelayan rumput laut dan teripang semakin tidak bisa melakukan budidaya, sumber penghidupan mereka terancam. Unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat, namun jaminan dari perusahaan masih dinilai tidak setimpal. [Baca selengkapnya di Suara Kendari]
PT Surya Panen Subur Siap Sidang Kebakaran Lahan
Pihak PT Surya Panen Subur (SPS) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan terkait sangkaan pembakaran lahan dan membiarkan api. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Meulaboh awal Maret Tahun ini. Penasihat hukum PT SPS menjelaskan bahwa dalam hal pembakaran lahan dapat dipastikan […]
Pemangku Kepentingan Rumuskan Solusi Jangka Panjang Penanganan Kabut Asap
Kebakaran lahan gambut di pantai timur Sumatera kembali menyebabkan kabut tebal yang mengepung atmosfer daerah-daerah yang bertetangga dengan titik kebakaran (hotspot). Terus berulangnya kejadian ini, serta diikuti dengan keresahan negara tetangga mengeaskan bahwa diperlukan suatu solusi holistik untuk mengatasi persoalan ini. [Baca selengkapnya di Cifor]
Gunung Kidul Menunggu Pengesahan Status Geopark UNESCO
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai melirik investasi di sektor pariwisata, menyusul akan ditetapkannya wilayah tersebut sebagai kawasan “geopark” dari badan PBB untuk urusan pendidikan dan kebudayaan, UNESCO. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunung Kidul, Syarif Armunanto menyatakan bahwa konsep investasi yang nantinya ditawarkan masih dalam tahap perumusan detil, dengan catatan pariwisata yang nantinya dijalankan harus […]
Konservasi Kima di Toli-Toli
Budidaya kima di Desa Toli-Toli, Kecamatan Soropia, di Konawe, Sulawesi Tenggara semua dilakukan sendiri oleh warga. Mereka yang tergabung dalam kelompok Balai Konservasi Taman Laut Kima toli-toli sejak dua tahun belakangan telah membudidayakan sekitar 8,000 kerang kima berbagai jenis dan ukuran. Hilangnya kima di perairan desa mereka, menjadi alasan utama kenapa mereka membentuk kelompok konservasi kima. Perburuan besar-besaran […]
Pemprov Riau Didesak Tetapkan Status Darurat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk menetapkan status darurat kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kebijakan ini dilakukan guna mempercepat penanganan bencana ekologis yang semakin parah melanda Provinsi Riau.