Akar persoalan bencana lingkungan di kedua taman nasional ini berhulu pada aktivitas manusia yang berinteraksi dengan vegetasi rentan di tengah puncak musim kemarau.
Langkah pemerintah yang gencar memangkas penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara memang menjadi keharusan demi menekan emisi gas rumah kaca. Tetapi proses transisi yang tengah berlangsung dinilai belum menyentuh akar persoalan dari tata kelola energi yang berwatak eksploitatif.
Di lokasi hunian sementara, kehidupan berjalan jauh dari kata layak. Bangunan yang disediakan pemerintah hanya berukuran 4 x 6 meter dan hanya memiliki satu kamar tidur.
Greenpeace Indonesia membalas bantahan tersebut dengan memaparkan data dan fakta lapangan yang bertolak belakang.
Paradigma pembangunan kelautan Indonesia selama ini cenderung bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif dan perlindungan ekosistem yang terpisah.
Petaka terjadi ketika proses pemotongan memasuki bagian lambung kiri kapal di antara Palka 2 dan Palka 3, atau pada bagian bawah Cargo Hold Nomor 3.
Tepat satu tahun setelah gelombang kampanye #SaveRajaAmpat bergema pada pertengahan 2025, Greenpeace menegaskan kepulauan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di bumi tersebut masih belum aman dari cengkeraman industri ekstraktif.
Kemajuan teknologi ini melahirkan apa yang disebut sebagai “paradoks sensor”. Kondisi ini terjadi saat kemampuan alat melacak mineral semakin tajam, tetapi di saat yang sama memicu ketidakpekaan ekstrem terhadap kehancuran ekosistem dasar laut (bentik).
Petani terusir dari tanah kelahirannya, bahkan harus berhadapan dengan intimidasi dan ancaman kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup.
Penurunan mutu dan volume pakan berakibat mendasar pada degradasi kesehatan fisik dan psikologis satwa, serta secara terang-terangan mematahkan fungsi utama lembaga konservasi sebagai benteng perlindungan spesies.
