Category: Hutan

Provinsi proyek percontohan Reduction Emission from Deforestation and Degradation and Carbon Emission Enhancing from Developing Countries (REDD+) di Indonesia, Kalimantan Tengah, semakin mempertegas argumen bahwa ada yang salah dengan hutan mereka Oleh:Maturidi PALANGKA RAYA- Gubernur Kaliamntan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, 20/9, mengakui kawasan hutan gambut Kalteng seluas 3,01 juta hektar bermasalah dalam pengelolaan dan […]

Kementerian Kehutanan saat ini tengah disibukan dengan upaya mendorong penerapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).  Dimana semua produk kayu yang mau dipasarkan baik dalam maupun luar negeri harus dilengkapi dengan dokumen SVLK. Kebijakan baru ini diyakini bisa mencegah illegal logging SVLK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menepis keraguan dunia Internasional akan hasil produksi […]

Satu-satunya jalan terbaik untuk mengubah citra indonesia dari negara pelaku ileggal loging menjadi pemain utama bisnis baku kayu di pasar dunia adalah dengan menerapkan sertifikasi hijau. Inilah yang coba didorong penggiat kehutanan di Indonesia, mekanisme itu dikenal dengan sebutan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). “Dulu Indonesia disebut sebagai negara pelaku illegal logging  terbesar di […]

Setelah melalui proses diskusi selama 3 hari, Dialog Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan telah mencapai kesepahaman bersama yang disebut Solo Messages (Pesan Solo). Hasil pertemuan Solo akan menjadi bahan masukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rio+20 di Braziil nanti.Pesan Solo ini berhasil memperjelas visi Kerangka Kelembagaan untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan Sha […]

SOLO, BERLING-Isu kelembagaan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembangunan Berkelanjutan di Solo, bahkan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengusulkan PBB perlu membentuk satu badan khusus yang mengurusi pembangunan berkelanjutan. “Bisa saja ada pemikiran untuk membentuk badan pembangunan berkelanjutan di PBB,” kata Gusti saat […]

Solo, BERLING- Pilar pembangunan berkelanjutan meski digagas 21 tahun yang lalu (1992), yang dikenal dengan Agenda 21, sebuah  kesepakan global  yang mengintegrasikan 3 pilar pembungunan  yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya dalam tahap impelementasi tak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Hal tersebut terungkap dalam acara High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD) […]

Solo, BERLING-Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional, kali ini Solo dipilih menjadi  tempat penyelenggaraan High Level Dialogue on The Institutional Framework for Sustainable Development (HLD IFSD), yang selanjutnya disebut Solo Meeting. Hasil dari dialog diharapkan akan memberikan kontribusi untuk persiapan Konferensi Rio+20.Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Sekretariat Jenderal UNCSD selaku penyelenggara Rio+20 […]

Pada sesi penutupan, Jumat (15/7), Konferensi Internasional Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tatawirausaha di Senggigi, Lombok menyimpulkan komunitas lokal di banyak negara Asia tak mendapat hak tenurial yang adil, karena hak mereka diambil negara. Pada hari penutupan, Konferensi Internasional Tenurial Hutan mengakui fakta 68 % hak tenurial hutan di negara-negara Asia dikuasai negara. Sementara di […]

Perjuangan Masyarakat Adat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, khususnya di Sabah dan Serawak di mana etnis-etnis Dayak yang sama dengan Kalimantan bermukim, juga mempunyai perjuangannya sendiri.Senggigi-Secara legal, Konstitusi Malaysia Artikel 161.E memang mengakui adanya hak Masyarakat Adat, yang oleh negeri serumpun Melayu ini disebut sebagai ”Orang Asal”. Dan di negara-negara bagian seperti Sabah […]