Warga Sambas dan lembaga Front Pembela Rakyat Kalimantan Barat melaporkan ke kepolisian bahwa ada beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Sambas yang telah merampas lahan hak milik masyarakat. Lahan masyarakat yang sudah ditanam kebun karet digusur menjadi sawit. Beberapa perusahaan disebutkan, misalnya PT. SAM, Agro, dan beberapa perusahaan di Galing. [Baca selengkapnya di Lensa Kapuas]
Category: WILAYAH
Status TN Lorentz sebagai Warisan Dunia Terancam Dicabut
Deforestasi di Papua mengancam program reservasi alam yang dilakukan di Taman Nasional Lorentz dan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) dapat mencabut statusnya sebagai situs warisan dunia. Pemerintah, kata Haswan sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan warisan dunia tersebut agar tidak batalkan atau dicabut oleh Unesco. [Baca selengkapnya di Tabloid Jubi]
Jalur Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Merapi Rusak Parah
Jalur evakuasi bencana erupsi Gunung Merapi di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dalam kondisi rusak parah. Jika tak segera diperbaiki, dikhawatirkan dapat menghambat penyelamatan saat Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas. [Baca selengkapnya di Kabar Kota]
Kementerian Kehutanan Tunda Izin Pembangunan Jalan di Mamberamo Papua
Pemerintah pusat menunda izin untuk membangun jalan di kawasan konservasi Mamberamo Foja. Bupati Mamberamo Raya Kyeuw Kyeuw berpikir bahwa hal itu menunjukkan mereka tidak serius dalam mengembangkan Papua. Pemerintah daerah berencana untuk membangun jalan yang menghubungkan Burmeso dan Sikari dan proyek ini akan melewati hutan lindung. [Baca selengkapnya di Tabloid Jubi]
UNESCO Akan Nilai Lima Lokasi Geopark di Gunung Kidul
Lembaga PBB untuk pendidikan, penelitian, dan kebudayaan (UNESCO) telah menunjuk lima dari 11 lokasi usulan untuk dinilai menjadi kawasan Geopark. Penilaiaian kawasan yang terdiri antara lain terdiri dari Gunung Purba Nglanggeran, Goa Pindul, Hutan Tuturan, Pantai Siung dan Pantai Wediombo ini akan dilakukan pada 4 hingga 8 Juli mendatang. Baca selengkapnya di Tempo
Dinas Kehutanan Aceh Timur Amankan Kayu Tanpa Dokumen
Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Timur mengamankan 10 batang kayu Kruing hasil penebangan liar, di Bireum Bayeun, Langsa, Aceh Utara. Kepala dinas mengatakan kayu tanpa dokumen ini berasal dari lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mopoli Raya. [Baca selengkapnya di Aceh Terkini]
Bencana Asap Riau Rugikan Perekonomian Rp 20 Triliun
Selain kerugian Rp 20 triliun, bencana asap di Riau menyebabkan puluhan ribu orang menderita sakit. Kejadian yang berulang setiap musim panas. Winahyu Dwi Utami masih mengingat kejadian dua minggu di bulan Februari-April lalu. Wartawan sebuah radio di Pekanbaru, Riau, ini terpaksa membolos ke kantor karena asap yang pekat. “Jarak pandang di dalam kota cuma beberapa […]
226 ribu Hektar Hutan Papua Akan Segera Musnah
Sekitar 226.000 hektar hutan Papua akan dialihfungsi menjadi perkebunan. Beberapa perusahaan swasta saat ini sedang menunggu persetujuan izin dari pemerintah untuk aktivitas perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan berbagai jenis perkebunan lainnya, ungkap peneliti dari Yayasan Lingkungan Papua, Nafli Lessil, Selasa (1/5). Baca selengkapnya di Tabloid Jubi
28,5 Juta Dollar Untuk Konservasi Kalimantan
Dana sejumlah 28,5 juta USD melalui skema pengalihan hutang disiapkan untuk program konservasi hutan tropis di Kalimantan. Rabu (30/4), Duta Besar Amerika Serikat, Robert Blake menandatangani perjanjian penyaluran hibah TFCA (Tropical Forest Conservation Act) ini bersama dengan sembilan mitra LSM dan empat perwakilan kabupaten target di Jakarta. Dalam sambutannya, Dubes Blake menyampaikan simpatinya atas penandatanganan […]
Ketegasan Pemerintah Diuji Chevron di Sidang Uji Materi UU PPLH
Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diuji materi oleh General Manager Sumatera Light South (SLS) Minas PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang telah divonis bersalah dalam perkara korupsi proyek bioremediasi CPI oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 17 Oktober 2013. Ia beralasan UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 59 dan […]