Sejumlah ketentuan dalam RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal.
Tag: AMAN
Konflik Rempang dan masalah besar di balik Proyek Strategis Nasional
AMAN dan WALHI menilai konflik Rempang menunjukkan ada masalah besar di balik Proyek Strategis Nasional.
Masyarakat Adat Desak Pemerintah Bentuk Satgas Khusus
Jakarta, Ekuatorial – Gagal untuk meloloskan undang-undang baru tahun ini, aliansi masyarakat adat mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas), untuk menyusun kerangka kerja yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Demikian diungkapkan Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Jakarta, Senin (16/ 2). “AMAN telah bekerja sama dengan sekretaris kabinet untuk menyusun sebuah […]
Pemerintah Terima 517 Peta Wilayah Adat
Jakarta, Ekuatorial – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Senin (22/12) menyerahkan 517 peta wilayah adat kepada pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Abdon Nababan, Sekretaris Jendral Aman mengatakan, peta-peta ini merupakan hasil kerja bertahun-tahun dalam proses pembuatannya. “Kami serahkan 517 peta wilayah adat dengan luas total wilayah 4.822.299 hektar,” ucap Abdon dalam acara […]
Trust: Komnas HAM Selidiki Persoalan Sengketa Lahan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam sejumlah kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat. Dengar pendapat umum akan digelar di tujuh wilayah – Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
AMAN Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Setelah diadopsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada April 2013 silam, masyarakat adat menilai belum ada perkembangan yang signifikan atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMHA). Untuk memicu kesepahaman materi dan menjaring hal kolektif yang dapat dilakukan terkait RUU ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar konsultasi nasional di Jakarta […]
AMAN: “Pasca Perpres REDD+ ada 4 Hal yang Perlu Dicermati”
Jakarta, Ekuatorial – Berbagai tanggapan muncul pasca keluarnya Peraturan Presiden – Perpres Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut atau REDD+. Badan ini dianggap tidak bergigi dan hanya sebagai macan kertas karena hanya memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi dan lain-lain. Namun, sebagian mengatakan tidak […]