Jakarta, Ekuatorial – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya memastikan proses penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan rampung dalam waktu singkat. “Kita akan selesaikan peleburan ini dalam dua bulan, instruksi presiden juga lakukan dengan halus,” ujarnya. “Ini kita satuin, saya belum bisa memastikan bagaimana caranya yang pasti semua birokratnya […]
Tag: Kementerian Lingkungan Hidup
Tiga Perusahaan Disidik Dalam Kasus Kebakaran Hutan Riau
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga juli kemarin, mencatat sedikitnya 1.308 titik api yang tersebar di Kalimantan Barat dan 662 titik api di Riau yang timbul karena pembukaan lahan dengan cara membakar. Catatan KLH sampai awal Agustus 2014 menunjukkan, ada 26 perusahaan dengan 29 kasus di provinsi Riau yang berkaitan dengan pembakaran lahan dan hutan (Karhutla). […]
Tata Ruang Tarakan Manfaatkan Kajian Risiko Perubahan Iklim
Sebagai pulau kecil yang khas dengan hampir 80% penduduknya menghuni wilayah pesisir, Pulau Tarakan di Kalimantan Utara, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan kondisi ekstrem La Nina dan gelombang badai. Kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di Tarakan telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama beberapa pihak pada 2010-2011 dan […]
Ketegasan Pemerintah Diuji Chevron di Sidang Uji Materi UU PPLH
Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diuji materi oleh General Manager Sumatera Light South (SLS) Minas PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang telah divonis bersalah dalam perkara korupsi proyek bioremediasi CPI oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 17 Oktober 2013. Ia beralasan UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 59 dan […]
Lewat UU P3H Cegah Perusakan Hutan dan Lindungi Masyarakat
Jakarta, Ekuatorial – Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat – DPR awal Juli lalu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan – P3H diharapkan dapat melindungi masyarakat di sekitar hutan dari kejahatan korporasi.Perlindungan lewat UU ini dibutuhkan karena secara umum aktivitas korporasi dapat menggerus lahan masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan. Menurut Menteri Kehutanan, […]