Setelah sempat tertunda dua bulan, Sekretariat Just Energy Transition Partnership (Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/JETP), Rabu (1/11/2023), resmi membuka draf Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) ke publik dengan tujuan untuk menjaring masukan dari masyarakat.
Awalnya draf ini akan dipresentasikan ke publik pada pada 16 Agustus 2023, namun tertunda karena Sekretariat JETP Indonesia harus merevisi target emisi dalam dokumen tersebut.
Kini dokumen CIPP bisa diakses oleh publik di situs www.jetp-id.org dan masyarakat dapat memberikan masukan atas draf rencana investasi tersebut melalui formulir masukan yang terdapat pada situs tersebut.
“Transisi energi merupakan kepentingan publik. JETP adalah salah satu inisiaf dalam upaya transisi energi nasional. Maka dari itu kami membuka draf rencana investasi JETP dengan harapan dapat menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari semua unsur dan lapisan masyarakat,” kata Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, dalam siaran pers.
“Hal ini sejalan dengan komitmen JETP untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan parsipasi,” tambahnya.
JETP adalah proyek senilai AS$20 miliar (Rp318,6 triliun) hasil kesepakatan antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG), yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, serta melibatkan pemerintah Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia dan Inggris. Kesepakatan itu diumumkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
Pendanaan program transisi energi tersebut, yang akan cair dalam tiga hingga lima tahun mendatang, bertujuan untuk memacu pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.
Kami mengharapkan keterlibatan publik dalam upaya menyempurnakan dokumen sehingga dapat mendukung implementasi kemitraan dengan baik
Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP Indonesia
Dana yang disalurkan merupakan “patungan” antara komitmen sektor publik sebesar AS$10 miliar dan investasi swasta, juga AS$10 miliar. Situs resmi pemerintah AS, whitehouse.gov menyebut, lembaga keuangan swasta yang terlibat dalam pendanaan JETP Indonesia akan dikoordinir oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), termasuk Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG dan Standard Chartered.
Untuk menjalankan program JETP, pemerintah mendirikan Sekretariat JETP Indonesia, yang mulai beroperasi pada April 2023. Salah satu tugas sekretariat adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG dengan dukungan kelompok kerja (working groups) yang terdiri dari unsur-unsur lembaga internasional, think tank, program kerja sama bidang energi dan masyarakat madani.
Edo menjelaskan bahwa CIPP JETP merupakan living document. Artinya, dokumen tersebut bisa diperbarui setiap tahunnya untuk mencerminkan perkembangan ekonomi global dan prioritas pembangunan dalam negeri.
“Kami mengharapkan keterlibatan publik dalam upaya kami untuk terus menyempurnakan dokumen ini, sehingga dapat mendukung implementasi kemitraan ini dengan baik,” kata Edo.
Sekretariat JETP akan menunggu masukan dari publik hingga 14 November 2023 dan kemudian mengolahnya menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP, yang menjadi basis implementasi kemitraan JETP, akan diluncurkan di Indonesia sebelum Conference of Parties (COP) ke-28 dimulai di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November hingga 12 Desember 2023.
Baca juga:
